@didi_partners: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa tindakan penegak hukum sesuai dengan hukum.  Mekanisme Hukum: Praperadilan adalah mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum untuk mengajukan keberatan.  Objek Praperadilan: Objek praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penetapan tersangka. Selain itu, praperadilan juga dapat menguji keabsahan penyitaan dan penggeledahan.  Pihak yang Berhak Mengajukan: Pihak yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga (seperti saksi korban) yang merasa dirugikan.  Tujuan Praperadilan: Tujuan utama praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan hukum yang berlaku.  Peran Pengadilan: Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan. Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.  Perbedaan dengan Perkara Pokok: Praperadilan diperiksa dan diputus sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan. Praperadilan lebih berfokus pada aspek formalitas dan keabsahan tindakan aparat, sedangkan perkara pokok membahas materi dugaan tindak pidana. 

Didi Lawyer

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 02 July 2025 07:47:49 GMT