RMOLJATIM Mantan kepala desa Gemarang kecamatan Gemarang kabupaten Madiun Suprapti (71) ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan kolam renang dan fasilitas pendukung di Dusun Mundu, Desa Gemarang oleh Penyidik Kejaksaan negeri kabupten Madiun, Selasa 10 Juni 2025. Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik Kejari melakukan pemeriksaan selama 4 jam terhadap mantan anggota dewan dari partai Gerindra ini. "Dengan tim yang dikomandoi kasi pidsus melakukan pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan yang meneruskan dari tahap sebelumnya penyelidikan yang kemudian menjadi penyidikan telah ditemukan diawal dua alat bukti yang cukup sehingga dengan pemeriksaan tadi kami tetapkan saudari SPT sebagai tersangka," kata Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Oktario Hartawan Achmad kepada RMOLJATIM. "Terhadap diri yang bersangkutan kita lakukan penahanan tingkat penyidikan sebagaimana kewenangan kami selaku penyidik sampai dengan 20 hari kedepan, dan akan segerah kita limpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya," imbuh Kajari. Selain itu dalam kegiatan pembangunan kolam renang desa Gemarang lanjut Kajari, menelan anggaran negara yang jumlahnya besar. Dengan rincian pembangunan kolam renang kecil sebesar Rp157.397.700,00., pembangunan kolam renang dewasa Rp561.254.000,00. kemudian untuk pembuatan Pipanisasi Rp100.000.000,00., pembangunan pagar kolam sebesar Rp150.000.000,00. kemudian pembuatan loket kolam Rp71.377.950,00. Namun semua pembangunan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya. Sehingga kolam renang dan fasilitas pendukung lainnya tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. "Atas perbuatan SPT tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih 1 Milyar, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara," ungkap Kajari. Atas perbuatannya tersangka diancam pidana dalam ketentuan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pember-antasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHAP Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, se-bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHAP. #gerindra #kabupatenmadiun#gemarangmadiunjawatimur #kades #hariwuryanto #drpurnomohadi #harmonis - @www.rmoljatim.id