@hyuga0024: eu não esperava por essa #animes#frases#gaara#fyp

hinatinha

Open In TikTok:

Region: BR

Saturday 28 December 2024 21:56:59 GMT

378

24

2

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (0MB) No Watermark(HD) .mp4 (0MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

sntss.. :

como que pesquisa isso

2024-12-28 22:15:58

0

𖤍𝙺𝚊𝚐𝚎𝚗𝚘𝚞࿐ :

A minha foi a do Sasuke "Cala boca, o que te faz pensar que sabe alguma coisa sobre isso?"

2024-12-29 13:34:04

0

To see more videos from user @hyuga0024, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

🌟 kumparan Awards Impact Makers 2024 🌟 Hadir dengan berbagai kategori penghargaan yang mengapresiasi individu dan brand yang telah menciptakan dampak baik di berbagai bidang. Jangan lewatkan inspirasi dari cerita para Impact Makers. 📆 Kamis, 19 Desember 2024 ⏰ 17.00 - 21.30 WIB 📍 The Ballroom, Djakarta Theater Stay tuned di social media kumparan untuk informasi kategori lainnya. More info kum.pr/impactmakers #kumparancampaign #kumparanawards2024 #brand #igp #kumparanawards #kumparanawardsimpactmaker #kumparanawardsimpactmaker2024 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Sekelompok nelayan yang tergabung dalam Nelayan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang mengaku sebagai pihak yang memasang pagar bambu di wilayah Pantai Utara Tangerang. Menurut Tarsin, perwakilan nelayan, pagar bambu tersebut sudah dipasang sejak lama sebagai inisiatif para nelayan untuk menahan abrasi, memecah gelombang, serta memberikan manfaat tambahan berupa habitat bagi kerang hijau yang menjadi sumber penghasilan baru. Hal ini dilakukan karena minimnya intervensi dari pemerintah dalam menangani masalah abrasi di wilayah tersebut. Namun, keberadaan pagar bambu ini dinilai menyulitkan akses nelayan lain. Dwi Sawung, Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang dari Walhi Eksekutif Nasional, mengungkapkan bahwa pagar bambu membuat nelayan harus memutar untuk mencapai tengah laut, sehingga memakan waktu dan bahan bakar lebih banyak. Meskipun kerusakan laut akibat pagar bambu belum terlihat signifikan, potensi kerusakan lingkungan bisa meningkat jika ditambah material timbunan. Walhi meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menangani masalah ini. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pagar bambu tersebut. Dwi Sawung juga menyoroti bahwa pemerintah di berbagai level tampak saling lempar tanggung jawab, padahal laporan mengenai keberadaan pagar ini sudah ada sejak lama. 📸: Dok. Antara, Istimewa. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #newsupdate #update #news #videonews #nelayan #pantura #abrasi #pagarbambu #lingkungan #tangerang #walhi #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Sekelompok nelayan yang tergabung dalam Nelayan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang mengaku sebagai pihak yang memasang pagar bambu di wilayah Pantai Utara Tangerang. Menurut Tarsin, perwakilan nelayan, pagar bambu tersebut sudah dipasang sejak lama sebagai inisiatif para nelayan untuk menahan abrasi, memecah gelombang, serta memberikan manfaat tambahan berupa habitat bagi kerang hijau yang menjadi sumber penghasilan baru. Hal ini dilakukan karena minimnya intervensi dari pemerintah dalam menangani masalah abrasi di wilayah tersebut. Namun, keberadaan pagar bambu ini dinilai menyulitkan akses nelayan lain. Dwi Sawung, Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang dari Walhi Eksekutif Nasional, mengungkapkan bahwa pagar bambu membuat nelayan harus memutar untuk mencapai tengah laut, sehingga memakan waktu dan bahan bakar lebih banyak. Meskipun kerusakan laut akibat pagar bambu belum terlihat signifikan, potensi kerusakan lingkungan bisa meningkat jika ditambah material timbunan. Walhi meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menangani masalah ini. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pagar bambu tersebut. Dwi Sawung juga menyoroti bahwa pemerintah di berbagai level tampak saling lempar tanggung jawab, padahal laporan mengenai keberadaan pagar ini sudah ada sejak lama. 📸: Dok. Antara, Istimewa. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #newsupdate #update #news #videonews #nelayan #pantura #abrasi #pagarbambu #lingkungan #tangerang #walhi #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Eks Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menerima penghargaan

Eks Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menerima penghargaan "Impact on Global Diplomacy" dalam kumparan Awards Impact Makers 2024, Kamis (19/12) malam. Retno dinilai banyak berkontribusi dan memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global RI. Bagaimana sepak terjang Retno di dunia diplomasi? 📸: Dok. kumparan, Kemlu RI, kumparan/Aditia Noviansyah. #kumparancampaign #kumparanawards2024 #news #carousel #kumparanawards #kumparanawardsimpactmakers #kumparanawardsimpactmakers2024 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Serikat buruh di Indonesia, mengecam secara tegas ihwal kenaikan Upah Minimum Nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen, tetapi diikuti naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen per Januari 2025. Menurutnya, angka kenaikan UMP itu menjadi sia-sia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyebut, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN 12 persen bakal membuat upah para buruh di tahun depan tergolong minus. Mirah bilang, meskipun di satu sisi upah buruh naik 6,5 persen, tetapi jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan PPN 12 persen, maka jalan pintas bagi industri dan pengusaha ialah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Kemudian, hal ini turut didukung dengan Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Dasar 2022, yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pada nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga sebulan, senilai Rp 14,88 juta. 📸: Dok. kumparan, Antara, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ump2025 #bisnis #videonews #prabowosubianto #ump #upahminimumprovinsi #kebijakan #keputusan #menteri #kabinetmerahputih #dayabeli #pekerja #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Serikat buruh di Indonesia, mengecam secara tegas ihwal kenaikan Upah Minimum Nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen, tetapi diikuti naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen per Januari 2025. Menurutnya, angka kenaikan UMP itu menjadi sia-sia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyebut, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN 12 persen bakal membuat upah para buruh di tahun depan tergolong minus. Mirah bilang, meskipun di satu sisi upah buruh naik 6,5 persen, tetapi jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan PPN 12 persen, maka jalan pintas bagi industri dan pengusaha ialah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Kemudian, hal ini turut didukung dengan Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Dasar 2022, yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pada nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga sebulan, senilai Rp 14,88 juta. 📸: Dok. kumparan, Antara, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ump2025 #bisnis #videonews #prabowosubianto #ump #upahminimumprovinsi #kebijakan #keputusan #menteri #kabinetmerahputih #dayabeli #pekerja #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai kritik dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII). Menurut Peneliti PSHK FH UII, M Addi Fauzani, wacana ini bertentangan dengan mandat konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/2019 yang menegaskan bahwa asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) juga berlaku untuk pilkada. Pilkada langsung, yang dijalankan secara serentak, memberikan kepastian dan stabilitas dalam pelaksanaannya. Addi juga menilai wacana ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Alasan efisiensi anggaran atau prosedur yang sering digunakan untuk mendukung pilkada lewat DPRD dianggap lemah, karena kedua metode sama-sama rentan terhadap politik uang. Ia menegaskan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung lebih disebabkan oleh politisi yang menggunakan uang sebagai alat kampanye, bukan karena rakyat. Wacana ini, menurutnya, seolah menyalahkan rakyat dan mengurangi kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin. Secara historis, usulan pilkada oleh DPRD pernah dicoba beberapa kali, namun selalu gagal, termasuk saat dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Addi menilai, setiap upaya untuk mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi selalu berujung pada penolakan, karena bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. 📸: Dok. kumparan, Antara, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #newsupdate #update #news #videonews #pilkada #pemilihanlangsung #demokrasi #politikindonesia #prabowosubianto #kedaulatanrakyat #pilkada2025 #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai kritik dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII). Menurut Peneliti PSHK FH UII, M Addi Fauzani, wacana ini bertentangan dengan mandat konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/2019 yang menegaskan bahwa asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) juga berlaku untuk pilkada. Pilkada langsung, yang dijalankan secara serentak, memberikan kepastian dan stabilitas dalam pelaksanaannya. Addi juga menilai wacana ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Alasan efisiensi anggaran atau prosedur yang sering digunakan untuk mendukung pilkada lewat DPRD dianggap lemah, karena kedua metode sama-sama rentan terhadap politik uang. Ia menegaskan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung lebih disebabkan oleh politisi yang menggunakan uang sebagai alat kampanye, bukan karena rakyat. Wacana ini, menurutnya, seolah menyalahkan rakyat dan mengurangi kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin. Secara historis, usulan pilkada oleh DPRD pernah dicoba beberapa kali, namun selalu gagal, termasuk saat dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Addi menilai, setiap upaya untuk mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi selalu berujung pada penolakan, karena bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. 📸: Dok. kumparan, Antara, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #newsupdate #update #news #videonews #pilkada #pemilihanlangsung #demokrasi #politikindonesia #prabowosubianto #kedaulatanrakyat #pilkada2025 #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan platform digital seperti Netflix hingga Spotify kena tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan platform digital seperti Netflix hingga Spotify kena tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. "Iya kena (tarif PPN 12 persen)," ujar Suryo saat dikonfirmasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12). 📸: Dok. Getty Image. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk mendapatkan informasi terpercaya yang dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu.⁠ ⁠ #bisnisupdate #update #bisnis #oneliner #ppn12persen #platformdigital #kebijakanpajak #netflix #spotify #ekonomidigital #pajakindonesia #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

About

Robot

Legal

Privacy Policy