@zararyan:

Zara Johnston
Zara Johnston
Open In TikTok:
Region: GB
Saturday 12 August 2023 00:59:19 GMT
14
4
3
1

Music

Download

Comments

meganmcgeown5
Megan McGeown :
😁😁
2023-08-17 20:37:26
1
To see more videos from user @zararyan, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#Viral For Justice #CukupDramaIjazah. Akhiri Sandera Republik! #UjiForensikANRI! Saya sedang ikut memantau rapat masukan Revisi UU Pemilu di  Ruang Komisi II DPR RI. Besok, Kamis 12 November 2026, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda krusial: Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI. Paripurna esok menjadi eskalasi politik akibat polemik keabsahan ijazah yang memicu krisis legitimasi dan menyandera bangsa. Rakyat sudah lelah! #CukupDramaIjazah! Akar masalahnya ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Pasal 230 ayat (1) untuk calon presiden, Pasal 248 ayat (1) untuk calon DPR, dan Pasal 259 ayat (1) untuk calon DPD. Verifikasi dokumen diserahkan kepada KPU tanpa kewajiban uji forensik ilmiah. Bahkan, untuk calon presiden hanya tersedia 4 hari! Celah ini membuka risiko dokumen “aspal” (asli tapi palsu), terutama arsip fisik era 70–90-an yang hilang atau sulit ditelusuri, serta manipulasi arsip digital. Padahal, ANRI memiliki kemampuan forensik menguji keaslian dokumen melalui serat kertas, umur tinta, stempel, tipografi, hingga jejak digital. Arsip kolonial dan dokumen kemerdekaan saja dapat diuji, apalagi ijazah beberapa dekade lalu! Agar krisis serupa tak berulang, Komisi II DPR RI harus mempertimbangkan prinsip utama dalam Revisi UU Pemilu: “Arsip calon peserta pemilu wajib lulus uji forensik ANRI!” Untuk mewujudkannya, ada tiga aturan mutlak yang menjadi muatan Revisi UU Pemilu terkait arsip calon Peserta Pemilu: 1. Wajib Uji Forensik ANRI: Seluruh dokumen persyaratan calon, fisik maupun digital, wajib lulus uji forensik ANRI sebelum penetapan KPU. 2. Sertifikat ANRI Harga Mati: Hasil uji mengikat secara hukum. Tidak lulus? Langsung gugur tanpa kompromi! 3. Kunci sebagai Arsip Negara: Seluruh berkas calon wajib disegel dan disimpan di ANRI sejak pendaftaran untuk mencegah manipulasi pascapemilu. Besok, pengumuman usul hak anggota DPR akan dibacakan di Paripurna.  Jangan biarkan demokrasi kita kembali tersandera celah undang-undang!  A luta continua, lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat, keberuntungan milik bangsa pemberani!
#Viral For Justice #CukupDramaIjazah. Akhiri Sandera Republik! #UjiForensikANRI! Saya sedang ikut memantau rapat masukan Revisi UU Pemilu di Ruang Komisi II DPR RI. Besok, Kamis 12 November 2026, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda krusial: Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI. Paripurna esok menjadi eskalasi politik akibat polemik keabsahan ijazah yang memicu krisis legitimasi dan menyandera bangsa. Rakyat sudah lelah! #CukupDramaIjazah! Akar masalahnya ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Pasal 230 ayat (1) untuk calon presiden, Pasal 248 ayat (1) untuk calon DPR, dan Pasal 259 ayat (1) untuk calon DPD. Verifikasi dokumen diserahkan kepada KPU tanpa kewajiban uji forensik ilmiah. Bahkan, untuk calon presiden hanya tersedia 4 hari! Celah ini membuka risiko dokumen “aspal” (asli tapi palsu), terutama arsip fisik era 70–90-an yang hilang atau sulit ditelusuri, serta manipulasi arsip digital. Padahal, ANRI memiliki kemampuan forensik menguji keaslian dokumen melalui serat kertas, umur tinta, stempel, tipografi, hingga jejak digital. Arsip kolonial dan dokumen kemerdekaan saja dapat diuji, apalagi ijazah beberapa dekade lalu! Agar krisis serupa tak berulang, Komisi II DPR RI harus mempertimbangkan prinsip utama dalam Revisi UU Pemilu: “Arsip calon peserta pemilu wajib lulus uji forensik ANRI!” Untuk mewujudkannya, ada tiga aturan mutlak yang menjadi muatan Revisi UU Pemilu terkait arsip calon Peserta Pemilu: 1. Wajib Uji Forensik ANRI: Seluruh dokumen persyaratan calon, fisik maupun digital, wajib lulus uji forensik ANRI sebelum penetapan KPU. 2. Sertifikat ANRI Harga Mati: Hasil uji mengikat secara hukum. Tidak lulus? Langsung gugur tanpa kompromi! 3. Kunci sebagai Arsip Negara: Seluruh berkas calon wajib disegel dan disimpan di ANRI sejak pendaftaran untuk mencegah manipulasi pascapemilu. Besok, pengumuman usul hak anggota DPR akan dibacakan di Paripurna. Jangan biarkan demokrasi kita kembali tersandera celah undang-undang! A luta continua, lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat, keberuntungan milik bangsa pemberani!

About