1. Home
  2. Detail

@soopeachh: Galentines ❤️ @caitlinagustina @sh1rleyye @emilythebearrr_

sooi
sooi
Open In TikTok:
Region: US
Monday 14 February 2022 02:25:31 GMT
31669
2029
28
12

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.54MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.71MB) Watermark .mp4 (1.55MB) Music .mp3

Comments

jjmallett
JJ Mallett :
❤Awe❤❤❤❤
2022-02-14 06:18:22
5
itsshirley.y
Itsshirleyy :
Hahha this filter is a scam
2022-02-14 20:00:43
1
providencex
/// :
RI friends 👸🏽🌅🏝
2022-02-14 06:14:51
1
mattarises
mattarises :
Omg you all are beautiful 🥰
2022-02-17 22:53:57
0
bensonchen497
bensonchen497 :
yo yo! this is crazy, but you and you and your 3 friends keep coming up on my tick tok. I'm from the bay area
2022-04-04 09:44:06
3
jehandesilva1977
Jehan DeSilva :
Lmao!!!
2022-02-14 04:20:44
1
kingkhangnguyenvi
Kingkhang Nguyen Vie :
dramatic 100/10 for me😝😝😝😝🤪🤪
2022-02-14 07:23:51
3
kxster
Kx :
what happens when you all combine your powers?!
2022-02-21 01:05:13
4
brandon.wynnn
Brandon Wynn :
Lmao 😂
2022-02-18 13:29:14
3
animalinwilderness
OLONGAPO :
beautiful
2022-02-14 20:03:17
0
the_worlds_biggest_simp
The worlds biggest simp :
What a perfect group 🥰
2022-02-22 04:55:45
0
henry_j_1
Henry_j_ :
Dramatic
2022-04-08 07:43:01
0
aquarius5150
Sean Gibbs :
It’s the Drama Queen for me
2022-03-27 22:47:17
0
lov3brandy
𝗱𝗼𝗹𝗹𝗳𝗮𝗰𝗲 :
Y’all are so gorgeous 🥰🥰😍😍
2022-02-15 12:46:55
0
snowrider253
snowrider253 :
I’ll take the how we will have fun 🥰
2022-02-14 08:32:17
0
michaelsanc6
Michael Sanc :
drunk 🔥🔥🔥🔥
2022-02-16 01:46:01
0
eves75
Eves75 :
😂😂😂😂😂🥰🥰🥰🥰
2022-02-14 06:03:58
3
7thoften0
matthewcallagy :
❤️❤️❤️
2025-03-01 13:34:26
0
cosplayknightkitsu
Kitsu 🦁 :
abgs in their natural environment 😁🥰 take pictures 📸 they love it... now move along
2022-02-14 21:58:09
0
thevibesinnyc
TheVibesinNYC :
Hahahah too funny. Btw, will ya be interested in free drinks and food in LIC (Dohabarlounge). We have a proposal
2022-02-14 17:24:48
0
rudytristan168
rudytristan168 :
there racism and jealous
2022-02-14 04:03:16
1
rudytristan168
rudytristan168 :
I been screaming each month the rich dont want to help other
2022-02-14 04:03:32
1
rudytristan168
rudytristan168 :
the world is corrupted we got to figth the devil
2022-02-14 04:03:25
1
To see more videos from user @soopeachh, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

maluuu #fyppppppppppppppppppppppp #fyppppppppppppppppppppppp
maluuu #fyppppppppppppppppppppppp #fyppppppppppppppppppppppp
“ Giàu ” #lmphuongdinhtoai #cauchuyencuocsong #binhancatholic #catholictiktok #sachchiecchieusaubuihoaquynh #sachchatoai
“ Giàu ” #lmphuongdinhtoai #cauchuyencuocsong #binhancatholic #catholictiktok #sachchiecchieusaubuihoaquynh #sachchatoai
We are what we think. #cartok #cartalk #storytime #fyp #girls #dayinthelife #positivity #mindfulness
We are what we think. #cartok #cartalk #storytime #fyp #girls #dayinthelife #positivity #mindfulness
Partie 194 | Madara's Ultimate Summon: Unleashing Power! #madara, #anime, #naruto, #animation, #fyp #minatoclub #creatorsearchinsights
Partie 194 | Madara's Ultimate Summon: Unleashing Power! #madara, #anime, #naruto, #animation, #fyp #minatoclub #creatorsearchinsights
আমার বাপ ছাড়া আমাকে আপাতত দমিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা কারো হয় নাই 🥷☠️🚩#fffffffffffyyyyyyyyyyypppppppppppp #pppppppppppppppp #1millionaudition #trending #bangladesh🇧🇩
আমার বাপ ছাড়া আমাকে আপাতত দমিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা কারো হয় নাই 🥷☠️🚩#fffffffffffyyyyyyyyyyypppppppppppp #pppppppppppppppp #1millionaudition #trending #bangladesh🇧🇩
Lima warga mengajukan permohonan uji materi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan ketentuan MPR harus segera melantik presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya pada tiga bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pasal tersebut. “Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat memasukkan atau tambahan daripada Pasal 416 ayat (1) paling tidak selambat-lambatnya tiga bulan dilantik untuk menjadi presiden yang terpilih dan tetap oleh MPR,” ujar kuasa hukum para Pemohon, Daniel Edward Tangkau dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta pada Rabu (17/7/2024). Para Pemohon, yakni Audrey G Tangkudung, Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S C Kansil, dan Meity Anita Lingkani. Desy yang turut hadir di Ruang Sidang mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden cukup lama sampai delapan bulan sejak diumumkan terpilih oleh KPU. Hal demikian menyebabkan kekosongan hukum. “Saat ini, kami meminta kepada MK diterbitkannya norma baru soal percepatan waktu pelantikan,” kata Desy di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Berkas permohonan perkara ini terdiri dari dua halaman. Para Pemohon menyebutkan beberapa alasan yang diajukan antara lain mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global, mempertimbangkan kondisi politik geopolitik global, serta mempertimbangkan kepastian hukum. Untuk diketahui, Pasal 416 ayat (1) berbunyi, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Pemohon meminta agar Pasal tersebut ditambahkan dan disempurnakan bahwa “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 persen dan setelah ditetapkan oleh KPU maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambatlambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU”. Nasihat Hakim Hakim Arief Hidayat mengatakan, permohonan Pemohon yang diajukan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dengan mudah dikatakan permohonan kabur. Dia menyarankan para Pemohon mempelajari Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam PMK ini dijelaskan poin-poin yang harus dimuat dalam permohonan seperti identitas Pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, serta petitum yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian. Arief menjelaskan, para Pemohon seharusnya menjabarkan pertentangan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi. Para Pemohon juga harus menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan tersebut sejalan dengan alasan mengenai percepatan pelantikan presiden terpilih masuk dalam pasal dimaksud. Selain itu, para Pemohon juga harus memperhatikan ketentuan lainnya misalnya Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan itulah yang mendasari pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 20 Oktober untuk memenuhi masa jabatan lima tahun. #berita #beritaindonesia #kabarterbaru #beritaviral #prabowogibran2024 #pelantikanpresiden #presiden2024 #pemohon #MK
Lima warga mengajukan permohonan uji materi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan ketentuan MPR harus segera melantik presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya pada tiga bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pasal tersebut. “Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat memasukkan atau tambahan daripada Pasal 416 ayat (1) paling tidak selambat-lambatnya tiga bulan dilantik untuk menjadi presiden yang terpilih dan tetap oleh MPR,” ujar kuasa hukum para Pemohon, Daniel Edward Tangkau dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta pada Rabu (17/7/2024). Para Pemohon, yakni Audrey G Tangkudung, Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S C Kansil, dan Meity Anita Lingkani. Desy yang turut hadir di Ruang Sidang mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden cukup lama sampai delapan bulan sejak diumumkan terpilih oleh KPU. Hal demikian menyebabkan kekosongan hukum. “Saat ini, kami meminta kepada MK diterbitkannya norma baru soal percepatan waktu pelantikan,” kata Desy di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Berkas permohonan perkara ini terdiri dari dua halaman. Para Pemohon menyebutkan beberapa alasan yang diajukan antara lain mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global, mempertimbangkan kondisi politik geopolitik global, serta mempertimbangkan kepastian hukum. Untuk diketahui, Pasal 416 ayat (1) berbunyi, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Pemohon meminta agar Pasal tersebut ditambahkan dan disempurnakan bahwa “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 persen dan setelah ditetapkan oleh KPU maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambatlambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU”. Nasihat Hakim Hakim Arief Hidayat mengatakan, permohonan Pemohon yang diajukan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dengan mudah dikatakan permohonan kabur. Dia menyarankan para Pemohon mempelajari Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam PMK ini dijelaskan poin-poin yang harus dimuat dalam permohonan seperti identitas Pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, serta petitum yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian. Arief menjelaskan, para Pemohon seharusnya menjabarkan pertentangan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi. Para Pemohon juga harus menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan tersebut sejalan dengan alasan mengenai percepatan pelantikan presiden terpilih masuk dalam pasal dimaksud. Selain itu, para Pemohon juga harus memperhatikan ketentuan lainnya misalnya Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan itulah yang mendasari pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 20 Oktober untuk memenuhi masa jabatan lima tahun. #berita #beritaindonesia #kabarterbaru #beritaviral #prabowogibran2024 #pelantikanpresiden #presiden2024 #pemohon #MK

About

Legal