1. Home
  2. Detail

@loongar_: Every song with #SectionFive is golden 🥹❤️✨ #Drega Remix - What I Need✨ #thabzadesoul 👌

Lu🎵ga_
Lu🎵ga_
Open In TikTok:
Region: ZA
Thursday 15 May 2025 06:10:05 GMT
12428
1233
7
80

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.28MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.28MB) Watermark .mp4 (0.31MB) Music .mp3

Comments

membi_x
Membi_x :
Definitely a Summer jam this one 🔥👌
2025-05-16 07:56:46
3
j_got_cole
Joseph Tlotlo :
yooh🔥
2025-09-07 21:48:42
1
lu._thando
L.🤍 :
😭❤️🙌🏽
2025-06-05 07:11:31
2
clivespheh
Sphesihle_Clive8 :
❤🔥🔥
2025-05-15 17:38:48
2
sandz_5
sandz_5 :
🔥🔥🔥
2025-05-15 06:14:16
2
prince_ba_ngobenie
Princé ßa Ngobéni :
What a 🔌 dankie buthi🙏🏾👌🏾
2025-05-15 20:24:42
2
To see more videos from user @loongar_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

يعبادي الذين امنوا 🤍🎧 #عبدالرحمن_مسعد #اطمأن #ارح_سمعك #قران #fyp
يعبادي الذين امنوا 🤍🎧 #عبدالرحمن_مسعد #اطمأن #ارح_سمعك #قران #fyp
#newschannel72 #solidaritasnelayanindonesia #nelayanindramayu #nelayan #nelayanpantura @prabowosubianto.id @gibran_rakabuming @kkp.go.id Adapun beberapa hal poin penting yang untuk segera direalisasikan dalam Rembuk Nelayan 2025 ini diantaranya : 1. Mencabut atau Membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). 2. Menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maksimal sebesar 3%, agar tidak membebani nelayan dan penerapan pungutan PNBP dilakukan setelah perhitungan biaya total produksi nelayan. 3. Menolak kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal dibawah 30 GT. 4. Menghapus kewajiban Buku Pelaut bagi nelayan, dan menggantinya dengan identitas nelayan yang lebih sederhana, murah, dan mudah diakses. 5. Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Laut, karena dinilai tidak adil dan tidak jelas objeknya. 6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi nelayan melalui sistem satu pintu agar lebih mudah, cepat dan efektif. 7. Menghentikan ekspor benih bening lobster (benur), serta optimalkan budidaya lobster dalam negeri. 8. Melibatkan perwakilan nelayan dalam setiap proses perumusan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. 9. Menetapkan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan serta menjamin distribusi nya tepat sasaran. 10. Memberikan perlindungan hukum bagi nelayan agar tidak dikriminalisasi dalam menjalankan aktivitas melaut. 11. Menolak Naturalisasi Kapal Asing. Menolak keberadaan kapal asing dan naturalisasi di perairan Indonesia. Menolak wacana perubahan aturan jumah tenaga kerja asing dari 1 orang menjadi 10 orang. Menolak kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, merusak ekosistem laut, serta mematikan kapal-kapal nelayan Indonesia. Mendorong keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri potensi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan masukanya kapal asing. 12. Menghapus diskriminasi terhadap kapal angkut, khususnya terkait pembatasan izin SIUP/ SIKPI baru yang melarang kapal angkut port ke fishing ground. 13. Menolak kewajiban pemenuhan berbagai sertifikat pengawakan kapal perikanan (BST, Buku Pelaut, ANKAPIN, ATKAPIN, SKN, SKN Bidang, dan lainnya) dengan alasan praktik dilapangan berpotensi menjadi ajang pungutan liar yang merugikan nelayan. Ketersediaan fasilitas tempat pelatihan tidak memadai, karena hingga saat ini belum tersedia di seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia. 14. Menolak LPM Tambahan dan Denda Pelanggaran WPP yang memberatkan. Nelayan telah patuh membayar LPM pasca bayar sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penambahan LPM Tambahan maupun penerapan denda Pelanggaran WPP dirasa tidak pantas dan sangat memberatkan. Kebijakan tersebut terkesan tidak mempertimbangkan kondisi nyata nelayan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan tantangan di lapangan. https://www.tvonenews.com/berita/nasional/375560-audiensi-dengan-kemensetneg-sni-bawa-aspirasi-dan-tuntutan-hasil-rembuk-nelayan-2025 https://ekbis.sindonews.com/read/1626621/34/nelayan-minta-pemerintah-hapus-pbb-laut-hingga-tolak-kapal-asing-1759158560 14 Tuntutan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) ke Presiden RI Prabowo Subianto https://indonewsdaily.com/14-tuntutan-solidaritas-nelayan-indonesia-sni-ke-presiden-ri-prabowo-subianto https://www.posnews.co.id/audensi-ke-setneg-ini-14-tuntutan-sni-ke-presiden-prabowo-subianto/ https://bisnisupdate.com/berita-populer/pemerintah-diharapkan-segera-hapus-pbb-laut-dan-tegas-tolak-kapal-asing/279648/ https://m.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4855439/rembuk-nelayan-2025-meminta-prabowo-perhatikan-nasib-nelayan-dan-pelaku-usaha-perikanan
#newschannel72 #solidaritasnelayanindonesia #nelayanindramayu #nelayan #nelayanpantura @prabowosubianto.id @gibran_rakabuming @kkp.go.id Adapun beberapa hal poin penting yang untuk segera direalisasikan dalam Rembuk Nelayan 2025 ini diantaranya : 1. Mencabut atau Membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). 2. Menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maksimal sebesar 3%, agar tidak membebani nelayan dan penerapan pungutan PNBP dilakukan setelah perhitungan biaya total produksi nelayan. 3. Menolak kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal dibawah 30 GT. 4. Menghapus kewajiban Buku Pelaut bagi nelayan, dan menggantinya dengan identitas nelayan yang lebih sederhana, murah, dan mudah diakses. 5. Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Laut, karena dinilai tidak adil dan tidak jelas objeknya. 6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi nelayan melalui sistem satu pintu agar lebih mudah, cepat dan efektif. 7. Menghentikan ekspor benih bening lobster (benur), serta optimalkan budidaya lobster dalam negeri. 8. Melibatkan perwakilan nelayan dalam setiap proses perumusan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. 9. Menetapkan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan serta menjamin distribusi nya tepat sasaran. 10. Memberikan perlindungan hukum bagi nelayan agar tidak dikriminalisasi dalam menjalankan aktivitas melaut. 11. Menolak Naturalisasi Kapal Asing. Menolak keberadaan kapal asing dan naturalisasi di perairan Indonesia. Menolak wacana perubahan aturan jumah tenaga kerja asing dari 1 orang menjadi 10 orang. Menolak kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, merusak ekosistem laut, serta mematikan kapal-kapal nelayan Indonesia. Mendorong keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri potensi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan masukanya kapal asing. 12. Menghapus diskriminasi terhadap kapal angkut, khususnya terkait pembatasan izin SIUP/ SIKPI baru yang melarang kapal angkut port ke fishing ground. 13. Menolak kewajiban pemenuhan berbagai sertifikat pengawakan kapal perikanan (BST, Buku Pelaut, ANKAPIN, ATKAPIN, SKN, SKN Bidang, dan lainnya) dengan alasan praktik dilapangan berpotensi menjadi ajang pungutan liar yang merugikan nelayan. Ketersediaan fasilitas tempat pelatihan tidak memadai, karena hingga saat ini belum tersedia di seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia. 14. Menolak LPM Tambahan dan Denda Pelanggaran WPP yang memberatkan. Nelayan telah patuh membayar LPM pasca bayar sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penambahan LPM Tambahan maupun penerapan denda Pelanggaran WPP dirasa tidak pantas dan sangat memberatkan. Kebijakan tersebut terkesan tidak mempertimbangkan kondisi nyata nelayan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan tantangan di lapangan. https://www.tvonenews.com/berita/nasional/375560-audiensi-dengan-kemensetneg-sni-bawa-aspirasi-dan-tuntutan-hasil-rembuk-nelayan-2025 https://ekbis.sindonews.com/read/1626621/34/nelayan-minta-pemerintah-hapus-pbb-laut-hingga-tolak-kapal-asing-1759158560 14 Tuntutan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) ke Presiden RI Prabowo Subianto https://indonewsdaily.com/14-tuntutan-solidaritas-nelayan-indonesia-sni-ke-presiden-ri-prabowo-subianto https://www.posnews.co.id/audensi-ke-setneg-ini-14-tuntutan-sni-ke-presiden-prabowo-subianto/ https://bisnisupdate.com/berita-populer/pemerintah-diharapkan-segera-hapus-pbb-laut-dan-tegas-tolak-kapal-asing/279648/ https://m.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4855439/rembuk-nelayan-2025-meminta-prabowo-perhatikan-nasib-nelayan-dan-pelaku-usaha-perikanan
#🤣🤣🤣😂😂 #mtb😎😎 #Dany #🇸🇻salvadoreño🇸🇻
#🤣🤣🤣😂😂 #mtb😎😎 #Dany #🇸🇻salvadoreño🇸🇻




enggh mbak dancer@Ndutt💗 😅😅 #pemudaZEROONE #pemudart01 #fyp #ngembalkarnaval #karnaval2025
enggh mbak dancer@Ndutt💗 😅😅 #pemudaZEROONE #pemudart01 #fyp #ngembalkarnaval #karnaval2025

About

Legal