@sudutpandang175: Rosario de Marshall atau Hercules menegaskan dirinya tak takut dengan Sutiyoso. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan eks. Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, diungkapkan Hercules menanggapi desakan terhadap Gibran Rakabuming. Agar menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. “Apalagi soal purna-purna bilang wah Gibran itu dimakzulkan. Gibran itu dipilih rakyat. Benar ngak?” kata Hercules, dikutip dari video yang diunggah akun X @MariaAlkaff_, Rabu (30/4/2025). “Gibran itu mendampingi Pak Presiden Prabowo dua-duanya dipilih oleh rakyat,” tambahnya. Ia menjelaskan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menunjukkan Prabowo-Gibran menang. Ia pun menyentil Sutiyoso yang mendukung Anies Baswedan saat itu. “Bapak-bapak purna itu Pertarungan kita itu berkata lain gitu loh. Mereka kalah. Kayak Pak Sutiyoso, ngapain?” ujarnya. Ia mengaku tak takut dengan Sutiyoso. Hercules bahkan menyebut Sutiyoso sudah bau tanah. “Orang semua takut sama Pak Sutiyoso. Saya tidak. Saya bilang Anda itu mulut sudah bau tanah,” pungkasnya. Salah satu pihak yang meminta Gibran mundur adalah Forum Purnawirawan TNI. Permintaan itu telah dibahas Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto Ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian. Ya sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya," kata Wiranto. Wiranto mengungkap Prabowo menghormati pandangan para purnawirawan TNI karena memiliki kedekatan emosional sebagai rekan sealmamater dalam institusi TNI. Hanya saja, untuk semua tuntutan yang diberikan Presiden Prabowo tidak bisa memberikan jawaban instan terhadap semua tuntutan tersebut. "Tentunya presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab. Spontan, menjawab tidak bisa, karena beberapa alasan, ya," tuturnya. Ia mengungkap ada tiga alasan alasan utama mengapa Prabowo belum memberikan respons konkret terhadap tuntutan tersebut. Pertama, presiden memerlukan waktu untuk mengkaji substansi dari delapan poin usulan tersebut. Kedua, menurutnya, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica, yang membedakan kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu," sebutnya. Ketiga, keputusan strategis negara tidak bisa diambil berdasarkan satu sumber atau tekanan kelompok tertentu.

SUDUT PANDANG

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 30 April 2025 05:38:12 GMT