1. Home
  2. Detail

@user9378230812190: #JK #jkブランド #ミニスカ #ljk #sjk

とっておき
とっておき
Open In TikTok:
Region: JP
Thursday 04 September 2025 23:56:58 GMT
1072
96
0
4

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.57MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.08MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @user9378230812190, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


Investigasi Aset: Tanah Pemkab Jember Diduga Raib di Era MZA Djalal, Kini Jadi Perumahan Elit Jember, exposeupdate.com – Sebuah dugaan penghilangan aset daerah terkuak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Persidangan perkara Nomor 50/G/2025/PTUN.Sby. yang diajukan Darmadji dan Muhammad Kusnadi melawan Bupati Jember, membuka tabir lama tentang aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang kini telah menjadi perumahan elit, khususnya di kawasan Argopuro, Kecamatan Kaliwates. Yang menjadi sorotan, kebijakan yang digugat dalam perkara ini berakar pada era kepemimpinan Bupati MZA Djalal, tepatnya pada tahun 2009. Meski kini kepemimpinan telah berganti, penggugat tetap menggugat Bupati Jember sebagai pemegang kuasa pemerintahan daerah. Penelusuran Aset yang Hilang Majelis Hakim yang diketuai Sri Listiani dengan anggota Mariana Ivan Funias dan Reza Adyatma telah melakukan peninjauan setempat (PS) di berbagai lokasi penting, termasuk Kantor Bupati dan beberapa aset yang dipermasalahkan. Kuasa hukum penggugat, H. Achmad Chairul Farid, membeberkan indikasi kuat adanya penyimpangan prosedur dalam keputusan Bupati Jember di masa MZA Djalal. Menurutnya, keputusan tersebut meloloskan pengalihan aset tanpa melalui mekanisme yang sah.
Investigasi Aset: Tanah Pemkab Jember Diduga Raib di Era MZA Djalal, Kini Jadi Perumahan Elit Jember, exposeupdate.com – Sebuah dugaan penghilangan aset daerah terkuak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Persidangan perkara Nomor 50/G/2025/PTUN.Sby. yang diajukan Darmadji dan Muhammad Kusnadi melawan Bupati Jember, membuka tabir lama tentang aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang kini telah menjadi perumahan elit, khususnya di kawasan Argopuro, Kecamatan Kaliwates. Yang menjadi sorotan, kebijakan yang digugat dalam perkara ini berakar pada era kepemimpinan Bupati MZA Djalal, tepatnya pada tahun 2009. Meski kini kepemimpinan telah berganti, penggugat tetap menggugat Bupati Jember sebagai pemegang kuasa pemerintahan daerah. Penelusuran Aset yang Hilang Majelis Hakim yang diketuai Sri Listiani dengan anggota Mariana Ivan Funias dan Reza Adyatma telah melakukan peninjauan setempat (PS) di berbagai lokasi penting, termasuk Kantor Bupati dan beberapa aset yang dipermasalahkan. Kuasa hukum penggugat, H. Achmad Chairul Farid, membeberkan indikasi kuat adanya penyimpangan prosedur dalam keputusan Bupati Jember di masa MZA Djalal. Menurutnya, keputusan tersebut meloloskan pengalihan aset tanpa melalui mekanisme yang sah. "Peraturan Bupati yang menjadi objek sengketa ini menunjuk langsung pihak penerima dengan nilai APBD Rp 522.700.000, tanpa prosedur yang sesuai dengan Perpres 2003 dan Peraturan Menteri 2006," tegas Farid. Farid menambahkan, sertifikat Hak Pakai Nomor 35 yang menyebutkan luas lahan 2.500 meter persegi ternyata menyisakan 7.335 meter persegi yang justru tidak tercatat dalam daftar aset Pemkab Jember saat ini. Data di Kantor Aset Bupati dan BPKD tidak lagi menyebutkan sisa lahan tersebut. "Ada ketidaksesuaian antara nama penerima dalam berita acara dengan yang tercantum dalam Perbup. Ini menguatkan dugaan bahwa proses penyerahan aset saat itu tidak sah secara hukum," jelas Farid. Dugaan Penghilangan Aset Masif Lebih jauh, tim kuasa hukum menemukan adanya aset daerah seluas sekitar 4 hektar yang menghilang dari daftar kepemilikan Pemkab. Bahkan tanah bengkok seluas 10.751 meter persegi yang menurut dokumen resmi masih milik Pemkab Jember, saat ini tidak lagi tercatat. “Kami memiliki dokumen yang membuktikan aset ini. Tetapi secara administratif, aset-aset tersebut seolah sudah tidak ada lagi dalam data resmi. Ini mencurigakan,” imbuh Farid. Ia juga menyoroti kebijakan pembangunan Puskesmas Jember Kidul yang didanai dari hasil penjualan aset tersebut. "Membangun puskesmas seharusnya cukup dianggarkan melalui APBD. Tapi justru aset dijual untuk membiayainya. Ini menyalahi tata kelola keuangan daerah,” sesalnya.#jember #pemkabjember #gusfawait
Lapar #masukberanda #xyzbca #foryoupage #fyp #viral
Lapar #masukberanda #xyzbca #foryoupage #fyp #viral
#خسوف_القمر #القمر #الصلاه #هشتاك_تيك_توك #اكسبلور
#خسوف_القمر #القمر #الصلاه #هشتاك_تيك_توك #اكسبلور


About

Legal