Kondisi pemerintahan yang dianggap nepotizme terjadi di Indonesia Kecanduan kekuasaan oleh oknum pemerintah adalah masalah serius yang membawa dampak negatif signifikan terhadap pemerintahan dan masyarakat. Seorang pemimpin yang kecanduan kekuasaan cenderung melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, yang merusak integritas dan efisiensi pemerintahan. Upaya untuk memperpanjang masa jabatan atau mengubah aturan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan dapat mengikis prinsip-prinsip demokrasi dan berujung pada pemerintahan otoriter. Fokus utama pada mempertahankan kekuasaan sering kali mengalihkan perhatian dari peningkatan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, sehingga kualitas pelayanan publik menurun. Selain itu, kecanduan kekuasaan dapat mendorong penindasan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Intrik yang terkait dengan kecanduan kekuasaan juga menciptakan berbagai dinamika negatif. Politik balas budi menjadi umum, di mana posisi penting diberikan kepada pendukung setia sebagai imbalan atas dukungan mereka, membentuk jaringan patronase yang kuat dan sulit dihapus. Manipulasi media digunakan untuk memanipulasi opini publik, menyebarkan propaganda, dan menyingkirkan suara-suara kritis, mengaburkan kebenaran dan memperkuat cengkeraman kekuasaan. Pembentukan aliansi rahasia dengan kelompok-kelompok berpengaruh baik di dalam negeri maupun internasional semakin memperkuat posisi kekuasaan, sering kali mengorbankan kepentingan publik. Selain itu, penggunaan aparat negara seperti polisi, militer, dan badan intelijen untuk menekan lawan politik dan melindungi kepentingan pribadi semakin memperburuk situasi, menciptakan iklim ketakutan dan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat. #CapCut #nepotisme #nepotismejokowi #gibran #aksi #kamisan - @nesszine