Kenaikan gaji para anggota DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi sorotan, pasalnya kerap absen saat mengikuti rapat paripurna. Selain gaji dan tunjangan, sebanyak 50 anggota DPRD Gresik periode 2024-2029 ini juga mendapat kenaikan tunjangan perumahan. Tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Gresik nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas perubahan kedua atas Perbup nomor 21 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Aturan tersebut menyatakan jabatan pimpinan DPRD Gresik mendapat nominal anggaran tunjangan perumahan terbesar per bulannya. Adapun tunjangan perumahan ketua DPRD sebesar Rp 39,6 juta per bulan, wakil ketua DPRD sebesar Rp 28,1 per bulan, dan anggota DPRD sebesar Rp 18,8 per bulan. Total anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Gresik kini mencapai Rp 12,3 miliar. Meningkat sebesar Rp 1,6 miliar dari belanja tunjangan perumahan sebesar Rp 10,6 miliar pada tahun sebelumnya. Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, menerangkan nilai tunjangan perumahan itu sudah sesuai ketentuan aturan. Menurut dia, gaji dan tunjangan serta tunjangan perumahan dianggarkan terpisah sama dengan aturan daerah-daerah lainnya. "Semua juga begitu. Semua daerah gaji dan tunjangan berbeda," ungkap Syahrul, saat menanggapi kenaikan tunjangan perumahan jajaran DPRD Gresik periode 2024-2029, Kamis (28/8/2025). Diketahui sebelumnya, belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Gresik, naik menjadi Rp 33,8 miliar meski banyak anggota kerap absen saat rapat paripurna. Gaji dan tunjangan itu naik senilai Rp 1,9 miliar dibandingkan belanja alokasi APBD tahun sebelumnya. Di luar gaji dan tunjangan utama, anggota DPRD Gresik masih menerima fasilitas lain, seperti tunjangan reses, jaminan kesehatan, hingga tunjangan perumahan dari alokasi APBD Kabupaten Gresik. sc: Beritasatu.com #fyp #fypシ゚ #gresik #dprdgresik #faktagresik - @fakta.gresik