Ratusan masyarakat Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Senin (21/7/2025). Mereka menolak kerasnya program transmigrasi yang masih dijalankan pemerintah dan menuntut agar transfer penduduk dari luar daerah ke Kalbar segera dihentikan. Koordinator aksi, Endro Ronianus, menyebut pemerintah tidak transparan. Ia merasa masyarakat lokal telah dibohongi, sebab hingga kini situs resmi Kementerian Transmigrasi masih membuka pendaftaran dan mencantumkan Kalbar sebagai wilayah tujuan transmigrasi nasional. "Kami dibohongi. Di website masih ada program transmigrasi yang aktif dan difasilitasi negara. Mereka diberi tanah dan fasilitas, sementara masyarakat lokal bahkan kesulitan dapat akses yang sama," tegas Endro. Endro juga menyentil ketimpangan sosial yang terjadi. Banyak warga lokal, katanya, justru terpaksa merantau hingga ke Malaysia untuk mencari penghidupan dan membeli tanah di negeri sendiri, sedangkan para pendatang datang dan langsung diberi lahan. “Desa kami malah dimasukkan ke kawasan hutan lindung, sedangkan pendatang bebas dapat tanah. Ini menyakitkan,” ujarnya. Aliansi Kalimantan Barat mendesak agar program transmigrasi diubah menjadi program revitalisasi berbasis masyarakat lokal, khususnya mereka yang tinggal di kawasan konservasi atau hutan lindung. Mereka juga memberikan ultimatum dua minggu kepada pemerintah untuk menanggapi tuntutan tersebut, jika tidak, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan. Bahkan, dalam orasinya, massa menuntut agar Menteri Transmigrasi dicopot jika tidak datang untuk mendukung aspirasi rakyat Kalbar. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi prioritas harus untuk masyarakat lokal. Jangan menganggap kami bodoh, kami tahu apa yang terjadi,” seru mereka. Aksi ini diakhiri dengan penandatanganan petisi persetujuan transmigrasi oleh massa aksi dan pihak DPRD Kalbar. Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menyambut langsung perwakilan massa. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan petisi dan tuntutan secara resmi ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI. “Kami sangat memahami kepentingan masyarakat. Petisi ini akan kami kirim secara formal. Harus ada hitam di atas putih. Tidak bisa hanya janji,” ucap Aloysius. Ia juga mengingatkan bahwa program transmigrasi jangan sampai menjadi ajang pemindahan masalah dari luar ke Kalbar. Masalah internal Kalbar, seperti keterbatasan lahan bagi warga lokal, menurutnya, belum selesai. “Masalah kita sendiri belum tuntas, jangan ditambah beban dari luar. Komisi V nanti saya arahkan untuk kawal ini,” tegasnya. Sempat Ricuh di Kantor Gubernur Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Kalbar, massa bergerak ke Kantor Gubernur Kalbar. Sayangnya, suasana yang awalnya kondusif berubah menjadi tegang. Terjadi kericuhan kecil saat massa mencoba memaksa masuk ke dalam gedung. Meski begitu, aksi secara keseluruhan tetap berlangsung damai dan menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Kalbar menuntut keadilan dalam kebijakan pembangunan, terutama soal transmigrasi yang dinilai tidak memihak kepada penduduk asli (Jau). #transmigrasi #transmigrasikalbar #aliansimasyarakatkalbar #berita #jangkauanluas #kemrntriantranmigrasi - @teo_sdy