Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, rekomendasikan penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD Bantul, dalam Raperda APBD 2025. Hal itu disampaikan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 497/KEP/2024 yang ditandatangani pada 20 Desember 2024. Jumlah anggaran yang awalnya direncanakan untuk pembelian sejumlah kendaraan dinas senilai Rp 5,8 miliar dianjurkan untuk tidak dianggarkan. “Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp 5.816.400.000. Rekomendasi atas alokasi belanja yang dimaksud untuk tidak dianggarkan,” tulis Sultan dalam surat keputusan itu. Secara rinci, pengadaan mobil dinas Bupati Bantul berupa satu unit Toyota Land Cruiser senilai Rp 2,6 miliar. Lalu ada dua unit Toyota Fortuner 2,8 VRZ yang masing-masing senilai Rp 769,9 juta untuk Wakil Bupati dan Ketua DPRD Bantul. Serta, tiga unit Honda All New HRV RS CVT yang dianggarkan untuk Wakil Pimpinan DPRD Bantul dengan nilai per unit sebesar Rp 557,8 juta. Sultan menjelaskan bahwa rekomendasi itu sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan kepentingan publik yang lebih mendesak. Namun, keputusan akhir RAPBD ini tetap berada di tangan pemerintah Bantul bersama DPRD. "Penganggaran ini tidak sesuai dengan kebutuhan strategis saat ini, terutama dalam rangka efisiensi belanja daerah," jelasnya. Aset: Artikel: Pandangan Jogja Foto: Dok. Pemda DIY Musik: Jogja Hip Hop Foundation #mobil #mobildinas #dprd #sultan #apbd #kendaraan #efisiensi #budget #pandanganjogja #pjnews - @pandanganjogja