1. Home
  2. Detail

@mohammed.alkurdi67: Ask Turkey, Ask Iran , Ask Syria , Ask Irak , Ask Britain, Ask France #foryoupage #fy #islam #islamic #kurdistan

Salaf 🏴
Salaf 🏴
Open In TikTok:
Region: DE
Sunday 17 August 2025 12:49:47 GMT
2698
316
27
18

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.34MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.42MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

salafiyya023
مُحَمَّدُ ٱلْكُرْدِيُّ :
May Allah restore Kurdistan to an Islamic state💔🥀
2025-08-17 13:25:26
44
geen0naam0
Geennaam_00 :
What did britain and france do?
2025-08-17 21:10:59
1
zaniyar.72
𝐊𝐔𝐑𝐃𝐈𝐒𝐇 :
no friends only mountains ⛰️☀️
2025-08-19 17:29:52
3
0x0day
0x0day :
Real but f Taliban
2025-08-17 18:55:05
0
ahmed78292829
Ahmed :
Shall we ask the seljuqs and the ottomans too whom the Kurds were loyal too. Who paid tributes and provided soldiers to defend Islamic lands.
2025-08-18 14:39:48
0
at_e090
at_e090 :
Graveyard?
2025-08-19 10:41:24
0
ibn_al.kurdi
Ạbū Coconut Al-Kurdī🥥 :
yan shariat yan mirin.
2025-08-17 18:13:26
7
m9370988
🦇 :
Graveyard of empires is Afghanistan
2025-08-17 14:16:14
6
abu.falastini
📚Îbn-Âishâ mîn-Fâlâstîn📚 :
الله يحفظهم
2025-08-18 12:35:42
3
rhaj.4o
🫒 اوبالي :
kurdistan for the kurds
2025-08-17 17:25:43
4
To see more videos from user @mohammed.alkurdi67, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos
¿Cómo hago contacto cero si es el padre de mis hijos? Cuando hay hijos, el contacto cero no desaparece… se transforma. Comunicación gris. - Logística mínima - Cero intimidad. No se trata de castigar al otro, se trata de proteger tu paz mental y la estabilidad de tus hijos. Porque sanar también es aprender a poner límites incluso donde hay lazos permanentes.
¿Cómo hago contacto cero si es el padre de mis hijos? Cuando hay hijos, el contacto cero no desaparece… se transforma. Comunicación gris. - Logística mínima - Cero intimidad. No se trata de castigar al otro, se trata de proteger tu paz mental y la estabilidad de tus hijos. Porque sanar también es aprender a poner límites incluso donde hay lazos permanentes.
Suasana penuh keakraban, Ketua Bawaslu Kab. Pekalongan, Mohamad Tohir, S.Pd., mendengarkan langsung cerita kesan dan pesan mahasiswa PPL Universitas Pekalongan di Bawaslu Kab. Pekalongan. #BawasluKabPekalongan
Suasana penuh keakraban, Ketua Bawaslu Kab. Pekalongan, Mohamad Tohir, S.Pd., mendengarkan langsung cerita kesan dan pesan mahasiswa PPL Universitas Pekalongan di Bawaslu Kab. Pekalongan. #BawasluKabPekalongan
🏳️‍⚧️ #fyp #ftm #transmasc #transgender #lgbtq
🏳️‍⚧️ #fyp #ftm #transmasc #transgender #lgbtq
Momen Sudirman saat di persidangan PK September 2024. Hakim Agung Mahkamah Agung melalui Humasnya mengumumkan Penolakan Peninjauan Kembali (PK). dari bulan Desember 2024 sejak MA memutuskan Menolak PK, sampai sekarang Salinan Putusan PK nya tak kunjung di Publikasikan Mahkamah Agung. Beranikah Tim PH 7 terpidana datang langsung untuk meminta Salinan Putusan PK ke Mahkamah Agung? Tim Peradi, mengajukan Amnesti, apakah tepat? Undang-undang yang mengatur amnesti di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Amnesti adalah Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, baik yang sudah dijatuhi hukuman maupun belum. Berikut adalah poin-poin penting terkait amnesti: Dasar Hukum: Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Hak Prerogatif Presiden: Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti, namun dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan Amnesti: Amnesti bertujuan untuk menghapus akibat hukum pidana dari suatu perbuatan pidana tertentu atau sekelompok perbuatan pidana. Perbedaan dengan Abolisi: Meskipun sama-sama pengampunan, amnesti berbeda dengan abolisi. Amnesti menghapus akibat hukum pidana, sementara abolisi menghapuskan penuntutan pidana. Contoh Pemberian Amnesti: Presiden pernah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Tokoh Politik Partai PDI-P. Pentingnya Pertimbangan DPR: Pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR, sebagai bentuk check and balance dalam sistem demokrasi. Syarat Amnesti: Hak Prerogatif Presiden: Amnesti adalah hak presiden untuk memberikan pengampunan. Pertimbangan DPR: Meskipun hak prerogatif, presiden biasanya meminta pertimbangan DPR sebelum memberikan amnesti. Tindak Pidana Tertentu: Amnesti biasanya diberikan untuk tindak pidana politik, seperti makar, pemberontakan, atau pelanggaran terkait unjuk rasa. Tidak untuk Semua Tindak Pidana: Amnesti tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, terutama kejahatan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Momentum Tertentu: Usulan amnesti seringkali muncul pada momen-momen penting atau situasi khusus. Proses Pemberian Amnesti: 1. Usulan: Sekretariat Negara mengusulkan daftar nama narapidana yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti. 2. Pertimbangan: Usulan tersebut dikaji dan ditanggapi oleh DPR. 3. Keputusan Presiden: Jika presiden setuju, amnesti diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres). 4. Pembebasan: Narapidana yang mendapatkan amnesti akan dibebaskan dari penjara. Kriteria Narapidana yang Diberikan Amnesti Menurut Supratman, terdapat empat kriteria utama narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari presiden. Kriteria pertama adalah napi kasus politik, misalnya kasus Papua yang dianggap makar, namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata. Kedua, napi yang sakit berkelanjutan, seperti sakit berkepanjangan HIV/AIDS dan gangguan kejiwaan. Ketiga, para napi yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, hanya bagi napi yang dijerat dengan penghinaan kepala negara.
Momen Sudirman saat di persidangan PK September 2024. Hakim Agung Mahkamah Agung melalui Humasnya mengumumkan Penolakan Peninjauan Kembali (PK). dari bulan Desember 2024 sejak MA memutuskan Menolak PK, sampai sekarang Salinan Putusan PK nya tak kunjung di Publikasikan Mahkamah Agung. Beranikah Tim PH 7 terpidana datang langsung untuk meminta Salinan Putusan PK ke Mahkamah Agung? Tim Peradi, mengajukan Amnesti, apakah tepat? Undang-undang yang mengatur amnesti di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Amnesti adalah Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, baik yang sudah dijatuhi hukuman maupun belum. Berikut adalah poin-poin penting terkait amnesti: Dasar Hukum: Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Hak Prerogatif Presiden: Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti, namun dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan Amnesti: Amnesti bertujuan untuk menghapus akibat hukum pidana dari suatu perbuatan pidana tertentu atau sekelompok perbuatan pidana. Perbedaan dengan Abolisi: Meskipun sama-sama pengampunan, amnesti berbeda dengan abolisi. Amnesti menghapus akibat hukum pidana, sementara abolisi menghapuskan penuntutan pidana. Contoh Pemberian Amnesti: Presiden pernah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Tokoh Politik Partai PDI-P. Pentingnya Pertimbangan DPR: Pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR, sebagai bentuk check and balance dalam sistem demokrasi. Syarat Amnesti: Hak Prerogatif Presiden: Amnesti adalah hak presiden untuk memberikan pengampunan. Pertimbangan DPR: Meskipun hak prerogatif, presiden biasanya meminta pertimbangan DPR sebelum memberikan amnesti. Tindak Pidana Tertentu: Amnesti biasanya diberikan untuk tindak pidana politik, seperti makar, pemberontakan, atau pelanggaran terkait unjuk rasa. Tidak untuk Semua Tindak Pidana: Amnesti tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, terutama kejahatan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Momentum Tertentu: Usulan amnesti seringkali muncul pada momen-momen penting atau situasi khusus. Proses Pemberian Amnesti: 1. Usulan: Sekretariat Negara mengusulkan daftar nama narapidana yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti. 2. Pertimbangan: Usulan tersebut dikaji dan ditanggapi oleh DPR. 3. Keputusan Presiden: Jika presiden setuju, amnesti diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres). 4. Pembebasan: Narapidana yang mendapatkan amnesti akan dibebaskan dari penjara. Kriteria Narapidana yang Diberikan Amnesti Menurut Supratman, terdapat empat kriteria utama narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari presiden. Kriteria pertama adalah napi kasus politik, misalnya kasus Papua yang dianggap makar, namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata. Kedua, napi yang sakit berkelanjutan, seperti sakit berkepanjangan HIV/AIDS dan gangguan kejiwaan. Ketiga, para napi yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, hanya bagi napi yang dijerat dengan penghinaan kepala negara. "Di luar itu, tidak (dapat amnesti). Jadi kalau ITE terkait orang per orang, rasanya tidak pas," ujar dia. Kriteria terakhir, napi narkoba yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan justru pidana penjara. Supratman menjelaskan, amnesti ini hanya untuk napi pengguna narkoba, bukan pengedar. "Betul-betul hanya ditujukan kepada pengguna, itupun barang buktinya harus berada di bawah 1 gram. Seharusnya mereka itu tidak berada di lapas," tuturnya. apakah 7 terpidana masuk kriteria atau memenuhi syarat untuk mendapatkan Amnesti? pertimbangan apa yang akan ditulis Presiden jika memberikan Amnesti kepada 7 terpidana? semoga Presiden bisa memberikan Keputusan & Kebijakannya dengan baik. #bebaskan7terpidana #sudirman #keadilanharusditegakkan #7terpidana #kasusvina #vinacirebon #ungkapkebenaran #keadilanuntuksemua #4u #fypシ゚


About

Legal