1. Home
  2. Detail

@therealhoustephh:

Houstephh🤘🏽
Houstephh🤘🏽
Open In TikTok:
Region: US
Friday 04 August 2023 06:12:27 GMT
15128
1353
12
40

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.39MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.39MB) Watermark .mp4 (1.73MB) Music .mp3

Comments

juliorodriguez9277
: :
First
2023-08-04 06:14:23
0
lolaboyaaronxo
lolaboyAaron :
Noti squad keep up the grind and the consistency keep doing you much love
2023-08-04 06:15:11
0
charlottescott73
Charlotte Scott :
Hi beautiful 💕💕💕
2023-08-04 15:04:13
1
christopherbido2009
Christopher Bido :
🫡🫡🫡🌹
2023-08-06 09:26:06
0
garuanamo
GARUANAMO | 🦉☕️ 💸 :
👋🏾🤘🏾
2023-08-06 02:26:03
0
northsidela_
Northsidela_ :
You so fineeee😍😍😍😍
2023-08-04 18:49:17
0
jaay_exclusive1
JAY Exclusive 🦹🏾 :
😍😮‍💨
2023-08-04 06:14:37
0
cartiwayne26
CartiWayne26 :
I wanna be your boyfriend
2023-08-04 10:54:56
0
To see more videos from user @therealhoustephh, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

ネイルまとめ4🧎‍➡️🧡🪽 爪盛る季節になってきましたね⊂( ᴖ ̫ᴖ )⊃➸♡ ご予約お待ちしております！ #個性的ネイル #個性派ネイル #y2k #うるうるネイル #ギャルネイル #ネイルデザイン #オーロラネイル #ラメネイル #ネイルチップ #春ネイル #夏ネイル #ネイルサロン #韓国ネイル #ワンホンネイル
ネイルまとめ4🧎‍➡️🧡🪽 爪盛る季節になってきましたね⊂( ᴖ ̫ᴖ )⊃➸♡ ご予約お待ちしております！ #個性的ネイル #個性派ネイル #y2k #うるうるネイル #ギャルネイル #ネイルデザイン #オーロラネイル #ラメネイル #ネイルチップ #春ネイル #夏ネイル #ネイルサロン #韓国ネイル #ワンホンネイル
Kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui berinisial GA dan WA itu resmi menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng tentang pemberhentian kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. Gugatan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 24/G/2025/PTUN.Dps dan 25/G/2025/PTUN.Dps. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu (3/9/2025).  Selain menuntut pembatalan SK, GA dan WA juga meminta ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng cq Bupati Buleleng. Kuasa hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma mengatakan, pihaknya menempuh langkah hukum karena upaya keberatan administratif sebelumnya tidak diterima.  “Secara hukum, ketika keberatan ditolak, maka jalurnya adalah menggugat ke PTUN,” jelasnya. Ia menilai keputusan pemberhentian yang diterbitkan Bupati merugikan kliennya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak hilang begitu saja.  Selain itu, Sudarma menuding Bupati telah mengabaikan asas praduga tak bersalah, karena hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tuduhan perzinahan terhadap GA dan WA. “Seharusnya sebelum menerbitkan SK, Bupati melakukan kajian komprehensif. Apalagi sudah ada pelaporan ke polisi, mestinya pelaksanaan SK ditunda sampai ada putusan pengadilan,” tegasnya. Diketahui, GA dan WA menerima SK pemberhentian pada Senin (21/7/2025). Dalam surat tersebut, keduanya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.  Padahal, GA dan WA baru saja dilantik sebagai PPPK tahap I pada 20 Juni 2025, setelah sebelumnya bertahun-tahun berstatus tenaga kontrak. Kasus ini bermula dari viralnya video penggerebekan pada Rabu (9/7/2025) yang memperlihatkan keduanya diduga berselingkuh.  Video tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu kehebohan publik. Tak lama kemudian, Sekretariat DPRD memanggil GA dan WA untuk klarifikasi, hingga akhirnya berujung pada pemberhentian. #info #berita #p3k #buleleng
Kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui berinisial GA dan WA itu resmi menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng tentang pemberhentian kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. Gugatan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 24/G/2025/PTUN.Dps dan 25/G/2025/PTUN.Dps. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu (3/9/2025).  Selain menuntut pembatalan SK, GA dan WA juga meminta ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng cq Bupati Buleleng. Kuasa hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma mengatakan, pihaknya menempuh langkah hukum karena upaya keberatan administratif sebelumnya tidak diterima.  “Secara hukum, ketika keberatan ditolak, maka jalurnya adalah menggugat ke PTUN,” jelasnya. Ia menilai keputusan pemberhentian yang diterbitkan Bupati merugikan kliennya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak hilang begitu saja.  Selain itu, Sudarma menuding Bupati telah mengabaikan asas praduga tak bersalah, karena hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tuduhan perzinahan terhadap GA dan WA. “Seharusnya sebelum menerbitkan SK, Bupati melakukan kajian komprehensif. Apalagi sudah ada pelaporan ke polisi, mestinya pelaksanaan SK ditunda sampai ada putusan pengadilan,” tegasnya. Diketahui, GA dan WA menerima SK pemberhentian pada Senin (21/7/2025). Dalam surat tersebut, keduanya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.  Padahal, GA dan WA baru saja dilantik sebagai PPPK tahap I pada 20 Juni 2025, setelah sebelumnya bertahun-tahun berstatus tenaga kontrak. Kasus ini bermula dari viralnya video penggerebekan pada Rabu (9/7/2025) yang memperlihatkan keduanya diduga berselingkuh.  Video tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu kehebohan publik. Tak lama kemudian, Sekretariat DPRD memanggil GA dan WA untuk klarifikasi, hingga akhirnya berujung pada pemberhentian. #info #berita #p3k #buleleng
…#peace #SelfCare #fyp #foryoupage #fürdich
…#peace #SelfCare #fyp #foryoupage #fürdich
#fyp #baseball #baseballmama #fallball #sportsmama
#fyp #baseball #baseballmama #fallball #sportsmama
Jakarta, CNN Indonesia -- Putri Mantan Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto melayangkan gugatan terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) RI. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Tutut Soeharto mendaftarkan gugatan tersebut pada 12 September 2025 #1000k #fypage #fyppppppppppppppppppppppp
Jakarta, CNN Indonesia -- Putri Mantan Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto melayangkan gugatan terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) RI. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Tutut Soeharto mendaftarkan gugatan tersebut pada 12 September 2025 #1000k #fypage #fyppppppppppppppppppppppp


About

Legal