1. Home
  2. Detail

@the.non.prophet: They tried to kill him… but he wouldn’t die.🔥 According to ancient Christian tradition, the Apostle John was sentenced to death by being boiled alive in oil. But when the moment came… he didn’t burn. He didn’t scream. He walked out completely unharmed. Witnesses were so shocked, some converted to Christianity on the spot. Unable to kill him, the Romans exiled him to the island of Patmos — where he would write the Book of Revelation. ✝️ The man Rome couldn’t silence. #BibleHistory #ApostleJohn #ChristianTikTok #MiracleStory #BookOfRevelation #FaithUnshaken

The Non Prophet
The Non Prophet
Open In TikTok:
Region: US
Saturday 24 May 2025 12:24:59 GMT
2712
53
6
2

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.71MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.71MB) Watermark .mp4 (0.75MB) Music .mp3

Comments

oilmanpat
oilmanpat :
John is still on this earth to see the 2nd coming of Christ alive and well
2025-05-24 16:47:35
0
nicholas7918
nicholas7918 :
Where does it say this
2025-05-24 19:18:52
1
jennifer.pillot
Jennifer Pillot :
💯💯💯
2025-05-25 02:34:01
1
nicolecelano01
Nikki :
💕🙏🏻💕
2025-05-24 12:35:27
1
thomasdaemer1
Thomas Samuel Daemer :
🙏🙏🙏
2025-05-24 12:33:10
1
nicholas7918
nicholas7918 :
It’s not in the bible
2025-05-24 19:19:46
1
To see more videos from user @the.non.prophet, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

The cat is very cute 😖😣 #thecatandthedragon #nekotoryuu #animeedit #wofsq #fyp
The cat is very cute 😖😣 #thecatandthedragon #nekotoryuu #animeedit #wofsq #fyp




@Thiago Brava O MAIOR #thiagobrava #thiagobravaclipfy #clipfyleague
@Thiago Brava O MAIOR #thiagobrava #thiagobravaclipfy #clipfyleague
jude and this song | #judebellingham #judebellinghamedit #foryou #viral #smooth
jude and this song | #judebellingham #judebellinghamedit #foryou #viral #smooth
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin berdampak buruk terhadap lingkungan dan harus dihentikan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar langsung aspirasi masyarakat yang hanya ingin mencari nafkah sesuai aturan. Mereka berharap dapat beraktivitas melalui mekanisme yang legal, yaitu melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Kapolda. Ia mengakui bahwa WPR telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini penerbitan IPR masih terhambat berbagai kendala regulasi sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan WPR secara legal. "Kami terus berupaya mencari solusi bersama seluruh pihak terkait," ujarnya. Kapolda menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dua langkah, menjaga kelestarian lingkungan dan membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat. "Harapan kami, masyarakat tetap memiliki mata pencaharian yang layak, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan PETI dapat diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM mengakui bahwa proses penerbitan IPR masih terkendala implementasi regulasi baru. Berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, klarifikasi status kawasan hutan, serta rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sungai. Hingga kini, sejumlah persyaratan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Namun disisi lainnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat aktivitas tambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 10.000 hektare kawasan hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. #DetakSumbarNews #SumateraBarat #IPR #WPR #PETI

About

Legal