@blacklacebeauty: Okay the caramel color is 😍😚 #fallfashion #falloutfits #cardigan #prettygarden #tiktokshopcreatorpicks

hannah || boy mom x3

Open In TikTok:

Region: US

Tuesday 26 August 2025 19:57:56 GMT

1105

18

2

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.32MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.15MB) Watermark .mp4 (1.36MB) Music .mp3

Comments

Tracy-Frederick shop :

❤️❤️❤️of course I do this for everything!

2025-08-26 22:43:17

0

Tracy-Frederick shop :

❤️❤️❤️Of

2025-08-26 22:42:53

0

To see more videos from user @blacklacebeauty, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#مشتاق لك موت#😍❤️ #tutorial #tiktokindi #_h_a_s_a_n77

#مشتاق لك موت#😍❤️ #tutorial #tiktokindi #_h_a_s_a_n77

ملك اللعبة وسيدها👑🐐 #ronaldo

ملك اللعبة وسيدها👑🐐 #ronaldo

Cusco Peru #usa_tiktok #colombia #panama🇵🇦 #ecuador🇪🇨 #chile

Cusco Peru #usa_tiktok #colombia #panama🇵🇦 #ecuador🇪🇨 #chile

Surah Rahman ki ayatain #🌻القُرآن🌻 @FazalNawaz warraich #beautifulvoice #surahrahman #RepostAllMuslim #fazalnawaz1234

Surah Rahman ki ayatain #🌻القُرآن🌻 @FazalNawaz warraich #beautifulvoice #surahrahman #RepostAllMuslim #fazalnawaz1234

Tampilan terbaru the New Xpander cross premium cvt untuk Simulasi DP & Angsuran bisa langsung kontak WA 08988084077 #promomitsubishi #diposeranggroup #diposerang #newxpander2025 #fyp #fyppppppppppppppppppppppp

Tampilan terbaru the New Xpander cross premium cvt untuk Simulasi DP & Angsuran bisa langsung kontak WA 08988084077 #promomitsubishi #diposeranggroup #diposerang #newxpander2025 #fyp #fyppppppppppppppppppppppp

1. Latar Singkat Sri Mulyani Indrawati, sering dielu-elukan media internasional sebagai “Reformis”, namun ekonom senior tanah air, menyebutnya ikon neoliberalisme tanpa mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional. 2. Catatan Kritis Para Ekonom senior Rizal Ramli Menyebut Sri Mulyani sebagai “Queen of Debt” karena terus mengandalkan utang luar negeri tanpa strategi substitusi impor serius. Kritik: Menjual aset negara melalui privatisasi BUMN strategis, menyebutnya sebagai perampokan legal, oleh kepentingan asing. Pernyataan: Kalau kebijakan begini diteruskan, Indonesia akan jadi kacung di rumah sendiri. Kwik Kian Gie Menilai Sri Mulyani terlalu patuh pada resep IMF dan Bank Dunia, yang mengkerdilkan peran negara dalam pembangunan. Kritik: Tidak memanfaatkan APBN untuk mendorong industrialisasi dan kedaulatan pangan, malah terjebak pada proyek infrastruktur berbasis utang. Pernyataan: Kalau hanya jago cari utang, itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau kita bisa berdiri di kaki sendiri. Faisal Basri Menuding kebijakan perpajakan Sri Mulyani tidak pro-rakyat, karena lebih fokus mengincar sektor formal ketimbang memburu pengemplang pajak besar. Kritik: Memfasilitasi kebijakan yang memanjakan oligarki melalui tax amnesty dan insentif besar-besaran bagi investor besar. Pernyataan: Pajak kita dikeruk dari yang sudah patuh, sementara yang besar-besar dibiarkan bersembunyi. Ichsanuddin Noorsy Menyebut Sri Mulyani sebagai pelaksana ekonomi kolonial gaya baru, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi kepentingan asing. Kritik: APBN dikelola seperti korporasi, bukan sebagai alat konstitusional untuk menyejahterakan rakyat. Pernyataan: Negara ini diatur seperti perusahaan yang mencari laba untuk pemegang saham asing. Anthony Budiawan Mengkritik keras pembengkakan utang luar negeri dan pemborosan APBN untuk proyek mercusuar. Kritik: Transparansi APBN lemah, banyak pembiayaan kreatif yang justru mengaburkan beban utang riil negara. Pernyataan: Bunga utang kita makan separuh nyawa APBN. Zulfikar Amir Menilai Sri Mulyani gagal membangun basis pajak yang adil. Kritik: Sistem pajak Indonesia tetap regresif; yang miskin terbebani, yang kaya dilindungi. Pernyataan: APBN kita bukan alat keadilan sosial, tapi mesin penindasan terselubung. Dr. C. Aza El Munadiyan Menyoroti ketergantungan pada investasi asing yang justru menggerus kedaulatan ekonomi. Kritik: Kementerian Keuangan gagal mengendalikan arus modal spekulatif yang membuat rupiah rentan. Pernyataan: Kedaulatan fiskal kita tinggal mitos. 3. Diagnosa Kebijakan Berdasarkan pandangan para ekonom senior tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan mendasar dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dan semangat Trisakti Bung Karno: 1. Ketergantungan Utang Luar Negeri Berlebihan Alih-alih memperkuat basis pendapatan negara dari produksi nasional, kebijakan justru memelihara lingkaran setan utang. 2. Privatisasi dan Penjualan Aset Negara Mengalihkan kepemilikan BUMN strategis ke investor asing atau swasta besar, melemahkan kontrol negara atas sumber daya vital. 3. Kebijakan Pajak yang Tidak Berkeadilan Tax amnesty memutihkan dosa pajak para konglomerat, sementara rakyat kecil tetap menjadi target. 4. APBN Tidak Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat Proporsi belanja negara lebih banyak untuk pembayaran bunga utang dan proyek besar yang tidak langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Fiskal Ala Korporasi Negara dikelola seperti perusahaan privat yang mencari keuntungan investor, bukan untuk memenuhi hak-hak warga negara. 4. Briefing untuk Sri Mulyani Bu Menteri, jabatan Anda bukan CEO Bank Dunia cabang Jakarta. UUD 1945 bukan laporan tahunan korporasi. APBN itu bukan kas pribadi untuk bayar utang terus-menerus sambil memberi karpet merah pada oligarki. Rakyat membayar pajak bukan untuk Anda pamerkan di Davos, tapi untuk sekolah, kesehatan, dan pangan mereka. Jika kebijakan Anda terus seperti ini, sejarah akan menulis nama Anda bukan sebagai reformis, tapi sebagai pelayan setia sistem ekonomi yang membunuh kedaulatan Negara. sangkot...

1. Latar Singkat Sri Mulyani Indrawati, sering dielu-elukan media internasional sebagai “Reformis”, namun ekonom senior tanah air, menyebutnya ikon neoliberalisme tanpa mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional. 2. Catatan Kritis Para Ekonom senior Rizal Ramli Menyebut Sri Mulyani sebagai “Queen of Debt” karena terus mengandalkan utang luar negeri tanpa strategi substitusi impor serius. Kritik: Menjual aset negara melalui privatisasi BUMN strategis, menyebutnya sebagai perampokan legal, oleh kepentingan asing. Pernyataan: Kalau kebijakan begini diteruskan, Indonesia akan jadi kacung di rumah sendiri. Kwik Kian Gie Menilai Sri Mulyani terlalu patuh pada resep IMF dan Bank Dunia, yang mengkerdilkan peran negara dalam pembangunan. Kritik: Tidak memanfaatkan APBN untuk mendorong industrialisasi dan kedaulatan pangan, malah terjebak pada proyek infrastruktur berbasis utang. Pernyataan: Kalau hanya jago cari utang, itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau kita bisa berdiri di kaki sendiri. Faisal Basri Menuding kebijakan perpajakan Sri Mulyani tidak pro-rakyat, karena lebih fokus mengincar sektor formal ketimbang memburu pengemplang pajak besar. Kritik: Memfasilitasi kebijakan yang memanjakan oligarki melalui tax amnesty dan insentif besar-besaran bagi investor besar. Pernyataan: Pajak kita dikeruk dari yang sudah patuh, sementara yang besar-besar dibiarkan bersembunyi. Ichsanuddin Noorsy Menyebut Sri Mulyani sebagai pelaksana ekonomi kolonial gaya baru, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi kepentingan asing. Kritik: APBN dikelola seperti korporasi, bukan sebagai alat konstitusional untuk menyejahterakan rakyat. Pernyataan: Negara ini diatur seperti perusahaan yang mencari laba untuk pemegang saham asing. Anthony Budiawan Mengkritik keras pembengkakan utang luar negeri dan pemborosan APBN untuk proyek mercusuar. Kritik: Transparansi APBN lemah, banyak pembiayaan kreatif yang justru mengaburkan beban utang riil negara. Pernyataan: Bunga utang kita makan separuh nyawa APBN. Zulfikar Amir Menilai Sri Mulyani gagal membangun basis pajak yang adil. Kritik: Sistem pajak Indonesia tetap regresif; yang miskin terbebani, yang kaya dilindungi. Pernyataan: APBN kita bukan alat keadilan sosial, tapi mesin penindasan terselubung. Dr. C. Aza El Munadiyan Menyoroti ketergantungan pada investasi asing yang justru menggerus kedaulatan ekonomi. Kritik: Kementerian Keuangan gagal mengendalikan arus modal spekulatif yang membuat rupiah rentan. Pernyataan: Kedaulatan fiskal kita tinggal mitos. 3. Diagnosa Kebijakan Berdasarkan pandangan para ekonom senior tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan mendasar dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dan semangat Trisakti Bung Karno: 1. Ketergantungan Utang Luar Negeri Berlebihan Alih-alih memperkuat basis pendapatan negara dari produksi nasional, kebijakan justru memelihara lingkaran setan utang. 2. Privatisasi dan Penjualan Aset Negara Mengalihkan kepemilikan BUMN strategis ke investor asing atau swasta besar, melemahkan kontrol negara atas sumber daya vital. 3. Kebijakan Pajak yang Tidak Berkeadilan Tax amnesty memutihkan dosa pajak para konglomerat, sementara rakyat kecil tetap menjadi target. 4. APBN Tidak Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat Proporsi belanja negara lebih banyak untuk pembayaran bunga utang dan proyek besar yang tidak langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Fiskal Ala Korporasi Negara dikelola seperti perusahaan privat yang mencari keuntungan investor, bukan untuk memenuhi hak-hak warga negara. 4. Briefing untuk Sri Mulyani Bu Menteri, jabatan Anda bukan CEO Bank Dunia cabang Jakarta. UUD 1945 bukan laporan tahunan korporasi. APBN itu bukan kas pribadi untuk bayar utang terus-menerus sambil memberi karpet merah pada oligarki. Rakyat membayar pajak bukan untuk Anda pamerkan di Davos, tapi untuk sekolah, kesehatan, dan pangan mereka. Jika kebijakan Anda terus seperti ini, sejarah akan menulis nama Anda bukan sebagai reformis, tapi sebagai pelayan setia sistem ekonomi yang membunuh kedaulatan Negara. sangkot...

About

Robot

Legal

Privacy Policy