@user4581173288627: #صوت_دان_بدوي_بن عبه الشنيني#مجرد_ذووقツ🖤🎼 #هاشتاقات_تيك_توك_العرب #اكسبلورexplore❥🕊

نواف المعاري❤️

Open In TikTok:

Region: SA

Wednesday 09 October 2024 17:26:31 GMT

5685

61

5

5

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.35MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.35MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

سعيد القرزي :

ذا في رسب والله

2025-08-28 04:30:08

0

مغرم آلَوِلَهِآنِ ❤❤❤ :

مطلوب صوت كامل وين بنحصله

2025-08-31 14:49:39

0

بدوي من الريده :

وين هاذا المكان يابو عبدالله

2024-10-10 05:56:37

0

سعيد القرزي :

انا لي صممت

2025-08-28 04:30:33

0

العليي :

🤣🤣

2025-06-10 17:40:20

0

To see more videos from user @user4581173288627, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Babah AL #gafaroproject #gafaroprojectjaya #fyp #fypシ #ayam #peternak #ayamsuper # #xyzabc

Babah AL #gafaroproject #gafaroprojectjaya #fyp #fypシ #ayam #peternak #ayamsuper # #xyzabc

Mom nào muốn tiết kiệm cho phí thì dinh ngay combo này nha ,áo đáp ứng đủ tiêu chí mềm mịm mát mặc thoải mái lắm nha#aolotbau #nguyenhuong #dobau

Mom nào muốn tiết kiệm cho phí thì dinh ngay combo này nha ,áo đáp ứng đủ tiêu chí mềm mịm mát mặc thoải mái lắm nha#aolotbau #nguyenhuong #dobau

#meghantrainor #fyp #fypage #fypシ゚ #songoftheday #song #songs #charlieputh #marvingaye

#meghantrainor #fyp #fypage #fypシ゚ #songoftheday #song #songs #charlieputh #marvingaye

Popcorn is fun_cute Conure parrot #parrots020 #fage

Popcorn is fun_cute Conure parrot #parrots020 #fage

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan uji materi yang mengajukan syarat pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang dibacakan pada Kamis (17/7/2025) ini secara tegas memastikan bahwa syarat pendidikan paling rendah tetap sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, sehingga pintu pencalonan presiden terbuka lebar bagi seluruh warga negara tanpa harus memiliki gelar sarjana. Ketua MK Suhartoyo menegaskan, penolakan ini bukan sekadar mengakhiri wacana mengenai standar pendidikan bagi capres-cawapres, tetapi juga sebagai bentuk penegasan batas kewenangan antara yudikatif dan legislatif. MK menolak menjadi “super-legislator” yang mengatur kualifikasi pemimpin negara yang seharusnya menjadi domain mutlak politisi di parlemen. Salah satu pertimbangan penting dalam putusan ini adalah bahwa menaikkan standar pendidikan menjadi S1 justru akan menghambat hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagai calon pemimpin. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang menetapkan batas paling rendah tamat SMA bersifat inklusif, karena membuka ruang (salah satunya) bagi kandidat yang sudah menempuh pendidikan lebih tinggi. Menambah persyaratan justru mempersempit peluang bagi calon-calon potensial yang tidak memiliki gelar sarjana padahal mereka berprestasi serta berkompeten. MK juga mengingatkan bahwa kapasitas kepemimpinan dan kemampuan seorang calon lebih tepat diuji melalui pencalonan oleh partai politik dan, yang paling utama, melalui pilihan rakyat di bilik suara. Dengan demikian, persyaratan pendidikan tidak boleh menjadi tolok ukur mutlak dalam menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin negara. Selain itu, MK dalam amar putusannya menegaskan bahwa persyaratan pendidikan minimal untuk capres dan cawapres saat ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat pencalonan dapat diatur lebih lanjut oleh undang-undang, sehingga kewenangan mengubah atau menetapkan kriteria tersebut berada pada legislatif. MK menyerahkan urusan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pembentuk undang-undang terkait. Putusan MK ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi keberagaman calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, tanpa mengintervensi pendidikan formal mereka. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah penguatan demokrasi yang inklusif dan menjunjung tinggi hak politik seluruh warga negara. Dengan keputusan ini, wacana “capres wajib S1” pun resmi dimakamkan, dan kini fokus akan bergeser pada kualitas kepemimpinan serta rekam jejak calon yang sebenarnya hadir dari proses politik dan pilihan rakyat. #mahkamahkonstitusi #penjagakonstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan uji materi yang mengajukan syarat pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang dibacakan pada Kamis (17/7/2025) ini secara tegas memastikan bahwa syarat pendidikan paling rendah tetap sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, sehingga pintu pencalonan presiden terbuka lebar bagi seluruh warga negara tanpa harus memiliki gelar sarjana. Ketua MK Suhartoyo menegaskan, penolakan ini bukan sekadar mengakhiri wacana mengenai standar pendidikan bagi capres-cawapres, tetapi juga sebagai bentuk penegasan batas kewenangan antara yudikatif dan legislatif. MK menolak menjadi “super-legislator” yang mengatur kualifikasi pemimpin negara yang seharusnya menjadi domain mutlak politisi di parlemen. Salah satu pertimbangan penting dalam putusan ini adalah bahwa menaikkan standar pendidikan menjadi S1 justru akan menghambat hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagai calon pemimpin. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang menetapkan batas paling rendah tamat SMA bersifat inklusif, karena membuka ruang (salah satunya) bagi kandidat yang sudah menempuh pendidikan lebih tinggi. Menambah persyaratan justru mempersempit peluang bagi calon-calon potensial yang tidak memiliki gelar sarjana padahal mereka berprestasi serta berkompeten. MK juga mengingatkan bahwa kapasitas kepemimpinan dan kemampuan seorang calon lebih tepat diuji melalui pencalonan oleh partai politik dan, yang paling utama, melalui pilihan rakyat di bilik suara. Dengan demikian, persyaratan pendidikan tidak boleh menjadi tolok ukur mutlak dalam menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin negara. Selain itu, MK dalam amar putusannya menegaskan bahwa persyaratan pendidikan minimal untuk capres dan cawapres saat ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat pencalonan dapat diatur lebih lanjut oleh undang-undang, sehingga kewenangan mengubah atau menetapkan kriteria tersebut berada pada legislatif. MK menyerahkan urusan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pembentuk undang-undang terkait. Putusan MK ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi keberagaman calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, tanpa mengintervensi pendidikan formal mereka. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah penguatan demokrasi yang inklusif dan menjunjung tinggi hak politik seluruh warga negara. Dengan keputusan ini, wacana “capres wajib S1” pun resmi dimakamkan, dan kini fokus akan bergeser pada kualitas kepemimpinan serta rekam jejak calon yang sebenarnya hadir dari proses politik dan pilihan rakyat. #mahkamahkonstitusi #penjagakonstitusi

Theo kinh nghiệm tập dây miniband thì dây band vải này nó nặng hơn dây cao su m hay tập. Nếu bà nào tập dây cao su r thì thử tập dây miniband vải nha. Nhưng bài tập của dây này k được đa dạng lắm 🥹 #fitnessmotivation #workoutvideos #gymmotivation #minibandworkout #glutesworkout #workout #getfit

Theo kinh nghiệm tập dây miniband thì dây band vải này nó nặng hơn dây cao su m hay tập. Nếu bà nào tập dây cao su r thì thử tập dây miniband vải nha. Nhưng bài tập của dây này k được đa dạng lắm 🥹 #fitnessmotivation #workoutvideos #gymmotivation #minibandworkout #glutesworkout #workout #getfit

About

Robot

Legal

Privacy Policy