@hind_salim1: #foryou #fypシ゚ #اكسبلور_تيك_توك #fypagee #foryoupage #switchilmood #explore

𝑯𝒊𝒏𝒅 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒎
𝑯𝒊𝒏𝒅 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒎
Open In TikTok:
Region: MA
Monday 01 September 2025 14:03:11 GMT
92058
4734
0
345

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @hind_salim1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Jember Against Corruption atau Jember Melawan Korupsi, Senin (25/8/2025), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. Dalam orasinya, massa mendesak wakil rakyat agar berani mengambil sikap atas kegaduhan yang mencuat di ruang publik, terkait tudingan korupsi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) oleh sebuah LSM. > “Tudingan yang dilayangkan LSM Bijak itu ngawur dan jelas membuat gaduh. Laporan soal Sosperda sangat tendensius, sarat muatan politis, dan berangkat dari sakit hati,” tegas Korlap Aksi, Kholilul Rohman. Klarifikasi Tahapan, Raperda Bukan Perda Lewat press release yang dibacakan di tengah aksi, massa menilai terjadi kekeliruan fatal dalam isu yang berkembang. Menurut mereka, kegiatan DPRD Jember saat ini masih sebatas sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), bukan sosialisasi Perda yang sudah sah. “Antara Raperda dan Perda berbeda jauh. Raperda masih butuh masukan publik, sementara Perda bersifat final dan wajib dipatuhi. Jadi narasi laporan korupsi Sosperda jelas keliru,” tulis pernyataan resmi aksi. Massa juga menduga ada ketimpangan hukum karena laporan LSM tersebut justru sudah naik status ke penyidikan, padahal objek yang dituduhkan tidak sesuai. Tuntutan Massa Dalam pernyataannya, massa meminta DPRD Jember tidak larut dalam kegaduhan dan segera menuntaskan pembahasan Raperda, terutama Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dinilai mendesak bagi masyarakat. Sementara kepada Kejaksaan Negeri Jember, mereka mendesak agar penanganan hukum berjalan independen dan tidak mudah dipengaruhi laporan “abu-abu” yang justru bisa memperkeruh suasana. #sosperda #dprdjember#kejari #jember
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Jember Against Corruption atau Jember Melawan Korupsi, Senin (25/8/2025), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. Dalam orasinya, massa mendesak wakil rakyat agar berani mengambil sikap atas kegaduhan yang mencuat di ruang publik, terkait tudingan korupsi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) oleh sebuah LSM. > “Tudingan yang dilayangkan LSM Bijak itu ngawur dan jelas membuat gaduh. Laporan soal Sosperda sangat tendensius, sarat muatan politis, dan berangkat dari sakit hati,” tegas Korlap Aksi, Kholilul Rohman. Klarifikasi Tahapan, Raperda Bukan Perda Lewat press release yang dibacakan di tengah aksi, massa menilai terjadi kekeliruan fatal dalam isu yang berkembang. Menurut mereka, kegiatan DPRD Jember saat ini masih sebatas sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), bukan sosialisasi Perda yang sudah sah. “Antara Raperda dan Perda berbeda jauh. Raperda masih butuh masukan publik, sementara Perda bersifat final dan wajib dipatuhi. Jadi narasi laporan korupsi Sosperda jelas keliru,” tulis pernyataan resmi aksi. Massa juga menduga ada ketimpangan hukum karena laporan LSM tersebut justru sudah naik status ke penyidikan, padahal objek yang dituduhkan tidak sesuai. Tuntutan Massa Dalam pernyataannya, massa meminta DPRD Jember tidak larut dalam kegaduhan dan segera menuntaskan pembahasan Raperda, terutama Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dinilai mendesak bagi masyarakat. Sementara kepada Kejaksaan Negeri Jember, mereka mendesak agar penanganan hukum berjalan independen dan tidak mudah dipengaruhi laporan “abu-abu” yang justru bisa memperkeruh suasana. #sosperda #dprdjember#kejari #jember

About