@kegezigiagaa: Membalas @rrevaa25 done! #leejehoon #leejehoonedit #fypp

kejia
kejia
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 15 August 2025 05:21:55 GMT
14943
2829
20
138

Music

Download

Comments

aneciaaa
M4tchaa :
dia bisa didukunin ga si😩
2025-08-22 14:26:40
5
m_evacristiyantika
namanyasiapa? :
Dia kayak nyuruh aku cerai in suami ku terus nyuruh aku ke korea. Iya ga sii????🙂
2025-08-25 18:02:34
2
kegezigiagaa
kejia :
kalo g rame awas, etmin ngambek😠
2025-08-15 06:32:42
6
kyurjin
J :
duta bl 00s bos
2025-08-15 10:46:16
13
balqisaljufrie
balqes :
2025-08-15 06:25:54
7
user41577829210691
妙子 :
ドギはいつも笑顔最高😁😁😁
2025-08-19 16:33:43
1
matchaa.ell
fero :
tengkyuuu ka🥺🤍🤍
2025-08-15 05:24:37
1
rrevaa25
Revalinaaa :
mksii kakk🫶🫶
2025-08-15 05:36:15
1
masinka.fp
Patricia :
dia ini ga tampan, tapi Ganteng. gantengnya tuh yg Lanang banget, bukan yg ganteng cowok. tapi LANANG GANTENG
2025-08-27 05:40:41
0
ny.jungkookie
Sikhatul Barokah :
thank you kak 😗
2025-08-15 06:45:56
1
awaaa_774
αωαα♓️ :
2025-08-25 15:48:21
0
0vomalt1nee
jejeeeee :
dia nih kyk ngajak aku nikah gaksii
2025-08-23 07:05:30
0
aalysm_11
🔮 :
eun woo pls
2025-08-18 12:13:53
0
vtataaaaaa
cancergirl♋️ :
garam rasa telor 🙏
2025-08-19 08:33:20
0
shxxxbal
🧟 :
misii
2025-08-19 14:35:22
0
reenwh0op
reen basudara :
req Hyeon wooseok nderr
2025-08-15 15:25:45
0
myiichaa__
mel :
gabisa up story iiiiiiiiihhhh
2025-08-15 13:23:20
0
16mart_nlomon
່່ :
gotakk/minjaee kakk
2025-08-16 05:55:12
0
To see more videos from user @kegezigiagaa, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Sahroni Sebut Seruan Bubarkan DPR dari Orang Tolol Sedunia   Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut seruan membubarkan DPR sebagai gagasan dari orang “tolol  sedunia”. Pernyataan ini muncul ketika Sahroni melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa meski rakyat boleh mengkritik, namun ide membubarkan DPR dinilainya tidak realistisu dan berbahaya.   Potongan video tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman publik, sebab dianggap merendahkan suara rakyat yang kecewa terhadap lembaga legislatif.  Beberapa demonstrasi besar terjadi di DPR dan berujung ricuh. Sahroni kemudian menolak berdebat lebih jauh di media sosial dengan mengatakan dirinya memilih untuk “bertapa agar pintar” (detik.com). Kemarahan publik tidak muncul begitu saja. Faktanya, berbagai kajian akademisi dan pengamat menyebutkan bahwa banyak produk hukum DPR memang lebih berpihak pada kepentingan asing. Penelitian dari Universitas Airlangga menunjukkan ada 72 undang-undang yang diintervensi asing, meliputi sektor vital seperti migas, telekomunikasi, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan (republika.co.id).  Kajian lain dari UGM mencatat lebih dari 70 undang-undang pasca amandemen UUD 1945 cenderung pro liberalisasi, termasuk UU Migas, UU Penanaman Modal, dan UU Kelistrikan (hidayatullah.com).  Akibatnya, asing bisa menguasai hingga 95 persen di sektor pertambangan dan energi.  Di sektor perbankan, kepemilikan asing mencapai 85 sampai 98 persen di beberapa bank nasional seperti CIMB Niaga, HSBC, dan OCBC NISP. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa DPR melahirkan kebijakan yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan justru membuka ruang besar bagi korporasi global. Situasi ini membuat kepercayaan rakyat terhadap DPR semakin terkikis. Partisipasi publik dalam proses legislasi juga sering diabaikan.  Banyak undang-undang disahkan tanpa mendengar suara rakyat, seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja, UU KUHP, dan revisi UU KPK. Sebaliknya, UU yang justru penting untuk perlindungan rakyat, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lama sekali masuk prioritas prolegnas (kompas.com).  Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa DPR lebih sibuk melayani kepentingan elite dan asing ketimbang memperjuangkan kemakmuran rakyat. Maka wajar bila suara-suara kekecewaan semakin keras hingga muncul seruan ekstrem untuk membubarkan DPR. Inilah fakta bobroknya demokrasi. Sistem yang tidak bersandar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem yang hanya meengejar kekkuasaan namun lupa memakmurkan rakyat. Pejabat pada korup sementara rakyat diperas pajak Melihat kenyataan ini, solusi Islam hadir sebagai jalan keluar. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama ritual yang sebatas mengatur sholat atau ibadah personal, melainkan sebagai sistem hidup yang menyeluruh, termasuk dalam tata kelola negara. Rasulullah SAW telah mencontohkannya di Madinah dengan mendirikan pemerintahan yang berlandaskan iman dan takwa, melindungitt seluruh warganya baikg  muslim maupun nonmuslim.  Sistem ini dilanjutkan oleh para khalifah selama lebih dari 13 abad hingga akhirnya diruntuhkan oleh pengkhianatan kolonial Inggris melalui tangan Mustafa Kemal Ataturk. Sejarah mencatat ketika syariat Islam ditegakkan dalam bernegara, rakyat hidup dalam kemakmuran, keadilan, dan keberkahan. Karena itu, kewajiban hari ini adalah menegakkan kembali Islam sebagai sistem bernegara agar umat manusia di bumi, tanpa membedakan agama, bisa merasakan keberkahan dan keadilan yang hakiki. #BUBARKAN #DPR #rakyat #mahasiswa #demo
Sahroni Sebut Seruan Bubarkan DPR dari Orang Tolol Sedunia Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut seruan membubarkan DPR sebagai gagasan dari orang “tolol sedunia”. Pernyataan ini muncul ketika Sahroni melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa meski rakyat boleh mengkritik, namun ide membubarkan DPR dinilainya tidak realistisu dan berbahaya. Potongan video tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman publik, sebab dianggap merendahkan suara rakyat yang kecewa terhadap lembaga legislatif. Beberapa demonstrasi besar terjadi di DPR dan berujung ricuh. Sahroni kemudian menolak berdebat lebih jauh di media sosial dengan mengatakan dirinya memilih untuk “bertapa agar pintar” (detik.com). Kemarahan publik tidak muncul begitu saja. Faktanya, berbagai kajian akademisi dan pengamat menyebutkan bahwa banyak produk hukum DPR memang lebih berpihak pada kepentingan asing. Penelitian dari Universitas Airlangga menunjukkan ada 72 undang-undang yang diintervensi asing, meliputi sektor vital seperti migas, telekomunikasi, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan (republika.co.id). Kajian lain dari UGM mencatat lebih dari 70 undang-undang pasca amandemen UUD 1945 cenderung pro liberalisasi, termasuk UU Migas, UU Penanaman Modal, dan UU Kelistrikan (hidayatullah.com). Akibatnya, asing bisa menguasai hingga 95 persen di sektor pertambangan dan energi. Di sektor perbankan, kepemilikan asing mencapai 85 sampai 98 persen di beberapa bank nasional seperti CIMB Niaga, HSBC, dan OCBC NISP. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa DPR melahirkan kebijakan yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan justru membuka ruang besar bagi korporasi global. Situasi ini membuat kepercayaan rakyat terhadap DPR semakin terkikis. Partisipasi publik dalam proses legislasi juga sering diabaikan. Banyak undang-undang disahkan tanpa mendengar suara rakyat, seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja, UU KUHP, dan revisi UU KPK. Sebaliknya, UU yang justru penting untuk perlindungan rakyat, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lama sekali masuk prioritas prolegnas (kompas.com). Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa DPR lebih sibuk melayani kepentingan elite dan asing ketimbang memperjuangkan kemakmuran rakyat. Maka wajar bila suara-suara kekecewaan semakin keras hingga muncul seruan ekstrem untuk membubarkan DPR. Inilah fakta bobroknya demokrasi. Sistem yang tidak bersandar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem yang hanya meengejar kekkuasaan namun lupa memakmurkan rakyat. Pejabat pada korup sementara rakyat diperas pajak Melihat kenyataan ini, solusi Islam hadir sebagai jalan keluar. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama ritual yang sebatas mengatur sholat atau ibadah personal, melainkan sebagai sistem hidup yang menyeluruh, termasuk dalam tata kelola negara. Rasulullah SAW telah mencontohkannya di Madinah dengan mendirikan pemerintahan yang berlandaskan iman dan takwa, melindungitt seluruh warganya baikg muslim maupun nonmuslim. Sistem ini dilanjutkan oleh para khalifah selama lebih dari 13 abad hingga akhirnya diruntuhkan oleh pengkhianatan kolonial Inggris melalui tangan Mustafa Kemal Ataturk. Sejarah mencatat ketika syariat Islam ditegakkan dalam bernegara, rakyat hidup dalam kemakmuran, keadilan, dan keberkahan. Karena itu, kewajiban hari ini adalah menegakkan kembali Islam sebagai sistem bernegara agar umat manusia di bumi, tanpa membedakan agama, bisa merasakan keberkahan dan keadilan yang hakiki. #BUBARKAN #DPR #rakyat #mahasiswa #demo

About