1. Home
  2. Detail

@user4633906803111:

মোঃ শান্ত মিয়া +S
মোঃ শান্ত মিয়া +S
Open In TikTok:
Region: BH
Sunday 13 October 2024 18:37:01 GMT
210
31
3
1

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.27MB) No Watermark(HD) .mp4 (18.25MB) Watermark .mp4 (3.43MB) Music .mp3

Comments

b.a.s.s.c.b.i.4
🫶এক মায়ের এক রাজপুত্র🫶 :
💝💝💝
2024-10-14 07:19:02
0
md.jaidul.islam374
MD jaidul islam :
🥰🥰🥰
2024-10-13 19:51:34
0
saddamhossan0603
SADDAMHOSSAN :
👍👍👍
2024-10-13 18:44:55
0
To see more videos from user @user4633906803111, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

@اسامه داود 🫶🔥 @الربع...صديق الكل @رائد سليم 🎬 #رفيق_الدرب #اسامه_داود #حلاق_المشاهير
@اسامه داود 🫶🔥 @الربع...صديق الكل @رائد سليم 🎬 #رفيق_الدرب #اسامه_داود #حلاق_المشاهير


@Lara💨🥥 #dancing #dancing #sister #musik
@Lara💨🥥 #dancing #dancing #sister #musik
Tara na Po mga lods🥰
Tara na Po mga lods🥰
#tarot #fyp #tarotreading #psychicreading
#tarot #fyp #tarotreading #psychicreading
Pada tahun 2026 mendatang, dokumen-dokumen tradisional seperti Girik, Letter C, Kekitir, dan Petuk Pajak Bumi tidak akan lagi dianggap sah sebagai bukti kepemilikan tanah. Perubahan ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang masih banyak bergantung pada dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar legalitas tanah mereka. Jika tanah tanpa sertifikat nantinya berisiko menjadi tanah negara, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, apakah waktu yang tersisa cukup bagi rakyat kecil untuk mengurus legalitas ini? Atau justru kebijakan ini malah berpotensi menambah kerumitan baru dalam persoalan kepemilikan tanah? Kekhawatiran semakin meluas, terutama di kalangan mereka yang merasa sulit untuk mengakses layanan sertifikasi tanah. #tanah #sertifikattanah #kebijakan #legalitas
Pada tahun 2026 mendatang, dokumen-dokumen tradisional seperti Girik, Letter C, Kekitir, dan Petuk Pajak Bumi tidak akan lagi dianggap sah sebagai bukti kepemilikan tanah. Perubahan ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang masih banyak bergantung pada dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar legalitas tanah mereka. Jika tanah tanpa sertifikat nantinya berisiko menjadi tanah negara, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, apakah waktu yang tersisa cukup bagi rakyat kecil untuk mengurus legalitas ini? Atau justru kebijakan ini malah berpotensi menambah kerumitan baru dalam persoalan kepemilikan tanah? Kekhawatiran semakin meluas, terutama di kalangan mereka yang merasa sulit untuk mengakses layanan sertifikasi tanah. #tanah #sertifikattanah #kebijakan #legalitas

About

Legal