1. Home
  2. Detail

@kartun_rw8: #malampuncak #karangtaruna #kartun08margaluyubarat #hutri78 #dokumentasiacarapuncak2023 #fyp #fypシ #fypシ゚viral #fypage

kartun_rw8
kartun_rw8
Open In TikTok:
Region: ID
Saturday 12 October 2024 03:13:42 GMT
3723
51
0
18

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.19MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.76MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @kartun_rw8, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

bro should never become an officer 😂 (Twitch/YT: HeyyVance) #amberalert #scarygames #jumpscares #fypage #viral
bro should never become an officer 😂 (Twitch/YT: HeyyVance) #amberalert #scarygames #jumpscares #fypage #viral
EBUBE the boss lady, she’s giving to them back to back, because her father gives her authority.#treasurejthomas #fypシ゚ #nollywoodmovies
EBUBE the boss lady, she’s giving to them back to back, because her father gives her authority.#treasurejthomas #fypシ゚ #nollywoodmovies
RESMI: Pedagang Online di Marketplace Akan Dipungut Pajak! Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop untuk memungut PPh Pasal 22 dari para pedagangnya. Apa yang diatur dalam PMK ini? ✅ Pajak dikenakan pada pedagang dengan omzet Rp500 juta – Rp4,8 miliar per tahun ✅ Tarif 0,5% langsung dipotong otomatis dari transaksi ✅ Pedagang mikro dengan omzet < Rp500 juta per tahun bebas pajak ✅ Marketplace jadi pemungut pajak, bukan pedagang yang setor sendiri ✅ Pajak terintegrasi langsung ke sistem DJP dan Coretax Tujuan aturan ini: - Menyederhanakan administrasi - Tingkatkan kepatuhan pajak - Perlakuan adil antara bisnis online dan offline -------------------- MENJADI PENGARUH Asisten Keuangan Pengusaha -------------------- #PMKBaru #PajakMarketplace #PPh22 #PedagangOnline #JualanOnline2025
RESMI: Pedagang Online di Marketplace Akan Dipungut Pajak! Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop untuk memungut PPh Pasal 22 dari para pedagangnya. Apa yang diatur dalam PMK ini? ✅ Pajak dikenakan pada pedagang dengan omzet Rp500 juta – Rp4,8 miliar per tahun ✅ Tarif 0,5% langsung dipotong otomatis dari transaksi ✅ Pedagang mikro dengan omzet < Rp500 juta per tahun bebas pajak ✅ Marketplace jadi pemungut pajak, bukan pedagang yang setor sendiri ✅ Pajak terintegrasi langsung ke sistem DJP dan Coretax Tujuan aturan ini: - Menyederhanakan administrasi - Tingkatkan kepatuhan pajak - Perlakuan adil antara bisnis online dan offline -------------------- MENJADI PENGARUH Asisten Keuangan Pengusaha -------------------- #PMKBaru #PajakMarketplace #PPh22 #PedagangOnline #JualanOnline2025
Her husband came to get her back,, because Sonia asked him to claim the child she’s having.#treasurejthomas #fypシ゚ #nollywoodmovies
Her husband came to get her back,, because Sonia asked him to claim the child she’s having.#treasurejthomas #fypシ゚ #nollywoodmovies
They come in groups i always thought it was one bot, Their fooling me almost teasing me #schizopost #fyp #garrysmod #gmod
They come in groups i always thought it was one bot, Their fooling me almost teasing me #schizopost #fyp #garrysmod #gmod
Belakangan, isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memicu polemik di beberapa daerah.  Bahkan demo telah terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 10–13 Agustus 2025, setelah Pemkab Pati menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250% lewat Perbup No.17/2025. Namun akhirnya Bupati Pati, Sudewo resmi membatalkan kenaikan & tarif kembali ke 2024, dan Kelebihan bayar dijanjikan akan dikembalikan. Sementara itu, baru-baru ini juga terjadi demo di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 19 Agustus 2025. Penyebabnya yakni kenaikan PBB rata-rata 65%, bahkan warga mengaku ada yang tembus 300%. Akibatnya, Pemkab Bone memutuskan untuk menunda kenaikan PBB untuk meredam amarah masyarakat.  Merespon kasus ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB atau NJOP harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Jika dinilai memberatkan, kepala daerah dapat menunda atau bahkan membatalkan kebijakan tersebut. Tito pun memperingatkan bahwa kepala daerah wajib berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu sebelum mengeluarkan kebijakan pajak, agar ada pengawasan dan review dari pemerintah pusat. Gimana menurutmu tentang kasus ini? Sumber: Kompas.tv, Tirto.id --------------------- MENJADI PENGARUH Asisten Keuangan Pengusaha --------------------- #kenaikanpbb #pbbpati #pbbbone #bupatisudewo #titokarnavian
Belakangan, isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memicu polemik di beberapa daerah.  Bahkan demo telah terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 10–13 Agustus 2025, setelah Pemkab Pati menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250% lewat Perbup No.17/2025. Namun akhirnya Bupati Pati, Sudewo resmi membatalkan kenaikan & tarif kembali ke 2024, dan Kelebihan bayar dijanjikan akan dikembalikan. Sementara itu, baru-baru ini juga terjadi demo di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 19 Agustus 2025. Penyebabnya yakni kenaikan PBB rata-rata 65%, bahkan warga mengaku ada yang tembus 300%. Akibatnya, Pemkab Bone memutuskan untuk menunda kenaikan PBB untuk meredam amarah masyarakat.  Merespon kasus ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB atau NJOP harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Jika dinilai memberatkan, kepala daerah dapat menunda atau bahkan membatalkan kebijakan tersebut. Tito pun memperingatkan bahwa kepala daerah wajib berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu sebelum mengeluarkan kebijakan pajak, agar ada pengawasan dan review dari pemerintah pusat. Gimana menurutmu tentang kasus ini? Sumber: Kompas.tv, Tirto.id --------------------- MENJADI PENGARUH Asisten Keuangan Pengusaha --------------------- #kenaikanpbb #pbbpati #pbbbone #bupatisudewo #titokarnavian

About

Legal