@martinlawrence_62: Perampasan Aset sampai sekarang belum juga disahkan DPR, meskipun sudah lama masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas): 1. Kepentingan politik dan ekonomi RUU ini dianggap “tajam” karena memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana (korupsi, narkotika, pencucian uang, dll.) tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu. Hal ini berpotensi “mengganggu kenyamanan” pihak-pihak yang punya kepentingan politik atau ekonomi, termasuk mereka yang mungkin terkait dengan aset-aset bermasalah. 2. Kekhawatiran penyalahgunaan Sebagian anggota DPR beralasan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana bisa membuka celah kesewenang-wenangan aparat. Mereka menekankan perlunya jaminan perlindungan hak asasi dan mekanisme kontrol yang ketat. 3. Perbedaan pandangan antar-fraksi Tidak semua fraksi sepakat dengan draf yang diajukan pemerintah. Ada yang minta revisi lebih detail, terutama soal siapa berwenang menyita, bagaimana pembuktian, dan ke mana hasil aset itu dialokasikan. 4. Agenda politik dan prioritas legislasi Banyak RUU lain yang juga masuk prioritas, apalagi menjelang tahun politik DPR lebih fokus pada isu yang bisa memberi keuntungan elektoral. Akibatnya, RUU yang sensitif tapi tidak populer ke publik sering ditunda. 5. Resistensi dari oknum yang berkepentingan Tidak bisa dipungkiri, ada dugaan bahwa sebagian anggota DPR atau lingkaran politik punya aset bermasalah. RUU ini jelas bisa mengancam. Karena itu, ada resistensi terselubung yang membuat prosesnya lambat. #ruuperampasanaset #selamatkanbangsa #stopanarkis

Martin

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 30 August 2025 07:35:51 GMT