@surabayapagi.official: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, mengakui bahwa pemicu atas permasalahan politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir adalah DPR RI itu sendiri. Nantinya, kata dia, Pimpinan DPR RI akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi untuk membenahi DPR, karena sudah menjadi kegelisahan masyarakat. Sebanyak 17 tuntutan yang terangkum dalam ”17+8, Tuntutan Rakyat” berakhir tenggat pemenuhannya pada Jumat (5/9/2025). Dari 17 tuntutan itu, baru tiga yang sudah dipenuhi DPR-RI. Sisanya, ada yang sudah mulai dipenuhi, tetapi tak sedikit yang belum terlihat dipenuhi, bahkan dinilai mundur dari tuntutan. Mengutip Bijak Memantau, platform yang dibuat komunitas warga pemantau para pembuat kebijakan pemerintah, melalui bijakmemantau.id, Sabtu (6/9/2025), total ada 8 dari 17 tuntutan itu yang baru mulai dipenuhi oleh para pihak terkait. Desakan terhadap pemerintah dan DPR digelar lewat unjuk rasa Kamis (4/9), di tiga titik berbeda di waktu yang sama, masing-masing di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka. Aksi di kawasan ini dimotori aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Lalu, di depan gerbang utama DPR yang dilakukan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan sejumlah influencer yang menyerahkan tuntutan 17+8 di gerbang belakang atau Gerbang Pancasila, DPR. Beberapa pesohor yang hadir pada kesempatan itu antara lain, Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Fathia Izzati, Andhita F Utami atau Afu, hingga Jeremy Owen. Tiga unjuk rasa tersebut membawa rumusan tuntutan yang berbeda, meski sebagian besar memiliki substansi yang sama, seperti reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pembentukan tim investigasi kerusuhan aparat selama 25-31 Agustus. Tuntutan dimaksud, permintaan pada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil atau kembalikan TNI ke barak; partai diminta memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya yang tidak etis dan memicu kemarahan publik; dan kader partai anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut pemerintah mustahil mengabaikan tuntutan rakyat. Ia mengatakan, pemerintah akan memberi respons positif. Sebelum Yusril, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian sudah buka suara lebih dahulu. Ia mengatakan, pemerintah bakal melakukan komunikasi antarkementerian/lembaga untuk merespons tuntutan tersebut. Baca selengkapnya di www.surabayapagi.com #berita #beritahariini #beritaviral #fyp #tuntutanrakyat

SURABAYAPAGI

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 08 September 2025 03:05:31 GMT