@officialmkri: Larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri? 🤔 Mahkamah Konstitusi menegaskan hal itu dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (28/8). Dalam sidang, MK menyatakan ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak hanya mengikat menteri, tetapi juga wakil menteri. Putusan ini diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa dan Didi Supandi yang mempersoalkan praktik wakil menteri merangkap sebagai komisaris BUMN. Menurut MK, larangan tersebut sudah jelas ditegaskan sejak Putusan 80/PUU-XVII/2019 dan bersifat final serta mengikat. Simak sidang selengkapnya di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI ya, #Courtizen! #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI

Mahkamah Konstitusi RI

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 02 September 2025 09:00:50 GMT