@iskra: @philipapayne 😍😍 #fyp #foryou #NEDA #eatingdisorderawareness #Foodie #foodlovers

iskra lawrence
iskra lawrence
Open In TikTok:
Region: US
Tuesday 02 February 2021 20:43:10 GMT
73672
1609
18
20

Music

Download

Comments

annikaturunen
🧚‍♀️Annika🧚‍♀️ :
yes!!,🥰🥰
2021-02-02 20:46:19
3
yaaas.nd
Yaaaaas :
First 🥰🥰
2021-02-02 20:44:00
1
waymak
user6521450100561 :
nice family
2021-02-02 22:55:04
1
the.onl2
The.onl2 :
Amazing parents and love u
2021-02-03 07:23:38
0
al1980irt0
user1503889149811 :
I love you iskra
2021-02-03 22:21:46
0
sanalashari123
Sana Lashari :
Wow!
2021-02-06 14:32:48
0
sheikhjabarsherani
♡ SHeiKH GrAaN ❤ :
🥰🥰🥰
2021-02-11 16:58:45
0
sheikhjabarsherani
♡ SHeiKH GrAaN ❤ :
nice
2021-02-11 16:58:50
0
marblo_music
idris :
😎
2021-02-18 20:40:02
0
umair_kashmirii
𝓤 〽️𝓪𝓲𝓻 𝓴𝓪𝓼𝓱 〽️𝓲𝓻𝓲 :
Omg😅
2021-02-23 11:17:59
0
ahmadmengal1
Ahmad Khan :
Hi 🥰🥰🥰
2021-03-02 19:42:32
0
kahuna_hawaii
kahuna_Hawaii :
N
2021-03-11 19:26:47
0
homosapien222
All human equal no religions :
Russain+Nigerian= RUNIGERI 😁
2021-03-27 12:18:32
0
salahalkaher
salah alkaher :
كفر يربي
2021-05-17 21:34:13
0
florinscripcaru22
florinscripcaru :
Congratulation
2021-09-04 22:06:25
0
To see more videos from user @iskra, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026). Salah satu aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur dengan membawa tuntutan terkait polemik administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelompok yang mengatasnamakan Pergerakan Eksponen Nasionalis ’96 mendesak DPR RI memproses pemakzulan Gibran. Mereka meminta DPRD Jawa Timur meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI untuk menggunakan mekanisme konstitusional yang tersedia. Selain isu Gibran, aksi mahasiswa di Surabaya juga membawa sejumlah tuntutan lain, seperti persoalan demokrasi, lingkungan, kebijakan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam aksinya, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi. Mereka juga menyoroti dampak persoalan lingkungan, distribusi anggaran negara, serta program pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib. Polda Jawa Timur menyiapkan sekitar 3.000 personel untuk mengamankan dua agenda aksi besar di Surabaya, termasuk mengantisipasi gangguan lalu lintas akibat pergerakan massa. Kepolisian menyatakan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Momentum Hari Pahlawan tahun ini pun menjadi ruang, untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sekaligus menguji sejauh mana aspirasi publik dapat menjadi bagian dari evaluasi kebijakan nasional.
Sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026). Salah satu aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur dengan membawa tuntutan terkait polemik administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelompok yang mengatasnamakan Pergerakan Eksponen Nasionalis ’96 mendesak DPR RI memproses pemakzulan Gibran. Mereka meminta DPRD Jawa Timur meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI untuk menggunakan mekanisme konstitusional yang tersedia. Selain isu Gibran, aksi mahasiswa di Surabaya juga membawa sejumlah tuntutan lain, seperti persoalan demokrasi, lingkungan, kebijakan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam aksinya, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi. Mereka juga menyoroti dampak persoalan lingkungan, distribusi anggaran negara, serta program pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib. Polda Jawa Timur menyiapkan sekitar 3.000 personel untuk mengamankan dua agenda aksi besar di Surabaya, termasuk mengantisipasi gangguan lalu lintas akibat pergerakan massa. Kepolisian menyatakan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Momentum Hari Pahlawan tahun ini pun menjadi ruang, untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sekaligus menguji sejauh mana aspirasi publik dapat menjadi bagian dari evaluasi kebijakan nasional.

About