1. Home
  2. Detail

@coleslaw.willie: Can you legally drive like this? The answer will surprise you.

coleslaw
coleslaw
Open In TikTok:
Region: US
Sunday 17 August 2025 21:18:19 GMT
408
34
2
1

Music

Download

No Watermark .mp4 (2.26MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.76MB) Watermark .mp4 (2.35MB) Music .mp3

Comments

austinmaldonado99
Browntok :
Damn
2025-08-18 17:56:13
0
jayryals74
Jay Ryals :
Do you want me on one knee or both
2025-09-01 00:35:00
0
To see more videos from user @coleslaw.willie, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Terasa nyaman kalau duduk depan api unggun #outdoorcooking #buscraft #survival #asmr #nature #alam #camping #masakdiluarrumah #cookinginnature
Terasa nyaman kalau duduk depan api unggun #outdoorcooking #buscraft #survival #asmr #nature #alam #camping #masakdiluarrumah #cookinginnature
#foryou #foryourpages
#foryou #foryourpages
| MONOTONE FEM VOICE CLAIMS - #voiceclaims #ocvoiceclaim #drvoiceclaim #ocs #originalcharacter #dr #dreamreality #realityshifting #voiceclaim - #fyp #foryou #fypシ #foryoupage - #mai #avatarthelastairbender #atla #tigeress #kungfupanda #lucyloud #theloudhouse #priya #turningred
| MONOTONE FEM VOICE CLAIMS - #voiceclaims #ocvoiceclaim #drvoiceclaim #ocs #originalcharacter #dr #dreamreality #realityshifting #voiceclaim - #fyp #foryou #fypシ #foryoupage - #mai #avatarthelastairbender #atla #tigeress #kungfupanda #lucyloud #theloudhouse #priya #turningred
Akhirnya satu lagi janji Prabowo mulai terealisasi. Pemerintah benar-benar menaikkan gaji penyelenggara dan pejabat negara dengan alasan untuk memperbaiki kualitas birokrasi sekaligus mengurangi potensi korupsi. Sebagai rakyat yang mengikuti perkembangan politik, saya melihat ini sebagai kebijakan yang menarik, tetapi di saat yang sama menimbulkan banyak pertanyaan yang patut dikritisi. Saya bisa memahami logika di balik keputusan ini. Korupsi sering terjadi karena adanya celah ekonomi: gaji rendah, kebutuhan hidup tinggi, dan kesempatan besar. Maka dengan gaji yang lebih tinggi, harapannya para pejabat tidak lagi merasa perlu mencari “tambahan pemasukan” dari jalur kotor. Secara teori, kebijakan ini bisa jadi cara efektif untuk menutup ruang praktik korupsi di level birokrasi. Namun di sisi lain, saya pribadi menilai kenaikan gaji saja tidak akan cukup untuk membasmi korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang, tapi juga soal mental, budaya, dan lemahnya sistem pengawasan. Kalau gaji dinaikkan tapi integritas tidak diperkuat, pengawasan tidak diperketat, dan sanksi hukum masih bisa ditawar, maka kenaikan gaji ini hanya akan menambah beban anggaran negara tanpa memberikan hasil yang nyata. Saya juga merasa kebijakan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di mata rakyat. Bayangkan, pejabat negara yang sudah memiliki fasilitas mewah, kendaraan dinas, bahkan tunjangan besar, kini masih mendapatkan kenaikan gaji. Sementara itu, buruh masih memperjuangkan upah layak, guru honorer banyak yang gajinya tak sampai sejuta, tenaga kesehatan di daerah pelosok masih hidup dalam keterbatasan. Di sinilah kritik saya: seharusnya pemerintah berani menyusun prioritas yang lebih adil. Jangan sampai rakyat merasa pejabat lebih dulu disejahterakan, sementara rakyat kecil harus menunggu. Kalau memang tujuannya untuk mencegah korupsi, saya berpendapat langkah ini harus diiringi dengan strategi lain yang lebih tegas. Pertama, perkuat pengawasan internal dan eksternal. Buat sistem audit yang transparan, bukan hanya di atas kertas. Kedua, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi pejabat korup yang hanya diberi hukuman ringan atau bahkan masih bisa menikmati fasilitas istimewa di penjara. Ketiga, ciptakan budaya malu untuk korupsi. Selama korupsi masih dianggap “hal biasa” di kalangan elite, maka kenaikan gaji tidak akan mengubah apa-apa. Saya juga ingin memberi saran: pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan gaji ini benar-benar diikuti dengan peningkatan kinerja. Jangan sampai rakyat melihat pejabat gajinya naik, tapi pelayanan publik tetap lambat, birokrasi tetap berbelit, dan pungutan liar tetap terjadi. Kalau itu yang terjadi, rakyat akan semakin sinis dan merasa dibohongi. Pendapat saya pribadi, kenaikan gaji pejabat bisa diterima jika ada indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, waktu pengurusan administrasi harus lebih cepat, indeks pelayanan publik harus meningkat, dan angka kasus korupsi harus menurun signifikan. Kalau indikator-indikator ini tidak tercapai, berarti kebijakan ini gagal, dan pemerintah wajib mencari solusi lain. Saya juga berharap, selain fokus pada pejabat, pemerintah tidak melupakan kesejahteraan rakyat kecil. Karena sejatinya, tolok ukur keberhasilan pemerintah bukan seberapa tinggi gaji pejabat, melainkan seberapa banyak rakyat yang bisa keluar dari kemiskinan, seberapa murah harga bahan pokok, dan seberapa mudah rakyat mendapatkan pendidikan serta kesehatan. #prabowo #gibran #president #gajidpr #kenaikangajipejabat
Akhirnya satu lagi janji Prabowo mulai terealisasi. Pemerintah benar-benar menaikkan gaji penyelenggara dan pejabat negara dengan alasan untuk memperbaiki kualitas birokrasi sekaligus mengurangi potensi korupsi. Sebagai rakyat yang mengikuti perkembangan politik, saya melihat ini sebagai kebijakan yang menarik, tetapi di saat yang sama menimbulkan banyak pertanyaan yang patut dikritisi. Saya bisa memahami logika di balik keputusan ini. Korupsi sering terjadi karena adanya celah ekonomi: gaji rendah, kebutuhan hidup tinggi, dan kesempatan besar. Maka dengan gaji yang lebih tinggi, harapannya para pejabat tidak lagi merasa perlu mencari “tambahan pemasukan” dari jalur kotor. Secara teori, kebijakan ini bisa jadi cara efektif untuk menutup ruang praktik korupsi di level birokrasi. Namun di sisi lain, saya pribadi menilai kenaikan gaji saja tidak akan cukup untuk membasmi korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang, tapi juga soal mental, budaya, dan lemahnya sistem pengawasan. Kalau gaji dinaikkan tapi integritas tidak diperkuat, pengawasan tidak diperketat, dan sanksi hukum masih bisa ditawar, maka kenaikan gaji ini hanya akan menambah beban anggaran negara tanpa memberikan hasil yang nyata. Saya juga merasa kebijakan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di mata rakyat. Bayangkan, pejabat negara yang sudah memiliki fasilitas mewah, kendaraan dinas, bahkan tunjangan besar, kini masih mendapatkan kenaikan gaji. Sementara itu, buruh masih memperjuangkan upah layak, guru honorer banyak yang gajinya tak sampai sejuta, tenaga kesehatan di daerah pelosok masih hidup dalam keterbatasan. Di sinilah kritik saya: seharusnya pemerintah berani menyusun prioritas yang lebih adil. Jangan sampai rakyat merasa pejabat lebih dulu disejahterakan, sementara rakyat kecil harus menunggu. Kalau memang tujuannya untuk mencegah korupsi, saya berpendapat langkah ini harus diiringi dengan strategi lain yang lebih tegas. Pertama, perkuat pengawasan internal dan eksternal. Buat sistem audit yang transparan, bukan hanya di atas kertas. Kedua, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi pejabat korup yang hanya diberi hukuman ringan atau bahkan masih bisa menikmati fasilitas istimewa di penjara. Ketiga, ciptakan budaya malu untuk korupsi. Selama korupsi masih dianggap “hal biasa” di kalangan elite, maka kenaikan gaji tidak akan mengubah apa-apa. Saya juga ingin memberi saran: pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan gaji ini benar-benar diikuti dengan peningkatan kinerja. Jangan sampai rakyat melihat pejabat gajinya naik, tapi pelayanan publik tetap lambat, birokrasi tetap berbelit, dan pungutan liar tetap terjadi. Kalau itu yang terjadi, rakyat akan semakin sinis dan merasa dibohongi. Pendapat saya pribadi, kenaikan gaji pejabat bisa diterima jika ada indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, waktu pengurusan administrasi harus lebih cepat, indeks pelayanan publik harus meningkat, dan angka kasus korupsi harus menurun signifikan. Kalau indikator-indikator ini tidak tercapai, berarti kebijakan ini gagal, dan pemerintah wajib mencari solusi lain. Saya juga berharap, selain fokus pada pejabat, pemerintah tidak melupakan kesejahteraan rakyat kecil. Karena sejatinya, tolok ukur keberhasilan pemerintah bukan seberapa tinggi gaji pejabat, melainkan seberapa banyak rakyat yang bisa keluar dari kemiskinan, seberapa murah harga bahan pokok, dan seberapa mudah rakyat mendapatkan pendidikan serta kesehatan. #prabowo #gibran #president #gajidpr #kenaikangajipejabat
👉🏼@El Primo Loco 😜 #vallenatosyestados #vallenatosdeoro #vallenato #vallenatos #binomiodeoro #jeancarloscenteno
👉🏼@El Primo Loco 😜 #vallenatosyestados #vallenatosdeoro #vallenato #vallenatos #binomiodeoro #jeancarloscenteno
💘🧿#fyp
💘🧿#fyp

About

Legal