@nageh.mohamed.king:

Nageh Mohamed King Egypt 13245

Open In TikTok:

Region: GB

Sunday 24 August 2025 22:03:47 GMT

264

17

4

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (2.08MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.08MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

ruda kate :

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2025-08-24 22:09:34

1

🇩🇿DJIUAD ZOHRA🇩🇿 :

🥰🥰🥰

2025-08-25 06:34:43

1

Nageh Mohamed King Egypt 13245 :

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧😉😉😉❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇪🇬

2025-08-24 22:04:22

0

To see more videos from user @nageh.mohamed.king, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Allahh untung yaa tengah murah ni ambik 4 terus

Allahh untung yaa tengah murah ni ambik 4 terus

لا أدري هل نحن

لا أدري هل نحن

#fishingvideo #bigfishing #fishing #fish #bigfish #instagood

#fishingvideo #bigfishing #fishing #fish #bigfish #instagood

Warga Kapuas Hulu Pertanyakan Transparansi Dana Desa, Sejumlah Aset Diduga Raib ‎ ‎Kapuas Hulu – Sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu mempertanyakan keterbukaan Pemerintah Desa terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran berjalan. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan rinci maupun papan informasi resmi yang memuat kegiatan maupun rincian penggunaan dana tersebut. ‎ ‎Dari pantauan awak media bersama masyarakat setempat, beberapa pembangunan yang ada justru terkesan mubazir. Bahkan, sejumlah aset desa yang semestinya dinikmati warga, seperti kabel listrik desa (lisdes) dan fasilitas lainnya, kini tak jelas keberadaannya. ‎ ‎“Kami heran, dana desa nilainya ratusan juta rupiah bahkan lebih, tapi manfaatnya tidak begitu terasa. Program fisik maupun pemberdayaan masyarakat masih minim terlihat,” ujar salah seorang warga kepada media. ‎ ‎Warga menilai, seharusnya pemerintah desa menyampaikan laporan secara terbuka kepada publik, baik melalui papan informasi transparansi maupun musyawarah desa. “Ini kan uang negara, mestinya dipertanggungjawabkan secara transparan. Sampai sekarang, kami tidak tahu pasti penggunaannya untuk apa saja,” tambah warga lainnya. ‎ ‎Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa. Sesuai aturan, desa wajib mempublikasikan APBDesa, baik melalui media informasi desa maupun papan pengumuman di tempat strategis yang mudah diakses masyarakat. ‎ ‎Menurut informasi, beberapa warga berencana menunjuk kuasa untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak berwenang, dalam hal ini Polda Kalimantan Barat. Mereka berharap ada tindak lanjut agar pengelolaan dana desa benar-benar tepat sasaran. ‎ ‎Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga. Masyarakat berharap adanya kejelasan dan keterbukaan, sehingga dana desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga Kapuas Hulu. ‎ ‎ ‎ ‎

Warga Kapuas Hulu Pertanyakan Transparansi Dana Desa, Sejumlah Aset Diduga Raib ‎ ‎Kapuas Hulu – Sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu mempertanyakan keterbukaan Pemerintah Desa terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran berjalan. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan rinci maupun papan informasi resmi yang memuat kegiatan maupun rincian penggunaan dana tersebut. ‎ ‎Dari pantauan awak media bersama masyarakat setempat, beberapa pembangunan yang ada justru terkesan mubazir. Bahkan, sejumlah aset desa yang semestinya dinikmati warga, seperti kabel listrik desa (lisdes) dan fasilitas lainnya, kini tak jelas keberadaannya. ‎ ‎“Kami heran, dana desa nilainya ratusan juta rupiah bahkan lebih, tapi manfaatnya tidak begitu terasa. Program fisik maupun pemberdayaan masyarakat masih minim terlihat,” ujar salah seorang warga kepada media. ‎ ‎Warga menilai, seharusnya pemerintah desa menyampaikan laporan secara terbuka kepada publik, baik melalui papan informasi transparansi maupun musyawarah desa. “Ini kan uang negara, mestinya dipertanggungjawabkan secara transparan. Sampai sekarang, kami tidak tahu pasti penggunaannya untuk apa saja,” tambah warga lainnya. ‎ ‎Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa. Sesuai aturan, desa wajib mempublikasikan APBDesa, baik melalui media informasi desa maupun papan pengumuman di tempat strategis yang mudah diakses masyarakat. ‎ ‎Menurut informasi, beberapa warga berencana menunjuk kuasa untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak berwenang, dalam hal ini Polda Kalimantan Barat. Mereka berharap ada tindak lanjut agar pengelolaan dana desa benar-benar tepat sasaran. ‎ ‎Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga. Masyarakat berharap adanya kejelasan dan keterbukaan, sehingga dana desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga Kapuas Hulu. ‎ ‎ ‎ ‎

On that wall #fyp @MV

On that wall #fyp @MV

About

Robot

Legal

Privacy Policy