@filmmhoo: I'm #filmmho 🫣🤭🤍

Nutnopporn Nikomkeat
Nutnopporn Nikomkeat
Open In TikTok:
Region: TH
Tuesday 02 September 2025 04:36:46 GMT
21655
1099
16
51

Music

Download

Comments

voron.traffic
TG - ivo156 😋 :
2025-09-03 11:29:58
0
nan_0007
n่an :
เมื่อยเลยค้าบ😳😳
2025-09-02 21:44:42
0
opaeo1989o
PAE 1989_44 :
สวยยย
2025-09-02 23:45:35
0
ou.caesar
Shin :
🥰🥰🥰
2025-09-02 05:40:36
1
komjakra4
ไร้ชื่อ😛😛😛 :
🤩🥰
2025-09-03 15:09:24
0
thitikornsaengman
เคเจย์ :
💕
2025-09-03 07:15:27
0
taozz1995
Taoz :
🥰
2025-09-02 19:28:01
0
user8832367185571
บัส สวนลุงคง :
🥰🥰🥰🥰
2025-09-02 17:53:16
0
khunpanithi
Panithi➿ :
😻😻😻
2025-09-02 13:40:29
0
userfj8oq6svsk
Alex Chou :
💖💖💖💖
2025-09-02 13:35:15
0
kristoff.rearden
REAGAN B. GENEBLAZO :
❤️
2025-09-02 11:17:11
0
brazhkin
sergei :
😇😇😇
2025-09-02 10:27:02
0
sergeysamoilenko05
Сергей Самойленко :
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-09-02 07:05:59
0
kristoff.rearden
REAGAN B. GENEBLAZO :
woooww sexy ❤️❤️❤️
2025-09-02 11:17:19
0
loveguyou99
ฟิวส์ :
😋😛😜🤪😝
2025-09-02 13:54:56
0
To see more videos from user @filmmhoo, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Lampung Selatan, Tipikor.news - Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000, Biaya penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (KDH/WKDH) disesuaikan berdasarkan Pendapatan asli daerah (PAD). Jika realisasi PAD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 sebesar Rp 362,89 Miliar, maka BPO Bupati dan Wakilnya seharusnya sudah paling banyak hanya sekitar Rp 1,45 Miliar per tahun.  Melalui BPO seluruh operasional Bupati dan wakilnya telah dijamin. Mulai dari pakaian dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, kesehatan, hingga urusan dapur rumah tangga seperti, kebutuhan dapur, isi gas, juru masak, kebersihan rumah dinas, konsumsi tamu dan lainnya. Namun, ditengah Efisiensi anggaran, Pemkab Lamsel justru menganggarkan BPO Bupati mencapai lebih dari Rp 10,5 Miliar. Menurut Junaidi selaku aktivis Jaringan Pemerhati Anggaran Lampung (JPAL). Disinyalir anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Lamsel merugikan paling sedikit sekitar Rp 9,1 Milyar per tahun. Besaran BPO sebagaimana aturan yang ada, Besaran BPO untuk Kepala Daerah adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus).
Lampung Selatan, Tipikor.news - Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000, Biaya penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (KDH/WKDH) disesuaikan berdasarkan Pendapatan asli daerah (PAD). Jika realisasi PAD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 sebesar Rp 362,89 Miliar, maka BPO Bupati dan Wakilnya seharusnya sudah paling banyak hanya sekitar Rp 1,45 Miliar per tahun. Melalui BPO seluruh operasional Bupati dan wakilnya telah dijamin. Mulai dari pakaian dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, kesehatan, hingga urusan dapur rumah tangga seperti, kebutuhan dapur, isi gas, juru masak, kebersihan rumah dinas, konsumsi tamu dan lainnya. Namun, ditengah Efisiensi anggaran, Pemkab Lamsel justru menganggarkan BPO Bupati mencapai lebih dari Rp 10,5 Miliar. Menurut Junaidi selaku aktivis Jaringan Pemerhati Anggaran Lampung (JPAL). Disinyalir anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Lamsel merugikan paling sedikit sekitar Rp 9,1 Milyar per tahun. Besaran BPO sebagaimana aturan yang ada, Besaran BPO untuk Kepala Daerah adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus). "Gaya Hedon Bupati Lamsel ditengah Efisiensi dan dugaan kerugian yang mencapai Rp. 9,1 Milyar menunjukan jika Pemkab Lamsel belum fokus pada pelayanan publik." Ungkap Junai, saat ditemui Tipikor News. Masih kata Junai, anggaran BPO Bupati Lamsel juga dinilai tidak wajar dan sarat korupsi, diantaranya Pakaian dinas Rp 2 Milyar, konsumsi tamu Rp 2,65 Milyar, Pengamanan (Ajudan, Patwal, Protokol) Rp 3, 1 Milyar, Jasa tenaga kebersihan, Rp 1,6 Milyar. "Pakaian Dinas Bupati yang angkanya menyentuh Rp 2 Milyar sangat tidak relevan dengan kondisi Lampung Selatan yang memiliki 132 ribu jiwa penduduk miskin." Tegas junai. Gaya Hedon pribadi dan gaya Kepala Daerah Harusnya tidak melekat. APBD Lamsel harus berfokus pada masyarakat. Bukan fasilitas Bupati. "Bupati Egi harus bisa menempatkan diri. Jangan gaya Hedon secara pribadi, disamakan dengan gaya hidup kepala Daerah. Lamsel masih tiga besar dalam jumlah penduduk miskin." Lanjutnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Fungsi Alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. "Fungsi Distribusi APBD adalah ‘uang rakyat’, maka penggunaannya pun harus untuk memakmurkan dan mensejahterakan. Jangan APBD justru diperuntukan demi kemewahan Bupati," tambah Junai. Belum lagi soal anggaran lainnya seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang minibus 4 unit Rp 9,675 miliar, Belanja Modal Peralatan Dan Perlengkapan kantor (Printer; Hardisk eksternal; Printer; Printer; Printer; Printer portabl) Rp 1,887 miliar, Belanja Natura Dan Pakan-Natura Rp 2,269 miliar, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Rp 2.924.152.550. Untuk itu Pernyataan dari Bupati maupun Sekda Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto ditunggu untuk menanggapi temuan ini. Bagaimana langkah pemerintah daerah menanggapi dugaan ini akan menjadi sorotan dalam kelanjutan berita mendatang. Sebab, Dugaan penyalahgunaan anggaran ini menjadi perhatian penting, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. "Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," Ungkapnya. (tim) #bupatilamsel #pemkablamsel #lampungselatan #lampung #tipikornewsonline @Radityo Egi Pratama

About