@masenrichesse: 💗 #ignoranceisbliss #knowledgeispower

Richesse.

Open In TikTok:

Region: US

Thursday 04 September 2025 00:29:32 GMT

739

91

7

4

Music

Download

No Watermark .mp4 (11.09MB) No Watermark(HD) .mp4 (11.09MB) Watermark .mp4 (11.41MB) Music .mp3

Comments

D1HUNCHO :

I like this take

2025-09-07 19:21:52

1

Richesse. :

🧘🏾‍♂️escape bliss. that’s a fake fairy land. truth is power which is the true kingdom

2025-09-04 00:29:46

6

To see more videos from user @masenrichesse, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Una improvisada con mi dupla @𝓙𝓾𝓵𝓲𝓸 𝓒𝓮𝓼𝓪𝓻 #estilosonora #chiapasméxico #sonorenses #tuxtlagutierrez #fyppppppppppppppppppppppp Cd: @Eduardo,

Una improvisada con mi dupla @𝓙𝓾𝓵𝓲𝓸 𝓒𝓮𝓼𝓪𝓻 #estilosonora #chiapasméxico #sonorenses #tuxtlagutierrez #fyppppppppppppppppppppppp Cd: @Eduardo,

#tongtai #truyehay #fyp #yenngontinh #muivi

#tongtai #truyehay #fyp #yenngontinh #muivi

#viral #parati #wescol #motivacion

#viral #parati #wescol #motivacion

buat with@Zavian Eloreth Ardawira #fyppppppppppppppppppppppp #foryoupage #xbcyza

buat with@Zavian Eloreth Ardawira #fyppppppppppppppppppppppp #foryoupage #xbcyza

*TUTUT SOEHARTO GUGAT MENKEU GEGARA DICEGAH KE LUAR NEGERI* Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Tutut menggugat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Menteri Keuangan telah menyatakan Tutut sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada dan PT Citra Bhakti Margatama Persada karena diklaim memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

*TUTUT SOEHARTO GUGAT MENKEU GEGARA DICEGAH KE LUAR NEGERI* Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Tutut menggugat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Menteri Keuangan telah menyatakan Tutut sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada dan PT Citra Bhakti Margatama Persada karena diklaim memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Atas adanya klaim dari Tergugat [Menteri Keuangan] yang menyatakan Penggugat [Tutut] memiliki utang kepada negara tersebut, kemudian Tergugat [Menteri Keuangan] menerbitkan objek gugatan," sebagaimana dikutip melalui SIPP, Kamis (18/9/2025) Atas adanya objek gugatan tersebut, Tutut dicekal atau tidak dapat bepergian keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, hal itu merugikan dan mencederai kepentingan hukumnya. Padahal, kata Tutut, klaim utang negara tersebut kepadanya adalah tidak berdasar atas hukum. Maka, Tutut meminta agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, menyatakan Menteri Keuangan telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan terhadapnya. Tutut juga meminta agar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025 beserta seluruh dokumen turunan dinyatakan batal, tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan Menteri Keuangan beserta jajaran seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kementerian atau kelembagaan lainnya untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025. "Mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan a quo, yaitu dengan mencabut, menghapus, atau menghilangkan data Penggugat [Tutut] dari basis data pencekalan bepergian ke luar negeri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan paling lama 14 hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap," ujarnya. "Menghukum Terggugat [Menteri Keuangan] untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo." Adapun, gugatan dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT tersebut didaftarkan dan langsung mendapatkan penetapan majelis hakim hingga juru sita pada Jumat lalu (12/9/2025). "Status perkara: pemeriksaan persiapan," tulis PTUN Jakarta pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkata atau SIPP dikutip, Rabu (17/09/2025). Pada laman tersebut, rencananya agenda pemeriksaan persiapan terhadap berkas gugatan Tutut Soeharto akan dibaca majelis hakim pada Selasa pekan depan (23/09/2025); sekitar pukul 10.00 WIB. Tutut yang diwakili Kuasa Hukum Ibnu Setyo Hastomo telah membayarkan uang panjar untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp900.000. Dari jumlah tersebut, pengadilan sudah menarik dana Rp205.000 untuk biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, PNBP surat panggilan kepada penggugat, BNBP surat panggilan kepada tergugat, dan PNBP pendaftaran surat kuasa. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/84400/tutut-soeharto-gugat-menkeu-gegara-dicegah-ke-luar-negeri/2 #tututsoeharto #menkeupurbaya #purbayayudhisadewa #sitihardiyantirukmana #menterikeuangan #gugatan #ptun #prabowo #gibran

About

Robot

Legal

Privacy Policy