@ofertas_bolanos_heredia_: Limpiador antiacné BIOAQUA 1.500 🧖🏻‍♀️ #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #OfertasBolaños

ofertas bola heredia
ofertas bola heredia
Open In TikTok:
Region: CR
Thursday 21 August 2025 03:21:11 GMT
2158
74
3
2

Music

Download

Comments

unico0482
unico :
Buenos días tienen la basuca grande
2025-08-22 12:25:48
0
jorgereciomurillo4
Jorge R. M. :
🥰🥰🥰
2025-08-22 03:35:42
0
chris20911
Sánchez91🇨🇷✅ :
😍
2025-08-22 02:08:43
0
To see more videos from user @ofertas_bolanos_heredia_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Gelombang kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah utamanya didorong oleh kebutuhan untuk mendongkrak PAD di tengah tuntutan kemandirian fiskal pasca-desentralisasi. Dan PBB-P2 jadi instrumen yang relatif instan dan mudah dioptimalkan karena berbasis pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kewenangannya memang jadi ranah pemerintah daerah.  Situasi ini, diperparah oleh kerap kalinya transfer pusat terlambat ke daerah. Belum lagi soal berkurangnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan stagnasi retribusi yang membuat target pendapatan daerah dalam APBD sulit tercapai. Akibatnya, banyak daerah memilih jalur instan dengan menaikkan tarif atau memperluas basis PBB-P2 ketimbang membangun sumber penerimaan baru yang perlu waktu. Pemda memang memiliki opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk menambah pendapatan, tanpa harus langsung menaikkan tarif PBB-P2. Langkah awalnya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui pendataan objek pajak secara digital, menutup kebocoran, dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi. Di luar sektor pajak, daerah dapat mengoptimalkan BUMD untuk sektor potensial seperti air bersih, energi, dan pariwisata lokal. Serta mengelola aset daerah yang selama ini menganggur melalui skema kerja sama pemanfaatan. Hanya saja memang, strategi ini butuh investasi waktu, kapasitas, dan tata kelola yang kuat. Tetapi hasilnya lebih stabil dan tidak menciptakan beban mendadak bagi masyarakat dengan kenaikan PBB-P2. Karena itu tadi, ketika memaksakan kehendak untuk menaikkan PBB-P2 secara drastis, berpotensi menciptakan efek kejut yang memukul daya beli, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Resistensi publik bisa muncul dalam bentuk menunggak pembayaran, protes sosial, gelombang aksi atau bahkan gugatan hukum terhadap penetapan NJOP.  Semoga Lombok Tengah terus Masmirah dan Berbenah. Terimakasih Bapak Bupati telah memilih untuk tidak tergiur mengambil jalan pintas untuk menggenjot PAD dengan menaikkan PBB P2 di tengah kompleks x beban ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. 🙏 #pbb_p2  #pad  #lotengmasmirah  #semuaorang
Gelombang kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah utamanya didorong oleh kebutuhan untuk mendongkrak PAD di tengah tuntutan kemandirian fiskal pasca-desentralisasi. Dan PBB-P2 jadi instrumen yang relatif instan dan mudah dioptimalkan karena berbasis pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kewenangannya memang jadi ranah pemerintah daerah. Situasi ini, diperparah oleh kerap kalinya transfer pusat terlambat ke daerah. Belum lagi soal berkurangnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan stagnasi retribusi yang membuat target pendapatan daerah dalam APBD sulit tercapai. Akibatnya, banyak daerah memilih jalur instan dengan menaikkan tarif atau memperluas basis PBB-P2 ketimbang membangun sumber penerimaan baru yang perlu waktu. Pemda memang memiliki opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk menambah pendapatan, tanpa harus langsung menaikkan tarif PBB-P2. Langkah awalnya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui pendataan objek pajak secara digital, menutup kebocoran, dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi. Di luar sektor pajak, daerah dapat mengoptimalkan BUMD untuk sektor potensial seperti air bersih, energi, dan pariwisata lokal. Serta mengelola aset daerah yang selama ini menganggur melalui skema kerja sama pemanfaatan. Hanya saja memang, strategi ini butuh investasi waktu, kapasitas, dan tata kelola yang kuat. Tetapi hasilnya lebih stabil dan tidak menciptakan beban mendadak bagi masyarakat dengan kenaikan PBB-P2. Karena itu tadi, ketika memaksakan kehendak untuk menaikkan PBB-P2 secara drastis, berpotensi menciptakan efek kejut yang memukul daya beli, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Resistensi publik bisa muncul dalam bentuk menunggak pembayaran, protes sosial, gelombang aksi atau bahkan gugatan hukum terhadap penetapan NJOP. Semoga Lombok Tengah terus Masmirah dan Berbenah. Terimakasih Bapak Bupati telah memilih untuk tidak tergiur mengambil jalan pintas untuk menggenjot PAD dengan menaikkan PBB P2 di tengah kompleks x beban ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. 🙏 #pbb_p2 #pad #lotengmasmirah #semuaorang

About