@crashtests0: 2019 Citroen C5 Aircross - Crash Test #car #crash #crashtest #shortvideo #shortsviral #shorts #viralvideo #tiktok #keşfet #fypシ゚ #araba #autos #volkswagen #carsafety #honda #toyota #bmw #mercedes #renault #ford #volvo #autosafety #newcars #vehiclesafety #citroen #citroenc5aircross

Crash Tests
Crash Tests
Open In TikTok:
Region: TR
Monday 29 July 2024 11:03:43 GMT
17672
52
3
22

Music

Download

Comments

ivanduque48
Ivan Duque :
😅
2025-04-28 17:54:08
0
fitrisobri89
fitrisobri89 :
😁
2025-04-20 15:11:55
0
zama037
zama :
😁
2025-04-19 01:38:18
0
To see more videos from user @crashtests0, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Proyek Rp13 Miliar Gedung Imigrasi Polonia Diduga Bermasalah, Anggaran Cair Penuh Meski Fisik Belum Selesai Proyek pembangunan dan renovasi Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan senilai hampir Rp13 miliar diduga bermasalah. Selain kualitas bangunan yang tidak sesuai spesifikasi, muncul temuan bahwa pekerjaan fisik belum rampung 100 persen, namun anggaran sudah dicairkan sepenuhnya. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Hukum dan HAM RI, proyek dengan kode lelang 26862252 tersebut menggunakan pagu anggaran sebesar Rp12.955.336.000 dengan HPS yang hampir sama, yakni Rp12.952.258.000. Paket ini tercatat sebagai salah satu proyek terbesar di lingkungan Imigrasi Medan untuk tahun anggaran 2024. Meski tender dinyatakan selesai, informasi resmi mengenai pemenang lelang atau kontraktor pelaksana hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut. Sejumlah temuan lapangan menyebutkan kualitas bangunan masih jauh dari standar. Bagian dinding, lantai, hingga instalasi listrik dinilai tidak sesuai dengan gambar kerja dan dokumen kontrak. Lebih parah lagi, beberapa sumber menyebut anggaran proyek sudah cair penuh meskipun pembangunan masih menyisakan pekerjaan yang terbengkalai. “Kalau anggaran sudah habis tapi gedung belum selesai, ini jelas berpotensi merugikan negara. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Medan. Selain dugaan penyimpangan teknis, perbandingan harga material di lapangan dengan standar pasar juga mengindikasikan adanya markup. Kondisi ini menambah daftar panjang kasus proyek pemerintah di Sumatera Utara yang sarat masalah. Publik kini mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kemenkumham, hingga aparat penegak hukum segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Tanpa kejelasan siapa kontraktor pelaksana serta bagaimana progres keuangan dan fisik sebenarnya, proyek ini rawan menjadi ladang bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Ini bukan sekadar soal gedung imigrasi, tapi soal bagaimana uang negara dikelola. Jangan sampai proyek vital seperti ini hanya menjadi ajang korupsi berjamaah,” tegas aktivis tersebut.
Proyek Rp13 Miliar Gedung Imigrasi Polonia Diduga Bermasalah, Anggaran Cair Penuh Meski Fisik Belum Selesai Proyek pembangunan dan renovasi Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan senilai hampir Rp13 miliar diduga bermasalah. Selain kualitas bangunan yang tidak sesuai spesifikasi, muncul temuan bahwa pekerjaan fisik belum rampung 100 persen, namun anggaran sudah dicairkan sepenuhnya. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Hukum dan HAM RI, proyek dengan kode lelang 26862252 tersebut menggunakan pagu anggaran sebesar Rp12.955.336.000 dengan HPS yang hampir sama, yakni Rp12.952.258.000. Paket ini tercatat sebagai salah satu proyek terbesar di lingkungan Imigrasi Medan untuk tahun anggaran 2024. Meski tender dinyatakan selesai, informasi resmi mengenai pemenang lelang atau kontraktor pelaksana hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut. Sejumlah temuan lapangan menyebutkan kualitas bangunan masih jauh dari standar. Bagian dinding, lantai, hingga instalasi listrik dinilai tidak sesuai dengan gambar kerja dan dokumen kontrak. Lebih parah lagi, beberapa sumber menyebut anggaran proyek sudah cair penuh meskipun pembangunan masih menyisakan pekerjaan yang terbengkalai. “Kalau anggaran sudah habis tapi gedung belum selesai, ini jelas berpotensi merugikan negara. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Medan. Selain dugaan penyimpangan teknis, perbandingan harga material di lapangan dengan standar pasar juga mengindikasikan adanya markup. Kondisi ini menambah daftar panjang kasus proyek pemerintah di Sumatera Utara yang sarat masalah. Publik kini mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kemenkumham, hingga aparat penegak hukum segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Tanpa kejelasan siapa kontraktor pelaksana serta bagaimana progres keuangan dan fisik sebenarnya, proyek ini rawan menjadi ladang bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Ini bukan sekadar soal gedung imigrasi, tapi soal bagaimana uang negara dikelola. Jangan sampai proyek vital seperti ini hanya menjadi ajang korupsi berjamaah,” tegas aktivis tersebut.

About