1. Home
  2. Detail

@notmikaila:

Mikaila
Mikaila
Open In TikTok:
Region: US
Saturday 06 September 2025 04:02:41 GMT
432
33
1
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (2.03MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.03MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

elite_rider8
🩶🔮God Bless You :
hi
2025-09-06 05:00:55
0
To see more videos from user @notmikaila, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

😢😢 #اكسبلورexplore #fypシ #الماليه_الرياض #الرياض
😢😢 #اكسبلورexplore #fypシ #الماليه_الرياض #الرياض
WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL MELEPAS KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN Berita selengkapnya silahkan klik https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6829/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-melepas-ketua-pengadilan-tinggi-agama-banjarmasin atau kunjungi website resmi Mahkamah Agung RI di www.mahkamahagung.go.id untuk melihat berita lainnya. #purnabakti #mahkamahagungri #humasmahkamahagung
WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL MELEPAS KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN Berita selengkapnya silahkan klik https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6829/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-melepas-ketua-pengadilan-tinggi-agama-banjarmasin atau kunjungi website resmi Mahkamah Agung RI di www.mahkamahagung.go.id untuk melihat berita lainnya. #purnabakti #mahkamahagungri #humasmahkamahagung
In this photo shoot the star is Maria!
In this photo shoot the star is Maria!


Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029 merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik. Sebanyak 16 jenis data, termasuk riwayat hidup, rekam jejak, ijazah, hingga dokumen pendidikan yang telah dilegalisasi, kini bersifat tertutup. Kebijakan ini menuai kritik luas karena dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan hak publik untuk mengetahui latar belakang calon pemimpin negara. Banyak pihak menilai keputusan ini berpotensi mengurangi akuntabilitas dan membuka celah bagi manipulasi informasi dalam proses demokrasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029 merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik. Sebanyak 16 jenis data, termasuk riwayat hidup, rekam jejak, ijazah, hingga dokumen pendidikan yang telah dilegalisasi, kini bersifat tertutup. Kebijakan ini menuai kritik luas karena dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan hak publik untuk mengetahui latar belakang calon pemimpin negara. Banyak pihak menilai keputusan ini berpotensi mengurangi akuntabilitas dan membuka celah bagi manipulasi informasi dalam proses demokrasi.
A gentle reminder: healing starts when you stop gripping the past so tightly…let go, let God #letgoletgod#HealingJourney#xaniamonet#fyp#fypviral
A gentle reminder: healing starts when you stop gripping the past so tightly…let go, let God #letgoletgod#HealingJourney#xaniamonet#fyp#fypviral

About

Legal