Paguyuban Masyarakat Kota Cirebon (Pamaci) menyatakan siap menggelar aksi pada 11 September 2025, jika upaya dialog terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak membuahkan hasil. Ketua Harian Pamaci, Adji Priyatna, menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan jalur dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Cirebon. Namun, ia menegaskan kesiapan Pamaci untuk turun ke jalan jika komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) tidak menemukan titik temu. “Kami mengutamakan dialog. Tapi kalau dialog buntu, kami akan melakukan aksi pada 11 September 2025, dan itu kami serius,” tegas Adji, Selasa (12/8) kemarin. Adji menjelaskan, perjuangan Pamaci tidak hanya sebatas menolak kenaikan PBB. Pihaknya juga menyoroti persoalan lain, terutama kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon yang dinilai tidak optimal dan berada dalam kondisi tidak sehat. “BUMD sekarang kondisinya tidak sehat semua. Itu yang kami tuntut untuk diperbaiki. Jangan sampai masyarakat dibebani pajak tinggi hanya karena BUMD tidak bisa menghasilkan,” katanya. Ia mendesak pemerintah daerah agar melihat masalah secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada kebijakan kenaikan pajak. Menurutnya, sumber pendapatan daerah lain perlu dimaksimalkan. “Kalau dilihat dari hulu ke hilir, tidak hanya melulu kenaikan PBB, tapi harus ada sumber lain yang menghasilkan. Yang saya lihat, BUMD sangat lambat dalam bergerak,” imbuhnya. Sementara itu, Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati mengingatkan, bahwa perjuangan warga menolak kenaikan PBB sudah berlangsung sejak Januari 2024. Mereka pernah melakukan hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review yang akhirnya ditolak. “Kami sudah mengadu ke Presiden, Kemendagri, sampai BPK. Semua keluhan sudah kami sampaikan, tapi sampai detik ini belum ada satu pun jawaban. Semua keluhan sudah kami sampaikan, tapi sampai detik ini belum ada satu pun jawaban,” kata Hetta. Ia menilai kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak masuk akal. “Tahun 2023 kita baru selesai pandemi, apakah bijak dinaikkan hingga 1.000 persen? Pemerintah bilang ekonomi naik 10 persen, tapi dari mana? Dari titik nol?” ujarnya. Paguyuban Pelangi Cirebon membawa empat tuntutan utama, termasuk membatalkan Perda No.1 Tahun 2024 dan mengembalikan tarif PBB seperti tahun 2023. Jika dalam waktu satu bulan tuntutan tak dipenuhi, warga berencana kembali menggelar aksi besar. “Kalau di Pati bisa membatalkan kenaikan 250 persen, kenapa di Cirebon tidak? Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini dikabulkan,” ucap Hetta. Menanggapi hal itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo meyakinkan, tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Walau begitu, Edo membantah klaim kenaikan hingga 1.000 persen, namun mengakui adanya penyesuaian tarif yang signifikan. Edo yang baru menjabat wali kota selama hampir enam bulan menyebut, sebulan ini telah membahas tentang kebijakan kenaikan PBB yang dibuat tahun lalu. "Mudah-mudahan minggu ini kami sudah punya formulasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat," harap Edo saat ditemui di Balai Kota Cirebon pada Kamis (14/8). Ia mengungkapkan, proses kajian melibatkan perhitungan ulang dan pembahasan bersama tim terkait. Edo memastikan terbuka terhadap kemungkinan revisi, asal hasil evaluasi mendukung langkah tersebut. "Saya terbuka, tapi tentu semua ada prosesnya. Tidak bisa langsung semena-mena tanpa hitungan yang matang," ujarnya. Ia menambahkan, kenaikan PBB saat ini merupakan hasil formula dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan delapan opsi perhitungan, lalu diolah pemerintah kota. Kondisi inilah yang menurutnya membuat tarif PBB bervariasi antarwilayah. Baca selengkapnya di fajarcirebon.com https://fajarcirebon.com/jika-dialog-kenaikan-pbb-di-kota-cirebon-gagal-pamaci-ancam-gelar-aksi-besar-11-september/ #fyppppppppppppppppppppppp #foryoupageofficiall #fypviralシ #tiktokberita #tiktoknews - @fajar.cirebon