1. Home
  2. Detail

@vuth.sreyda: 🐿️#fyp #foryou

🍓
🍓
Open In TikTok:
Region: KH
Tuesday 25 February 2025 13:50:36 GMT
309
33
1
2

Music

Download

No Watermark .mp4 (0MB) No Watermark(HD) .mp4 (0MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

kepadayth.l
KepadaYth.L :
“girl, im into it” Into It - Chase Atlantic💯
2025-05-26 17:49:18
1
loverboyz___
Finnn_ :
My type
2025-07-01 15:02:36
1
To see more videos from user @vuth.sreyda, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Twitch: Fasoollka #fasoollka #фасолька #twitch
Twitch: Fasoollka #fasoollka #фасолька #twitch
#for #you #fyp #viraltiktokvideo #aamirjatt92
#for #you #fyp #viraltiktokvideo #aamirjatt92
Did I even do this right HA #fyp #YoplaitCupRelay #trend #foryou
Did I even do this right HA #fyp #YoplaitCupRelay #trend #foryou
do not waste your time #muftimenk #advice #lifelesson #islamic_video #islamicmotivation
do not waste your time #muftimenk #advice #lifelesson #islamic_video #islamicmotivation
#luismiguel #sabesunacosa #sabesunacosaluismiguel #guitarra #guitarrista #guitarraclasica #rancheras #musico
#luismiguel #sabesunacosa #sabesunacosaluismiguel #guitarra #guitarrista #guitarraclasica #rancheras #musico
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin buka suara menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta yang menolak banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggal 17 April 2023, yang dilayangkan pihak Presiden RI atas putusan yang memerintahkan pembatalan keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel. Meski mengaku belum mendapat informasi soal putusan banding yang dikeluarkan PTTUN Jakarta itu, Bahtiar mengatakan, perkara yang dialami Abdul Hayat yang sebelumnya diberhentikan dari jabatan Sekprov Sulsel atas usulan Andi Sudirman Sulaiman saat menjadi Gubernur Sulsel itu telah masuk dalam persoalan administrasi negara, sehingga prosesnya diserahkan ke pemerintah pusat. “Kan urusannya bukan dengan Pemprov Sulsel. Ini sengketanya dengan keputusan presiden. Itu yang mewakili ada Setneg, bukan dengan provinsi. Jadi ya kita ikuti saja,” kata Bahtiar, Jumat (29/9/2023). Saat ini, kata dia, pihaknya (Pemprov Sulsel) hanya menunggu seperti apa keputusan pengadilan dan pemerintah pusat. “Inikan soal admistrasi negara, jadi kita lihat saja nanti. Kita tunggu seperti apa (keputusan pengadilan dan pemerintah pusat),” ujarnya. Sekadar diketahui, Rabu (27/9/2023), PTTUN Jakarta mengeluarkan putusan banding yang memperkuat putusan PTUN Jakarta Nomor: 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggal 17 April 2023, yang isinya membatalkan keputusan presiden tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekprov Sulsel. Dilansir dari laman ecourt.mahkamahagung.go.id, isi amar putusan banding PTTUN Jakarta dengan Nomor: 175/B.PT.TUN.JKT tertanggal 27 September 2023 itu berisi 3 poin. Pertama, menerima permohonan banding dari pembanding. Untuk diketahui, permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekprov Sulsel itu diajukan kuasa hukum Presiden RI pada 27 April 2023 lalu. Kemudian, poin kedua amar putusan PTTUN Jakarta menyatakan memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggl 17 April 2023 yang dimohonkan banding. Poin ketiga, menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,-. Kuasa Hukum Abdul Hayat Gani, Syaiful Syahrir yang dikonfirmasi membenarkan adanya putusan banding dari PTTUN Jakarta, yang memperkuat status kliennya agar dikembalikan ke jabatan semula yakni Sekprov Sulsel tersebut. “Putusannya itu per hari ini, 27 September 2023. Sekitar jam 7 malam saya buka ecourt dan saya lihat itu informasi putusannya, dan alhamdulillah isi putusannya Pak Hayat posisi dimenangkan,” kata Syaiful, Rabu (27/9/2023). “Itu isi putusannya menguatkan putusan tingkat pertama, putusan banding,” sambungnya. Menurut Syaiful, dalam isi putusan tersebut salah satu di antaranya menegaskan agar mengembalikan jabatan Abdul Hayat Gani pada posisi semula sebagai Sekprov Sulsel karena tidak dinyatakan bersalah. “Itu pada poinnya itu mengembalikan harkat dan martabat Pak Abdul Hayat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, dan membatalkan SK pemberhentiannya. Insha Allah, itu tidak ada halangan lagi (Abdul Hayat kembali menjabat Sekprov Sulsel),” terangnya. Meski begitu, kata dia, pihaknya masih akan menunggu selama 14 hari kedepan untuk inkrah atau keputusan banding PTTUN Jakarta itu berkekuatan hukum tetap. #pjgubernursulsel #sekdasulsel #pemprovsulsel #kepres #presiden #banding #makassar #sulawesiselatan #sulsel #sulsel_bugis #bugis #beritatiktok #berita #beranda #new #news #makassarinfo #inikata #fy #fyp
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin buka suara menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta yang menolak banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggal 17 April 2023, yang dilayangkan pihak Presiden RI atas putusan yang memerintahkan pembatalan keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel. Meski mengaku belum mendapat informasi soal putusan banding yang dikeluarkan PTTUN Jakarta itu, Bahtiar mengatakan, perkara yang dialami Abdul Hayat yang sebelumnya diberhentikan dari jabatan Sekprov Sulsel atas usulan Andi Sudirman Sulaiman saat menjadi Gubernur Sulsel itu telah masuk dalam persoalan administrasi negara, sehingga prosesnya diserahkan ke pemerintah pusat. “Kan urusannya bukan dengan Pemprov Sulsel. Ini sengketanya dengan keputusan presiden. Itu yang mewakili ada Setneg, bukan dengan provinsi. Jadi ya kita ikuti saja,” kata Bahtiar, Jumat (29/9/2023). Saat ini, kata dia, pihaknya (Pemprov Sulsel) hanya menunggu seperti apa keputusan pengadilan dan pemerintah pusat. “Inikan soal admistrasi negara, jadi kita lihat saja nanti. Kita tunggu seperti apa (keputusan pengadilan dan pemerintah pusat),” ujarnya. Sekadar diketahui, Rabu (27/9/2023), PTTUN Jakarta mengeluarkan putusan banding yang memperkuat putusan PTUN Jakarta Nomor: 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggal 17 April 2023, yang isinya membatalkan keputusan presiden tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekprov Sulsel. Dilansir dari laman ecourt.mahkamahagung.go.id, isi amar putusan banding PTTUN Jakarta dengan Nomor: 175/B.PT.TUN.JKT tertanggal 27 September 2023 itu berisi 3 poin. Pertama, menerima permohonan banding dari pembanding. Untuk diketahui, permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekprov Sulsel itu diajukan kuasa hukum Presiden RI pada 27 April 2023 lalu. Kemudian, poin kedua amar putusan PTTUN Jakarta menyatakan memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggl 17 April 2023 yang dimohonkan banding. Poin ketiga, menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,-. Kuasa Hukum Abdul Hayat Gani, Syaiful Syahrir yang dikonfirmasi membenarkan adanya putusan banding dari PTTUN Jakarta, yang memperkuat status kliennya agar dikembalikan ke jabatan semula yakni Sekprov Sulsel tersebut. “Putusannya itu per hari ini, 27 September 2023. Sekitar jam 7 malam saya buka ecourt dan saya lihat itu informasi putusannya, dan alhamdulillah isi putusannya Pak Hayat posisi dimenangkan,” kata Syaiful, Rabu (27/9/2023). “Itu isi putusannya menguatkan putusan tingkat pertama, putusan banding,” sambungnya. Menurut Syaiful, dalam isi putusan tersebut salah satu di antaranya menegaskan agar mengembalikan jabatan Abdul Hayat Gani pada posisi semula sebagai Sekprov Sulsel karena tidak dinyatakan bersalah. “Itu pada poinnya itu mengembalikan harkat dan martabat Pak Abdul Hayat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, dan membatalkan SK pemberhentiannya. Insha Allah, itu tidak ada halangan lagi (Abdul Hayat kembali menjabat Sekprov Sulsel),” terangnya. Meski begitu, kata dia, pihaknya masih akan menunggu selama 14 hari kedepan untuk inkrah atau keputusan banding PTTUN Jakarta itu berkekuatan hukum tetap. #pjgubernursulsel #sekdasulsel #pemprovsulsel #kepres #presiden #banding #makassar #sulawesiselatan #sulsel #sulsel_bugis #bugis #beritatiktok #berita #beranda #new #news #makassarinfo #inikata #fy #fyp

About

Legal