1. Home
  2. Detail

@iamriri_c: Nylon Folding Bed with Side Spring #foldingbed #portablebed #fyp #foryoupage #tiktokfind

RiRi
RiRi
Open In TikTok:
Region: PH
Monday 21 October 2024 05:40:43 GMT
5591
20
3
24

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.94MB) No Watermark(HD) .mp4 (6.94MB) Watermark .mp4 (5.68MB) Music .mp3

Comments

vincent_102295
ram :
pag nasa 85 kilos plus kana mataas na isang buwan dyan pag gagamitin mo
2025-06-18 02:22:35
0
jinel.labtic
Jinel Labtic :
magkano folding bed
2025-03-15 07:30:23
0
briegab.2021
briegab.2021 :
🥰
2025-05-06 09:58:12
0
To see more videos from user @iamriri_c, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pontianak – Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah – Wilayah Kerja Kalimantan Barat melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Kamis (4/9/2025), bertempat di Lounge Presisi Polda Kalbar. Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM mengenai pemantauan pemenuhan HAM pada program strategis, isu strategis, serta dinamika pasca aksi massa yang berlangsung di Kalimantan Barat sejak akhir Agustus 2025. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., dalam paparannya menyampaikan bahwa situasi aksi massa di Pontianak relatif kondusif. Polda, kata dia, menerapkan pola pengamanan beretika, preventif, serta represif berbasis hukum dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium. “Aksi yang murni menyampaikan pendapat akan tetap dikawal dan dilindungi. Kami menjalin komunikasi langsung dengan mahasiswa sejak awal agar dapat membedakan peserta aksi dengan pihak penyusup,” ujar Kapolda. Ia menambahkan, penanganan aksi dilakukan dengan pendekatan humanis, antara lain dengan mengembalikan sebagian peserta kepada orang tua, pembinaan melalui KPAD, hingga proses hukum bagi pelanggar. Data menunjukkan empat warga sipil mendapat perawatan medis, sementara 22 personel polisi mengalami luka ringan hingga sedang. Tidak terdapat korban akibat peluru karet. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Dr. Maneger Nasution, mantan Komisioner Komnas HAM dan LPSK, yang ditugaskan KemenHAM RI sebagai pakar pendamping. Ia menegaskan pentingnya laporan akurat terkait dinamika HAM di Kalimantan Barat. “Presiden telah memberikan amanah khusus kepada Menteri HAM untuk mengawal isu HAM di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia juga akan menjadi pembicara di PBB terkait HAM, sehingga laporan dari daerah harus lengkap dan terpercaya,” jelas Maneger. Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Pengaduan HAM KemenHAM RI, Vella Okta Rini, menyoroti adanya informasi dugaan korban luka akibat peluru karet yang banyak beredar di media. Ia menekankan perlunya klarifikasi langsung dari pihak aparat maupun korban agar informasi tidak simpang siur. Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Kalbar, Arifian, menambahkan bahwa selama pemantauan sejak 1 September 2025, aksi massa berlangsung kondusif. Bahkan, Gubernur Kalbar, Kapolda, dan DPRD turut hadir menemui massa sebagai bentuk tanggapan langsung terhadap aspirasi mahasiswa. Pertemuan ini menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antara aparat kepolisian, mahasiswa, serta pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas. Kementerian HAM RI menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam memastikan perlindungan hak asasi, sekaligus mencegah keterlibatan anak-anak maupun pihak eksternal dalam aksi massa. @kemen_ham @natalius_pigai @kemenham_kalteng @kemenkumkalbar #hakasasimanusia #kemenham #nataliuspigai #kemenhamkalbar #kemenhamkalteng
Pontianak – Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah – Wilayah Kerja Kalimantan Barat melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Kamis (4/9/2025), bertempat di Lounge Presisi Polda Kalbar. Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM mengenai pemantauan pemenuhan HAM pada program strategis, isu strategis, serta dinamika pasca aksi massa yang berlangsung di Kalimantan Barat sejak akhir Agustus 2025. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., dalam paparannya menyampaikan bahwa situasi aksi massa di Pontianak relatif kondusif. Polda, kata dia, menerapkan pola pengamanan beretika, preventif, serta represif berbasis hukum dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium. “Aksi yang murni menyampaikan pendapat akan tetap dikawal dan dilindungi. Kami menjalin komunikasi langsung dengan mahasiswa sejak awal agar dapat membedakan peserta aksi dengan pihak penyusup,” ujar Kapolda. Ia menambahkan, penanganan aksi dilakukan dengan pendekatan humanis, antara lain dengan mengembalikan sebagian peserta kepada orang tua, pembinaan melalui KPAD, hingga proses hukum bagi pelanggar. Data menunjukkan empat warga sipil mendapat perawatan medis, sementara 22 personel polisi mengalami luka ringan hingga sedang. Tidak terdapat korban akibat peluru karet. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Dr. Maneger Nasution, mantan Komisioner Komnas HAM dan LPSK, yang ditugaskan KemenHAM RI sebagai pakar pendamping. Ia menegaskan pentingnya laporan akurat terkait dinamika HAM di Kalimantan Barat. “Presiden telah memberikan amanah khusus kepada Menteri HAM untuk mengawal isu HAM di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia juga akan menjadi pembicara di PBB terkait HAM, sehingga laporan dari daerah harus lengkap dan terpercaya,” jelas Maneger. Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Pengaduan HAM KemenHAM RI, Vella Okta Rini, menyoroti adanya informasi dugaan korban luka akibat peluru karet yang banyak beredar di media. Ia menekankan perlunya klarifikasi langsung dari pihak aparat maupun korban agar informasi tidak simpang siur. Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Kalbar, Arifian, menambahkan bahwa selama pemantauan sejak 1 September 2025, aksi massa berlangsung kondusif. Bahkan, Gubernur Kalbar, Kapolda, dan DPRD turut hadir menemui massa sebagai bentuk tanggapan langsung terhadap aspirasi mahasiswa. Pertemuan ini menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antara aparat kepolisian, mahasiswa, serta pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas. Kementerian HAM RI menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam memastikan perlindungan hak asasi, sekaligus mencegah keterlibatan anak-anak maupun pihak eksternal dalam aksi massa. @kemen_ham @natalius_pigai @kemenham_kalteng @kemenkumkalbar #hakasasimanusia #kemenham #nataliuspigai #kemenhamkalbar #kemenhamkalteng
Turkey Trot 2021. Cheaters don’t win races! #trukeytrotla
Turkey Trot 2021. Cheaters don’t win races! #trukeytrotla
#perangsangakar#mempercepatpertumbuhansemuajenistanaman#solusiuntuksemuapembuatansemuajenisbibit#petanisukses💪🌾🌿
#perangsangakar#mempercepatpertumbuhansemuajenistanaman#solusiuntuksemuapembuatansemuajenisbibit#petanisukses💪🌾🌿
#يوم_السبت #قوالب_قران #حالات_واتس #تقويم_هجري #ميلادي #قوالب_دينيه #قران_راحة_نفسية
#يوم_السبت #قوالب_قران #حالات_واتس #تقويم_هجري #ميلادي #قوالب_دينيه #قران_راحة_نفسية
Friend zone surprise 💔 @Adam W
Friend zone surprise 💔 @Adam W
Les 21 et 22 décembre 2022 s'est tenue à Niamey (Niger) la réunion de la 53eme session du Conseil des Ministres de l'OHADA qui a adopté à l'unanimité des Etats présents et votants, l'Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif. Ce texte, qui vient en complément de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), permettra d'améliorer significativement la qualité de l'information produite au sein de l'espace OHADA. En effet entrent dans le champ d'application de L'Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l'Information Financière en son article 2, toutes les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoires qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. Il convient de noter que l'article 5 du même Acte uniforme exclut du champ d'application du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales et les entités à but non lucratif. Cela signifie que les entités à but non lucratif tout comme les autres entités (banques, assurances, mutuelles sociales, ...) doivent disposer d'un système comptable qui leur est propre. Ce vide vient d'être comblé par le Conseil des Ministres de l'OHADA au cours de sa 53eme session. L'harmonisation des pratiques comptables des entités à but non lucratif nécessite la mise en place d'un dispositif comptable qui permet de traduire leurs activités selon des règles comptables appropriées. #creation d’entreprises et modificatio#afrique de l’ouest
Les 21 et 22 décembre 2022 s'est tenue à Niamey (Niger) la réunion de la 53eme session du Conseil des Ministres de l'OHADA qui a adopté à l'unanimité des Etats présents et votants, l'Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif. Ce texte, qui vient en complément de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), permettra d'améliorer significativement la qualité de l'information produite au sein de l'espace OHADA. En effet entrent dans le champ d'application de L'Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l'Information Financière en son article 2, toutes les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoires qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. Il convient de noter que l'article 5 du même Acte uniforme exclut du champ d'application du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales et les entités à but non lucratif. Cela signifie que les entités à but non lucratif tout comme les autres entités (banques, assurances, mutuelles sociales, ...) doivent disposer d'un système comptable qui leur est propre. Ce vide vient d'être comblé par le Conseil des Ministres de l'OHADA au cours de sa 53eme session. L'harmonisation des pratiques comptables des entités à but non lucratif nécessite la mise en place d'un dispositif comptable qui permet de traduire leurs activités selon des règles comptables appropriées. #creation d’entreprises et modificatio#afrique de l’ouest

About

Legal