@satu646: #uktiktok🇬🇧uk #foryou #🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️

satu646
satu646
Open In TikTok:
Region: GB
Saturday 21 September 2024 10:43:51 GMT
670
118
11
0

Music

Download

Comments

kemoh33
Kemoh :
You the finest ❤️
2024-09-21 11:11:58
1
broda894
Broda 🥰 :
Look beautiful 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2024-09-21 11:26:31
1
buba.ceesay13
Sky Bouba Ceesay Garawol 💯😎 :
❤❤❤
2024-09-21 15:20:56
1
endy_1_49
endy :
🥰🥰🥰
2024-09-21 14:21:20
1
beretkingcouture
Beretking :
💯💯💯💯💯💯🔥
2024-09-21 13:38:22
1
dembatour236
Demzy 236🇲🇱🇮🇹 :
🌹🌹🌹
2024-09-21 12:26:58
1
solomonsagesse50
solomonsagesse50 :
🥰🥰🥰
2024-09-21 11:52:40
1
luckinoluckino
ogbanje :
🥰🥰🥰
2024-09-21 11:30:51
1
alfredo0734
Alfredo@14🇬🇭🇬🇧 :
🥰🥰🥰
2024-09-21 11:13:28
1
alyd33113gmail.com
Dïãby 🇬🇳 🇫🇷 :
🥰🥰🥰
2024-09-21 11:06:45
1
To see more videos from user @satu646, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

*PEJABAT BERLIMPAH HARTA, RAKYAT MAKIN MENDERITA* Buletin Kaffah Edisi 408 (5 Rabiul Awal 1447 H/29 Agustus 2025 M) Kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang makin susah sontak menuai kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Di tengah kebijakan efesiensi Pemerintah, anggota DPR justru menikmati penghasilan dan tunjangan luar biasa. Diberitakan, mereka mendapat penghasilan Rp 3 juta perhari. Total sekitar Rp 100 juta perbulan. Bahkan diberitakan, pendapatan mereka sebetulnya bukan Rp 100 juta perbulan, tetapi Rp 230 juta perbulan. Diberitakan pula, pajak penghasilan mereka ditanggung negara (baca: rakyat). Para pejabat negara seperti menteri, wakil menteri, dan komisaris juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa berpenghasilan miliaran rupiah pertahun.  Sungguh ironis. Fenomena ini menunjukkan miskinnya etika dan tumpulnya nurani wakil rakyat dan para penguasa. Mereka bergelimang harta—yang berasal dari pajak rakyat—justru di tengah kehidupan rakyat yang makin menderita.  *Jabatan Sebagai Bancakan* Gemuruh suara bubarkan DPR sontak mengemuka. Rakyat mempertanyakan sejauh mana DPR telah bekerja untuk membela rakyat. Apalagi saat ada adegan joget-joget di gedung parlemen. Sontak suara rakyat semakin tajam memberikan kritiknya.  Selama ini gaji tinggi dan tunjangan besar DPR dan para pejabat negara dinilai tidak berkorelasi dengan kinerja tinggi. Buktinya, rakyat tak kunjung membaik kehidupannya. Justru kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Ironisnya lagi, banyak pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi.  Politik demokrasi memang mahal. Modal yang harus dikeluarkan untuk berebut kursi DPR sangatlah tinggi. Tidak mengherankan jika para pejabat berharap dapat mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan dengan berbagai cara. Baik dengan cara legal, seperti menaikkan gaji dan tunjangan, atau melalui cara-cara ilegal seperti suap dan korupsi. Korupsi hari ini bahkan bukan lagi di angka miliaran atau puluhan miliar rupiah, tetapi sudah menembus angka triliunan hingga ratusan triliun rupiah. Demikianlah, jabatan akhirnya dijadikan sebagai bancakan untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan meskipun dengan cara-cara haram sekalipun.  Jelas, demokrasi adalah sistem politik yang tidak mengenal istilah halal dan haram. Politik dalam sistem demokrasi juga pada akhirnya tak lebih dari hanya bagi-bagi kursi kekuasaan. Sistem demokrasi sekuler yang diterapkan di negeri ini justru semakin menjadikan negeri ini tak kunjung melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang konon katanya pemilik kedaulatan.  Sistem politik demokrasi hanya melahirkan segelintir elit oligarki yang berkuasa atas kekayaan negeri ini. Melansir Thoughtco,
*PEJABAT BERLIMPAH HARTA, RAKYAT MAKIN MENDERITA* Buletin Kaffah Edisi 408 (5 Rabiul Awal 1447 H/29 Agustus 2025 M) Kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang makin susah sontak menuai kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Di tengah kebijakan efesiensi Pemerintah, anggota DPR justru menikmati penghasilan dan tunjangan luar biasa. Diberitakan, mereka mendapat penghasilan Rp 3 juta perhari. Total sekitar Rp 100 juta perbulan. Bahkan diberitakan, pendapatan mereka sebetulnya bukan Rp 100 juta perbulan, tetapi Rp 230 juta perbulan. Diberitakan pula, pajak penghasilan mereka ditanggung negara (baca: rakyat). Para pejabat negara seperti menteri, wakil menteri, dan komisaris juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa berpenghasilan miliaran rupiah pertahun. Sungguh ironis. Fenomena ini menunjukkan miskinnya etika dan tumpulnya nurani wakil rakyat dan para penguasa. Mereka bergelimang harta—yang berasal dari pajak rakyat—justru di tengah kehidupan rakyat yang makin menderita. *Jabatan Sebagai Bancakan* Gemuruh suara bubarkan DPR sontak mengemuka. Rakyat mempertanyakan sejauh mana DPR telah bekerja untuk membela rakyat. Apalagi saat ada adegan joget-joget di gedung parlemen. Sontak suara rakyat semakin tajam memberikan kritiknya. Selama ini gaji tinggi dan tunjangan besar DPR dan para pejabat negara dinilai tidak berkorelasi dengan kinerja tinggi. Buktinya, rakyat tak kunjung membaik kehidupannya. Justru kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Ironisnya lagi, banyak pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi. Politik demokrasi memang mahal. Modal yang harus dikeluarkan untuk berebut kursi DPR sangatlah tinggi. Tidak mengherankan jika para pejabat berharap dapat mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan dengan berbagai cara. Baik dengan cara legal, seperti menaikkan gaji dan tunjangan, atau melalui cara-cara ilegal seperti suap dan korupsi. Korupsi hari ini bahkan bukan lagi di angka miliaran atau puluhan miliar rupiah, tetapi sudah menembus angka triliunan hingga ratusan triliun rupiah. Demikianlah, jabatan akhirnya dijadikan sebagai bancakan untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan meskipun dengan cara-cara haram sekalipun. Jelas, demokrasi adalah sistem politik yang tidak mengenal istilah halal dan haram. Politik dalam sistem demokrasi juga pada akhirnya tak lebih dari hanya bagi-bagi kursi kekuasaan. Sistem demokrasi sekuler yang diterapkan di negeri ini justru semakin menjadikan negeri ini tak kunjung melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang konon katanya pemilik kedaulatan. Sistem politik demokrasi hanya melahirkan segelintir elit oligarki yang berkuasa atas kekayaan negeri ini. Melansir Thoughtco, "Oligarki" berasal dari kata Yunani "oligarkhes", yang berarti "sedikit yang memerintah". Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang. Saat demikian kepentingan segelintir orang (oligarki) itu tidak mewakili kepentingan orang banyak (rakyat). Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi. Karena itu sistem demokrasi menjadi sebab utama carut-marutnya negeri ini. Dalam sistem demokrasi, rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat Pemilu. Namun, setelah mereka berhasil menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat, rakyat justru sering ditinggal dalam kesendirian mengadu nasibnya. Mereka sibuk berebut proyek untuk menumpuk-numpuk kekayaannya. Mereka bangga memamerkan harta kekayaannya di tengah penderitaan rakyat. Mereka bergaya hidup mewah di tengah hidup rakyat yang semakin susah. *Sebab Kehancuran Suatu Negeri* Hidup bermewah-mewah dan bermegah-megahan tercela di dalam Islam. Apalagi jika dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa. Allah SWT dengan tegas mencela hidup bermegah-megah dalam firman-Nya: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ .

About