Marwah Para Pendemo Di Tanggamus: Suara Perjuangan Atau Hanya Panggung Kepentingan? INDPORTAL.COM, TGM - Maraknya aksi unjuk rasa di Kabupaten Tanggamus yang dilakukan sejumlah lembaga masyarakat dari berbagai aliansi memberi pesan kuat, ada banyak persoalan hukum di pemerintahan yang tak kunjung diselesaikan secara tuntas. Rabu (13/8/2025) Spanduk-spanduk kritis dibentangkan, poster-poster sindiran diangkat tinggi, orasi lantang menggema, bahkan api dinyalakan sebagai simbol perjuangan. Semua itu menunjukkan satu hal, masyarakat masih berani bersuara agar para pemangku kepentingan tidak kebablasan dalam mengambil kebijakan. Namun, pertanyaan yang patut diajukan, apakah selama ini demo tersebut benar-benar membawa dampak positif? Apakah tuntutan mereka sampai ke telinga dan hati para pengambil keputusan? Fakta di lapangan menunjukkan, banyak persoalan hukum terkait dugaan korupsi anggaran yang melibatkan sejumlah pejabat daerah hingga kini belum jelas penanganannya. Salah satu tuntutan bahkan menyoroti skandal mantan Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafii, yang diduga menerima aliran dana fee 20 persen dari proyek pengadaan barang dan jasa interior-eksterior Ruko Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun anggaran 2021–2022. Kasus yang menyeret nama mantan Bupati Kabupaten Tanggamus tersebut hingga kini tak kunjung mendapat kejelasan hukum. Selain itu, massa aksi juga menuntut pencopotan Sekda, mengkritik mutu pendidikan yang dinilai belum optimal, serta menyoroti pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan. Dalam salah satu aksinya, mereka juga menyerukan untuk mengembalikan marwah dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tanggamus, yang dinilai melemah dan kehilangan keberanian mengontrol eksekutif. Poin ini bukan sekadar kritik biasa ini adalah alarm keras bahwa lembaga pengawasan rakyat tak boleh dibiarkan jinak di hadapan kekuasaan. Namun di tengah semangat itu, muncul sebuah kekhawatiran, bagaimana jika gerakan ini ditunggangi kepentingan politik? Bagaimana jika ada pihak yang memanfaatkan momen ini demi meraih lahan empuk kekuasaan atau keuntungan pribadi? Jika itu terjadi, marwah aliansi akan tergerus. Publik pun akan sulit membedakan mana suara murni rakyat dan mana sekadar manuver elite. Lebih parah lagi, pihak yang dikritik akan punya alasan untuk mengabaikan tuntutan dengan dalih semua ini hanya permainan politik. Menanggapi hal tersebut, salah satu pegiat Aliansi Tanggamus Menyala, Dauri Ruansyah, menegaskan bahwa aksi mereka murni lahir dari kegelisahan. Menurutnya, banyak persoalan pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, belum sepenuhnya maksimal. “Seperti yang terjadi di sejumlah wilayah pelosok, keadaannya sangat miris,”Ujarnya. Dauri juga menambahkan bahwa para pendemo bukan hanya dari kelompoknya, tetapi juga ada kelompok lain yang tujuan aksinya ia sendiri enggan untuk berkomentar. Demo adalah senjata perjuangan rakyat. Namun, seperti pisau, ia bisa digunakan untuk membela kepentingan umum atau justru menusuk dari belakang jika berada di tangan yang salah. Tugas aliansi adalah memastikan senjata ini tetap tajam dan murni, bukan menjadi properti politik yang bisa disewa siapa saja. Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan moral, ingin dikenang sebagai pembela kepentingan rakyat atau sekadar pion di papan catur kekuasaan. Semoga gerakan pemuda Kabupaten Tanggamus dari berbagai aliansi mampu menorehkan dampak positif demi perubahan nyata. (Red) #Jurnalisbermartabat #Indportal #fypシ゚viral - @indportal