@huangleehoi: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan SD dan SMP digratiskan utamanya berlaku untuk sekolah negeri, karena negara bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan dibiayai oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Apakah sekolah swasta termasuk? Tidak secara otomatis. Sekolah swasta tidak diwajibkan untuk gratis karena mereka dikelola oleh yayasan atau pihak non-pemerintah. Namun, pemerintah wajib menjamin bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang gratis dan bermutu, termasuk jika melalui sekolah swasta dengan syarat tertentu. --- Syarat dan Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Digratiskan Pemerintah bisa memberi subsidi atau kerja sama kepada sekolah swasta agar ikut menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Ini biasanya melalui skema seperti: 1. Sekolah Swasta Penerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Sekolah swasta yang menerima dana BOS wajib memenuhi syarat berikut: Terdaftar resmi di Kemendikbudristek. Memiliki izin operasional dan akreditasi. Bersedia tidak memungut biaya kepada peserta didik (atau membatasi pungutan sesuai ketentuan). Memiliki jumlah peserta didik minimal yang ditentukan. Mengelola dana BOS sesuai pedoman dan diaudit penggunaannya. 2. Sekolah Swasta yang Bekerja Sama dengan Pemerintah (sekolah mitra) Sekolah swasta bisa menjalin kemitraan formal dengan pemerintah daerah atau pusat, misalnya: Untuk menampung siswa miskin atau dari wilayah tanpa sekolah negeri. Pemerintah memberikan insentif atau subsidi penuh sebagai ganti biaya pendidikan. Sekolah wajib menyediakan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik yang dirujuk pemerintah. --- Intinya: Sekolah negeri wajib gratis. Sekolah swasta tidak diwajibkan gratis, tapi bisa digratiskan jika: Menerima dana BOS. Menjalin kerja sama formal dengan pemerintah. Bersedia memenuhi standar dan syarat akuntabilitas. #sekolahgratis #danabos

Huang Lee Hoi

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 29 May 2025 13:15:10 GMT