1. Home
  2. Detail

@littlemoon626:

👑 Ă 👑☘️
👑 Ă 👑☘️
Open In TikTok:
Region: MM
Friday 05 September 2025 15:37:33 GMT
111
15
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (9.35MB) No Watermark(HD) .mp4 (9.35MB) Watermark .mp4 (9.83MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @littlemoon626, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Apresentação da EP NASCI PARANISSO do rapper @Delcio Huambo (DH TRAPSTAR)
Apresentação da EP NASCI PARANISSO do rapper @Delcio Huambo (DH TRAPSTAR)
Dexter kan kutusu yakında satışta takipte kalın!🩸 #dextermorgan #dedextive #dexteredits #dexterresurrection
Dexter kan kutusu yakında satışta takipte kalın!🩸 #dextermorgan #dedextive #dexteredits #dexterresurrection
Dark hourse #lyrics #lyrics_songs #applemusic #katyperry
Dark hourse #lyrics #lyrics_songs #applemusic #katyperry
Byyyye C’est la maternelle ici ?
Byyyye C’est la maternelle ici ?


Sidang uji materiil atas kenaikan PPN 12% dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, Rabu (9/7/2025). Dalam sidang ini, dua Ahli dan dua Saksi dari pihak Pemohon menyuarakan keberatan atas kebijakan yang dianggap tidak adil secara sosial dan ekonomi. Media Wahyudi Askar, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa kebijakan PPN yang tidak selektif justru menambah beban hidup masyarakat kecil terutama kelompok rentan yang penghasilannya habis untuk kebutuhan pokok. Saksi dari pemohon juga hadir dan menyampaikan langsung dampak konkret yang mereka rasakan akibat kebijakan ini mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga daya beli yang terus menurun. Bagi Pemohon, PPN 12% bukan solusi. Ini justru memperdalam ketimpangan. Pajak harus adil, bukan memberatkan yang masyarakat kecil. #pajak #ppn
Sidang uji materiil atas kenaikan PPN 12% dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, Rabu (9/7/2025). Dalam sidang ini, dua Ahli dan dua Saksi dari pihak Pemohon menyuarakan keberatan atas kebijakan yang dianggap tidak adil secara sosial dan ekonomi. Media Wahyudi Askar, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa kebijakan PPN yang tidak selektif justru menambah beban hidup masyarakat kecil terutama kelompok rentan yang penghasilannya habis untuk kebutuhan pokok. Saksi dari pemohon juga hadir dan menyampaikan langsung dampak konkret yang mereka rasakan akibat kebijakan ini mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga daya beli yang terus menurun. Bagi Pemohon, PPN 12% bukan solusi. Ini justru memperdalam ketimpangan. Pajak harus adil, bukan memberatkan yang masyarakat kecil. #pajak #ppn

About

Legal