@indotelur29: Ayooo warga BANTEN tentukan pilihanmu !!! Salah satu Pemilihan Calon kepala daerah 2024 yang akan cukup sengit antara "Airin Rachmi Diany - Ade VS Andra Soni - Dimyati" #pemilu2024 #pilkada2024 #pikadaserentak #pilkadabanten #tangsel #tangerang #serangbanten #banten #viral #fyp #fypシ゚viral #fypシ #wargabanten #dkijakarta #jakarta #airinrachmidiany #andrasoni #viraltiktok #viral #golkar #gerindra #jabar

Indomie telur

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 30 August 2024 08:23:44 GMT

672

9

3

1

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.15MB) No Watermark(HD) .mp4 (8.5MB) Watermark .mp4 (1.09MB) Music .mp3

Comments

alkisah :

All In Andra Soni 🔥🔥🔥

2024-08-30 08:25:23

0

putra BANTEN :

🤟 ARD 🤟 TANGGRANG UTARA HADIR

2024-08-30 11:10:26

0

To see more videos from user @indotelur29, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#xyzabcd

نورت دارك يا غلاي وحنيني ‏يا بعد من روح ويا بعد من جا ✨🖤 #راشد_الماجد #نورت_دارك #fyp #CapCut #اكسبلور #أغاني #سفر #emiratesairlines

نورت دارك يا غلاي وحنيني ‏يا بعد من روح ويا بعد من جا ✨🖤 #راشد_الماجد #نورت_دارك #fyp #CapCut #اكسبلور #أغاني #سفر #emiratesairlines

#trend #fyp

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dewan Gereja Dunia (WCC) dan organisasi mitra gelar side event untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-57 yang membahas situasi hak asasi manusia di tanah Papua, terutama pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung yang meliputi pembunuhan di luar hukum, pengungsian internal akibat konflik bersenjata, pembatasan kebebasan sipil, dan semakin banyaknya kasus-kasus perampasan tanah. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja-gereja Dunia yang turut didukung oleh Franciscans International, Human Rights Monitor, Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan FORUM-ASIA, Amnesty International, TAPOL Centre for Climate Crime and Climate Justice, dan Queen Mary University of London itu dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada, 1 Oktober 2024. Peter Prove, Direktur Komisi Gereja-gereja Dunia untuk Urusan Internasional DCC menjadi moderator dalam diskusi tersebut. “Acara kami berfokus pada situasi hak asasi manusia di Papua Barat, yang menurut saya mungkin memenuhi syarat sebagai krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan terburuk dan terlama yang belum pernah didengar oleh banyak orang. Kami belum pernah mendengarnya karena alasan yang sangat spesifik,” katanya. “Ini bukan kecelakaan, ini adalah konsekuensi yang disengaja dari kurangnya akses yang diberikan negara Indonesia kepada perwakilan komunitas internasional ke wilayah tersebut,” kata Prove dalam peretemyan itu. Leonardo Ijie, seorang pengacara hak asasi manusia dari Papua Barat, telah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perampasan tanah dan deforestasi yang memicu perlawanan dari masyarakat setempat. “Masyarakat yang berjuang untuk melindungi hutan dan tanah leluhur mereka mendapat tindakan opresif dari militer,” kata Ijie yang hadir dalam pertemuan itu. Ia mengatakan, “masyarakat sipil dikriminalisasi, ditangkap, dipenjara, dan dikenakan tuduhan makar oleh aparat keamanan.” Menurut Ijie tindakan seperti itu bukan hal aneh yang terjadi dimana masyarakat sipil dipaksa untuk meninggalkan kampung mereka. “Mereka menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Kampung-kampung yang ditinggalkan kemudian bebas untuk digeledah,” katanya. Leonardo Ijie memilih untuk menjadi pengacara setelah menyaksikan tanah dan hutan milik ibunya sendiri dirampas oleh pemerintah. “Hati saya sakit sebagai anak yang akan mewarisi tanah, menyaksikan hilangnya hak-hak ibu saya atas tanah dan hutan leluhurnya. Kami menganggap tanah dan hutan kami sebagai seorang ibu,” katanya. Ijie telah terlibat dalam advokasi agar dunia memperhatikan apa yang terjadi di tanah Papua saat ini. “Perampasan tanah oleh pemerintah Indonesia terjadi di mana-mana,” katanya. “Tanah dan hutan leluhur kami sudah seperti ibu bagi saya, dan orang Papua. Menyelamatkan tanah Papua dan hutannya adalah cara untuk menyelamatkan dunia dari ancaman pemanasan global,” tukasnya. Nurina Savitri, dari Amnesty International Indonesia, mencatat bahwa Indonesia belum mengesahkan RUU Masyarakat Adat, yang akan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. “Selain kemajuan yang terhenti, RUU yang ada saat ini masih mengandung berbagai masalah, seperti proses yang rumit untuk mendapatkan pengakuan masyarakat adat dari negara,” kata Savitri. “Tantangan ke depan termasuk profil rasial oleh aparat keamanan yang menargetkan dan mendiskriminasi orang tanah Papua dalam protes dan kegiatan lainnya, impunitas untuk pelanggaran HAM berat, dan penerapan KUHP yang baru.” Norman Voss, dari Human Rights Monitor mengatakan bahwa pekerjaannya bekerja sama dengan para pengacara hak asasi manusia dan jurnalis, serta berbagai aktor hukum di Indonesia yang mendokumentasikan kasus-kasus tersebut. “Pembunuhan di luar proses hukum adalah isu nomor satu,” kata Norman. “Kami telah mendokumentasikan 13 kasus pembunuhan semacam itu sejak awal tahun ini, yang seringkali dilakukan sebagai bagian dari operasi militer.” #konflikpolitikpapua #alleyesonpapua #papualivesmatter #savepapua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dewan Gereja Dunia (WCC) dan organisasi mitra gelar side event untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-57 yang membahas situasi hak asasi manusia di tanah Papua, terutama pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung yang meliputi pembunuhan di luar hukum, pengungsian internal akibat konflik bersenjata, pembatasan kebebasan sipil, dan semakin banyaknya kasus-kasus perampasan tanah. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja-gereja Dunia yang turut didukung oleh Franciscans International, Human Rights Monitor, Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan FORUM-ASIA, Amnesty International, TAPOL Centre for Climate Crime and Climate Justice, dan Queen Mary University of London itu dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada, 1 Oktober 2024. Peter Prove, Direktur Komisi Gereja-gereja Dunia untuk Urusan Internasional DCC menjadi moderator dalam diskusi tersebut. “Acara kami berfokus pada situasi hak asasi manusia di Papua Barat, yang menurut saya mungkin memenuhi syarat sebagai krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan terburuk dan terlama yang belum pernah didengar oleh banyak orang. Kami belum pernah mendengarnya karena alasan yang sangat spesifik,” katanya. “Ini bukan kecelakaan, ini adalah konsekuensi yang disengaja dari kurangnya akses yang diberikan negara Indonesia kepada perwakilan komunitas internasional ke wilayah tersebut,” kata Prove dalam peretemyan itu. Leonardo Ijie, seorang pengacara hak asasi manusia dari Papua Barat, telah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perampasan tanah dan deforestasi yang memicu perlawanan dari masyarakat setempat. “Masyarakat yang berjuang untuk melindungi hutan dan tanah leluhur mereka mendapat tindakan opresif dari militer,” kata Ijie yang hadir dalam pertemuan itu. Ia mengatakan, “masyarakat sipil dikriminalisasi, ditangkap, dipenjara, dan dikenakan tuduhan makar oleh aparat keamanan.” Menurut Ijie tindakan seperti itu bukan hal aneh yang terjadi dimana masyarakat sipil dipaksa untuk meninggalkan kampung mereka. “Mereka menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Kampung-kampung yang ditinggalkan kemudian bebas untuk digeledah,” katanya. Leonardo Ijie memilih untuk menjadi pengacara setelah menyaksikan tanah dan hutan milik ibunya sendiri dirampas oleh pemerintah. “Hati saya sakit sebagai anak yang akan mewarisi tanah, menyaksikan hilangnya hak-hak ibu saya atas tanah dan hutan leluhurnya. Kami menganggap tanah dan hutan kami sebagai seorang ibu,” katanya. Ijie telah terlibat dalam advokasi agar dunia memperhatikan apa yang terjadi di tanah Papua saat ini. “Perampasan tanah oleh pemerintah Indonesia terjadi di mana-mana,” katanya. “Tanah dan hutan leluhur kami sudah seperti ibu bagi saya, dan orang Papua. Menyelamatkan tanah Papua dan hutannya adalah cara untuk menyelamatkan dunia dari ancaman pemanasan global,” tukasnya. Nurina Savitri, dari Amnesty International Indonesia, mencatat bahwa Indonesia belum mengesahkan RUU Masyarakat Adat, yang akan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. “Selain kemajuan yang terhenti, RUU yang ada saat ini masih mengandung berbagai masalah, seperti proses yang rumit untuk mendapatkan pengakuan masyarakat adat dari negara,” kata Savitri. “Tantangan ke depan termasuk profil rasial oleh aparat keamanan yang menargetkan dan mendiskriminasi orang tanah Papua dalam protes dan kegiatan lainnya, impunitas untuk pelanggaran HAM berat, dan penerapan KUHP yang baru.” Norman Voss, dari Human Rights Monitor mengatakan bahwa pekerjaannya bekerja sama dengan para pengacara hak asasi manusia dan jurnalis, serta berbagai aktor hukum di Indonesia yang mendokumentasikan kasus-kasus tersebut. “Pembunuhan di luar proses hukum adalah isu nomor satu,” kata Norman. “Kami telah mendokumentasikan 13 kasus pembunuhan semacam itu sejak awal tahun ini, yang seringkali dilakukan sebagai bagian dari operasi militer.” #konflikpolitikpapua #alleyesonpapua #papualivesmatter #savepapua

😞 #7april2023

😞 #7april2023

Pora syahdu polll #eksploreselo #boyolali #lawumountain

Pora syahdu polll #eksploreselo #boyolali #lawumountain

About

Robot

Legal

Privacy Policy