@tanjung_bunga: Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia resmi akan berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU oleh DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI, 18 Januari 2022 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menetapkan nama ibu kota negara baru yakni Nusantara. Nantinya, seluruh kegiatan pemerintah pusat akan dialihkan ke Nusantara mulai 2024 mendatang. Meski demikian, pemindahan IKN masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru. Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Ia menyebut, Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial. "Ada teori investasi, enggak akan mempan. Teori investasi itu gagal untuk mewujudkan pemerataan kalau secara struktural kondisinya seperti yang kita warisi dari kolonial, di mana hanya ada satu magnet tunggal, magnet dominan," Alasan lainnya adalah kegagalan penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi. Ia menyebut, penyebaran penduduk hanya berhasil di wilayah Sumatera Barat, sedangkan di Kalimantan dan Papua gagal. "Karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Keluarga yang dikasih lahan transmigrasi hanya bertahan selama subsidi sembako jalan terus. Setelah itu pikiran rasional mereka muncul. Bagi yang mampu akhirnya pergi ke Jawa," paparnya. Hal ini menurutnya menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya manusia, khususnya antara Jawa dan luar Jawa di bagian timur Indonesia. Sementara itu, salah satu Penggagas Komite Judicial Review UU IKN Jilal Mardhani menolak proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut dia, ketika hal ini disebabkan adanya sentralisasi, semestinya permasalahan tersebut yang perlu diperbaiki, bukan memindahkan IKN. "Ibu kota itu mesti dipisahkan. Ibu kota sebagai peranan atau sebagai ruang kota. Beda sama sekali. Yang kita bicarakan ibu kota ini karena di situ fungsi pemerintahan pusat. Yang bermasalah itu fungsi pemerintah pusat atau ruang kota pusat pemerintahannya," jelas dia. Pemindahan IKN, kata Jilal, juga semestinya berdasarkan kesepakatan bersama. Ia mengilustrasikan pemindahan IKN sebagaimana keluarga yang meminta kesepakatan anggota keluarga yang lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Associate Professor NTU Singapore Prof. Sulfikar Amir memaparkan pemindahan IKN biasanya didasarkan oleh berbagai alasan, salah satunya ekonomi. "Pertama itu memindahkan ibu kota negara karena terjadi ketimpangan ekonomi, di mana Jawa itu kalau kita lihat menyumbang 56% dari total PDB Indonesia. Jadi ada konsentrasi pusat ekonomi di pulau Jawa. Karena itu kita harus memindahkan supaya pertumbuhan ekonomi merata," ungkapnya. Meski demikian, ia menegaskan, alasan tersebut belum terlalu kuat untuk dijadikan landasan pemindahan IKN. Menurut dia, belum ada model yang baik pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, di mana berbagai industri, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang masih berada di Jawa. "Jadi, misalnya kalau kita sudah berhasil membangun ibukota baru di Kalimantan Timur, apakah misalnya Djarum Group mau memindahkan pabriknya ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Atau Toyota, atau investor-investor lain, apakah mereka mau?" tuturnya. Selain itu, kata dia, wilayah DKI Jakarta yang rawan banjir dan tingkat kemacetan tinggi juga kurang tepat ketika dijadikan sebagai alasan pemindahan IKN. Menurutnya, hal itu adalah permasalahan perkotaan, sehingga pemindahan IKN tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI Jakarta. "Menurut saya tidak terlalu nyambung. Jadi kalau ibukota negara dipindahkan karena Jakarta akan tenggelam, berarti pemerintah ini mau lari dari permasalahan besar yang belum selesai," kata Sulfikar. sumber:CNBC INDONESIA #IKN#indonesia🇮🇩 #lewatberanda

To see more videos from user @tanjung_bunga, please go to the Tikwm homepage.