@hnin.si4425: #အသားမဲဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပါ #barbiescrub #fyppppppppppppppppppppppp #ငမဲမ🖤🖤🖤 #အသားမဲလို့စိတ်ညစ်နေသူများဝင်ကြည့် #ငမဲကောင် #တစ်ခါသုံးတစ်ခါဖြူ😱 #ဒူးမဲပျောက်ချင်သူတွေအတွက် #ဒူးမဲဂျိုင်းမဲတွေအတွက်ပြန်ဖြူလာစေပါတယ်✌ #ဟိုကြားဒီကြားမဲသမျှဖြူဖို့ #tiktokmyanmar #fypシ #အသားမဲတွေလာကြနော် #အတိုအပြတ်တွေဝတ်တိုင်းလှနေဖို့ #အတိုအပြတ်တွေဝတ်တိုင်းလှနေဖို့ #အသားဖြူဆေး #ဖြူချင်မှသုံး #အမာရွတ်တွေပျောက်ချင်သူတွေ #သွေးကြောတွေစိမ်းတဲ့အထိဖြူမယ် #ဖြူချင်သူတွေစိတ်ချသုံး #မဲနေတာတွေဖြူချင်သူတွေအတွက်

Hnin Si
Hnin Si
Open In TikTok:
Region: MM
Saturday 09 November 2024 11:55:06 GMT
550
45
9
2

Music

Download

Comments

nonthaw35
H"💫 :
တစ္ဗူးဘယ္ေလာက္လဲမမ
2024-11-10 13:25:15
0
31763473953
👌Hein zaw👌မြင်ခြံသား :
မြင်ခြံပို့ရလား
2024-11-10 10:12:34
0
saeeda908
Saeeda :
မမယေ အသက်၁၂သုံးလို့ရလားရှင့် ပြီးရင် အသားုဖူသွားလို့မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အဲသွားမှာလားရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါနော် မမ 🥰🥰 ကောဖီလည်း ၅ခါယူထားတယ်နေယ် မမ 😘🥰🙏❤
2024-11-09 12:42:17
0
h717830
Ei Mon phyo🌻 :
လက်ဆောင်ပေးပါလား😊
2024-11-09 12:07:01
0
To see more videos from user @hnin.si4425, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Source Credit: Kok Bisa?  #edukasi  #pendidikanpancasiladankewarganegaraan  #pendidikankarakter  #pknupi  #universitaspendidikanindonesia  @kokbisachannel
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Source Credit: Kok Bisa? #edukasi #pendidikanpancasiladankewarganegaraan #pendidikankarakter #pknupi #universitaspendidikanindonesia @kokbisachannel

About