1. Home
  2. Detail

@wdrb_news: Barnstable Brown Gala was a hit!! & look who showed up! #Aaron #Rodgers #gala #DerbyParty #redcarpet #celebrity #KentuckyDerby

WDRB News
WDRB News
Open In TikTok:
Region: US
Saturday 04 May 2024 05:23:12 GMT
5063
34
1
15

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.19MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.82MB) Watermark .mp4 (3.45MB) Music .mp3

Comments

jojobucbuc319
JoJoMazz :
❤️❤️❤️
2025-05-04 00:24:35
0
To see more videos from user @wdrb_news, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

ایک اچھا فیصلہ اپنے حق میں، میں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیا کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔
ایک اچھا فیصلہ اپنے حق میں، میں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیا کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔
#محمد_بن_فطيس #ماشاءالله ❣️
#محمد_بن_فطيس #ماشاءالله ❣️
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin berdampak buruk terhadap lingkungan dan harus dihentikan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar langsung aspirasi masyarakat yang hanya ingin mencari nafkah sesuai aturan. Mereka berharap dapat beraktivitas melalui mekanisme yang legal, yaitu melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Kapolda. Ia mengakui bahwa WPR telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini penerbitan IPR masih terhambat berbagai kendala regulasi sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan WPR secara legal. "Kami terus berupaya mencari solusi bersama seluruh pihak terkait," ujarnya. Kapolda menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dua langkah, menjaga kelestarian lingkungan dan membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat. "Harapan kami, masyarakat tetap memiliki mata pencaharian yang layak, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan PETI dapat diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM mengakui bahwa proses penerbitan IPR masih terkendala implementasi regulasi baru. Berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, klarifikasi status kawasan hutan, serta rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sungai. Hingga kini, sejumlah persyaratan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Namun disisi lainnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat aktivitas tambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 10.000 hektare kawasan hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. #DetakSumbarNews #SumateraBarat #IPR #WPR #PETI
Nunca dejemos que abusen de nuestra nobleza. #disciplina #motivacion #amorpropio♡ #mentalidad #Gameoverstreamer
Nunca dejemos que abusen de nuestra nobleza. #disciplina #motivacion #amorpropio♡ #mentalidad #Gameoverstreamer
Esta madrugada viví un susto de salud que me hizo valorar tener información real de mi cuerpo. No reemplaza al médico, pero me dio tranquilidad llegar con datos. Desde hoy es de esas cosas que prefiero tener y no necesitar, que necesitar y no tener. Si quieres ver el anillo que uso, te lo dejo por aquí. #health #storytime #wearabletech #wellnesstools #SelfCare
Esta madrugada viví un susto de salud que me hizo valorar tener información real de mi cuerpo. No reemplaza al médico, pero me dio tranquilidad llegar con datos. Desde hoy es de esas cosas que prefiero tener y no necesitar, que necesitar y no tener. Si quieres ver el anillo que uso, te lo dejo por aquí. #health #storytime #wearabletech #wellnesstools #SelfCare
#galaubrutal
#galaubrutal

About

Legal