@edisiindonesia: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng "kalau makan uang haram kecil2 okelah", sebutnya dalam Rapat Kemenkeu bersama DPR Senin (27/3/23). #dpr #kemenkeu #melchiasmekeng #korupsi

Nongsaa :

kecil kecil saja nak tapi sering, itu maksudnya, nasehat yang baik, wkkkk

edbud :

Mau tanya ini siapa yg milih dia jd Anggota DPR ya? …

user8261684875920 done :

setan nya sudah berujud rupanya di DPR semua setan nya?

zoni :

JD dia ini TDK kebanyakan mkn duit haram, tp sedikit(milyaran) boleh, periksa ini anggota kpk

pachoy :

di sampai kan ke anak2 nya waw😳

Ans♉ :

Tapi kecil2 nya beliau ini berapa maksudnya?

Le Minerale :

muhdarmuhdar136jj :

yg sedikit itu brp pak

Roeezz :

ingat hukum alam pk

alvin :

banget gedek banget,

cute :

siapa anaknya we...

Yaska :

ajaran dari mana ini???

Harys67 | X-Gen :

sesat

pulau wayang lampung :

Mungkin nilainya kecil, Pak. Tapi yang menjadi persoalan bukan besar atau kecilnya barang, melainkan perilaku mengambil yang bukan haknya.

Moschino_Gege 🩵 :

Beginilah kualitas SDM anggota dewan yg digaji rakyat

rizqi alam :

DPR = Dewan Penuh Racun

ontherock :

dipikir yang kecil kecil, tuhan ga marah?

M24_NEVER_DIE 🤿 :

@NK

celoteh.newmom :

@KPK_RI jalankan tugasmu

Radio Fm 69 :

😂

LPKRI SULSEL :

Kelemahan OJK Dalam Pengawasan Penagihan Oleh Pihak Ketiga Bahwa hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan (market conduct) terhadap pelaku usaha jasa keuangan, khususnya perusahaan pembiayaan yang menggunakan pihak ketiga (debt collector) dalam kegiatan penagihan. Walaupun OJK memiliki mandat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, POJK 35/POJK.05/2018, dan ketentuan perlindungan konsumen, namun dalam praktik: 1. OJK tidak melakukan verifikasi dan audit terhadap legalitas kuasa penagihan yang digunakan perusahaan pembiayaan. Akibatnya, banyak penagihan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar. 2. OJK tidak menindak perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan objek jaminan tanpa Sertifikat Fidusia, padahal tindakan tersebut telah dinyatakan melawan hukum oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. 3. OJK hanya bersifat administratif, sekadar meneruskan pengaduan konsumen kepada perusahaan pembiayaan tanpa melakukan penyelidikan, pemeriksaan bukti, maupun penetapan sanksi. Sikap pasif ini menyebabkan konsumen tidak memperoleh perlindungan yang memadai. 4. OJK membiarkan penggunaan Surat Kuasa Penagihan oleh pihak ketiga, yang jelas bertentangan dengan aturan tentang: • legalitas penagih, • daftar tenaga penagihan, • pelaporan pihak ketiga, • dan standardisasi perilaku DC sebagaimana diatur dalam POJK 35/2018. Bahwa kelemahan pengawasan tersebut mengakibatkan maraknya praktik penagihan yang bertentangan dengan hukum: • intimidasi, • kekerasan, • perampasan kendaraan, • penarikan tanpa hak, • dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak ketiga. Dengan demikian, OJK sebagai regulator perlu meningkatkan aspek pengawasan langsung, pemeriksaan lapangan, penegakan sanksi, serta evaluasi terhadap seluruh perusahaan pembiayaan yang menggunakan pihak ketiga, agar perlindungan konsumen benar-benar terlaksana sebagaimana amanat undang-undang.

Nani Fashion2 :

sedikit sama banyak dosa kakek.. jd ttp akn di buka Tuhan..mkanya jgn

ANTara69 :

Parah.....ini uang haram sama dgn uang korupsi enggak ya??

adiwijasena :

💩💩💩

💖CHEN💖 :

..dosa kecil dosa besar sama om...ajar lagi ke anak2..capek d😅😅😅😅😅😅