@bootlegheroes: Got some $1 auctions starts on @buyencore which includes the LE 1200 Piece Chaos that sold out instantly and Zombie Magneto Funko shop exclusive! Go join the auction on Encore and y'all.dictate the price 👐🏽👐🏽 ends on Wednesday! #funkopop #buyencore #deals

Mikey BootlegHeroes
Mikey BootlegHeroes
Open In TikTok:
Region: US
Sunday 07 September 2025 03:03:38 GMT
886
45
0
1

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @bootlegheroes, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

DOB Sofifi sebagai Jebakan Kinerja Gubernur: Tinjauan Argumentatif dan Ilmiah Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi patut dikritisi bukan hanya dari aspek administrasi, tetapi juga dari sisi strategis dan implikasi politiknya terhadap kinerja pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Maluku Utara. Disetujui atau tidaknya DOB Sofifi bukan hanya soal tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi indikator dan ujian kebijakan yang sangat menentukan arah otonomi daerah di masa mendatang. Pertama, bila DOB Sofifi disahkan, maka secara preseden politik dan administratif, pemerintah provinsi membuka ruang legitimasi bagi wilayah lain untuk menuntut hal serupa. Di Maluku Utara, sejumlah wilayah seperti Obi, Wasile, dan Halmahera Raya telah lama menyuarakan keinginan untuk menjadi daerah otonom baru. Maka, menyetujui DOB Sofifi akan memperkuat argumen mereka bahwa aspirasi pembentukan DOB harus dipenuhi secara setara dan adil. Hal ini bisa menjadi tekanan politik dan administrasi terhadap pemerintah provinsi yang belum tentu memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan untuk menampung ledakan DOB tersebut. Kedua, posisi Sofifi sebagai ibu kota provinsi sudah memiliki status yang kuat berdasarkan peraturan yang berlaku. Justru yang perlu dibenahi adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kejelasan status administratifnya. Mendorong DOB di Sofifi seolah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam membenahi manajemen wilayah ibukota, dan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk
DOB Sofifi sebagai Jebakan Kinerja Gubernur: Tinjauan Argumentatif dan Ilmiah Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi patut dikritisi bukan hanya dari aspek administrasi, tetapi juga dari sisi strategis dan implikasi politiknya terhadap kinerja pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Maluku Utara. Disetujui atau tidaknya DOB Sofifi bukan hanya soal tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi indikator dan ujian kebijakan yang sangat menentukan arah otonomi daerah di masa mendatang. Pertama, bila DOB Sofifi disahkan, maka secara preseden politik dan administratif, pemerintah provinsi membuka ruang legitimasi bagi wilayah lain untuk menuntut hal serupa. Di Maluku Utara, sejumlah wilayah seperti Obi, Wasile, dan Halmahera Raya telah lama menyuarakan keinginan untuk menjadi daerah otonom baru. Maka, menyetujui DOB Sofifi akan memperkuat argumen mereka bahwa aspirasi pembentukan DOB harus dipenuhi secara setara dan adil. Hal ini bisa menjadi tekanan politik dan administrasi terhadap pemerintah provinsi yang belum tentu memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan untuk menampung ledakan DOB tersebut. Kedua, posisi Sofifi sebagai ibu kota provinsi sudah memiliki status yang kuat berdasarkan peraturan yang berlaku. Justru yang perlu dibenahi adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kejelasan status administratifnya. Mendorong DOB di Sofifi seolah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam membenahi manajemen wilayah ibukota, dan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk "cuci tangan" dari tanggung jawab struktural. Ketiga, dari perspektif politik pemerintahan, menyetujui DOB Sofifi akan menjadi jebakan bagi Gubernur karena akan memperluas ruang evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan otonomi daerah di masa kepemimpinannya. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, Gubernur akan dikenang sebagai tokoh yang membuka keran desentralisasi yang tidak terkendali, sehingga menimbulkan fragmentasi wilayah dan beban anggaran yang semakin besar bagi pusat dan daerah. Keempat, pembentukan DOB seharusnya didasari oleh kebutuhan objektif, kesiapan wilayah, serta proyeksi jangka panjang terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai reaksi terhadap lambatnya pembangunan atau tekanan politik lokal. Dalam hal ini, pendekatan reformasi administratif lebih dibutuhkan daripada pemekaran wilayah. Kesimpulan, mendorong DOB Sofifi saat ini justru dapat menjadi jebakan strategis bagi Gubernur Maluku Utara. Alih-alih memperkuat tata kelola pemerintahan, keputusan ini berpotensi melemahkan posisi politik dan memperbesar tuntutan pemekaran dari wilayah lain—termasuk aspirasi pembentukan provinsi Halmahera Raya. Maka, kebijakan ini perlu ditimbang secara matang dan berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar sebagai respons politis sesaat. #sofifi #sofifimalukuutara #tidore #ternate #politik

About