@maxtheredcocker: We love an unboxing, especially Max who gets very excited as he knows the gifts are for him. 😆🐶 #dogtoys #tiktokgifts #dogtoysoftiktok #dogtoysuk #dogpawrents

Max The Cocker Spaniel
Max The Cocker Spaniel
Open In TikTok:
Region: GB
Monday 08 September 2025 09:45:43 GMT
176
12
2
0

Music

Download

Comments

indythecockerspaniel
Indythecockerspaniel :
I think he really likes the dinosaur
2025-09-09 07:19:29
1
To see more videos from user @maxtheredcocker, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), lagi lagi mendapat kritikan keras dari Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel), Bagindo Togar BB Ia menilai terdapat pola baru dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dan hal itu ada potensi besar telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Bagindo Togar BB pun meminta permasalahan itu bisa menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten PALI, bahkan oleh Aparat Penegak Hukum. Menurut Bagindo, dugaan penyelundupan anggaran di Kabupaten PALI ini berbeda dari praktik korupsi pada umumnya. Jika biasanya penyalahgunaan APBD dilakukan secara langsung melalui mark up atau penggelapan, kali ini modus yang digunakan lebih halus dengan memanfaatkan pos-pos anggaran yang seolah sah, namun sebenarnya telah dimanipulasi. “ Ini pola baru dalam penyalahgunaan anggaran. Mereka seolah-olah menggunakan anggaran pembangunan, padahal ada angka-angka yang diselundupkan. Contoh, pada masa Bupati Heri Amalindo ada pengadaan kendaraan dinas senilai Rp2,16 miliar, tetapi kemudian angka itu membengkak menjadi Rp12,2 miliar. Ada selisih sekitar Rp10 miliar,” jelas Bagindo, Senin (25/08/2025). Bagindo Togar pun memprediksi bahwa pola yang terjadi pada anggaran pembelian mobil dinas mewah di Pemkab PALI, tidak tertutup kemungkinan bisa juga terjadi pada sektor lain seperti di Dinas pertanian, Dinas pekerjaan umum, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, atau di OPD lain. Bagindo menduga di Pemkab PALI, ada tim khusus seperti” Sindikat Anggaran ” yang menjadi “aktor intelektual” dalam praktik ini. Ia menyebut peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai playmaker, sementara mastermind dari pola ini dikaitkan dengan Tim Transisi Pemerintahan daerah( Bappeda). “Empat instansi yang disebut-sebut diduga terlibat dalam praktek penyeludupan anggaran adalah Sekda, Bapenda, BKD, dan Bappeda. Mereka inilah yang mengatur skema penyelundupan anggaran tersebut,” ungkap Bagindo. Namun perlu diingat, lanjut Bagindo, pelaku utama yang memberi perintah yang merupakan keinginan dan kepentingan tentu saja tidak bisa terlepas dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Asgianto dan Iwan Tuaji. ” Karena tidak mungkin skema ini bisa berjalan tanpa sepengetahuan dan tanpa Perintah kepala daerah,” tegasnya. Bagindo juga mengingatkan bahwa PALI merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang pada masa awal kepemimpinan justru dikenal sangat hati-hati dalam menggunakan anggaran. Ia mencontohkan, di era awal DOB Kabupaten PALI bahkan ketika PALI belum memiliki kantor bupati, rumah dinas, maupun mobil dinas yang memadai, karena anggaran lebih difokuskan pada pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. “Dulu, sebagai DOB, PALI sangat hati-hati menggunakan anggaran. Fasilitas pribadi pejabat dikesampingkan demi pembangunan kebutuhan masyarakat. Sekarang justru ada indikasi penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar. Ini jelas kemunduran,” katanya. Lanjut dia, DOB PALI merupakan DOB yang paling Pesat perkembangan dan kemajuannya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bahkan mampu menyalip Kabupaten induknya Kabupaten Muara enim Karena itu, Ia mendesak DPRD Kabupaten PALI untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban APBD. Selain itu, pinta dia, aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, hingga KPK diminta untuk mencermati dan menyoroti dugaan praktik penyelundupan anggaran di Kabupaten PALI dimaksud. Kata Bagindo, Setelah dugaan terjadi penyeludupan anggaran pada pengadaan mobil dinas mewah lebih dari Rp 12 Miliar, tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada pos pos anggaran lain “Tidak menutup kemungkinan praktik serupa juga terjadi di pos-pos anggaran lainnya,” ucapnya #viralvideo #kabupatenpali #asgiantoiwantuaji #asgiantobupatipali @gerindra @PRABOWO @presiden prabowo @PRABOWO SUBIANTO @presiden Prabowo Subianto
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), lagi lagi mendapat kritikan keras dari Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel), Bagindo Togar BB Ia menilai terdapat pola baru dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dan hal itu ada potensi besar telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Bagindo Togar BB pun meminta permasalahan itu bisa menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten PALI, bahkan oleh Aparat Penegak Hukum. Menurut Bagindo, dugaan penyelundupan anggaran di Kabupaten PALI ini berbeda dari praktik korupsi pada umumnya. Jika biasanya penyalahgunaan APBD dilakukan secara langsung melalui mark up atau penggelapan, kali ini modus yang digunakan lebih halus dengan memanfaatkan pos-pos anggaran yang seolah sah, namun sebenarnya telah dimanipulasi. “ Ini pola baru dalam penyalahgunaan anggaran. Mereka seolah-olah menggunakan anggaran pembangunan, padahal ada angka-angka yang diselundupkan. Contoh, pada masa Bupati Heri Amalindo ada pengadaan kendaraan dinas senilai Rp2,16 miliar, tetapi kemudian angka itu membengkak menjadi Rp12,2 miliar. Ada selisih sekitar Rp10 miliar,” jelas Bagindo, Senin (25/08/2025). Bagindo Togar pun memprediksi bahwa pola yang terjadi pada anggaran pembelian mobil dinas mewah di Pemkab PALI, tidak tertutup kemungkinan bisa juga terjadi pada sektor lain seperti di Dinas pertanian, Dinas pekerjaan umum, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, atau di OPD lain. Bagindo menduga di Pemkab PALI, ada tim khusus seperti” Sindikat Anggaran ” yang menjadi “aktor intelektual” dalam praktik ini. Ia menyebut peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai playmaker, sementara mastermind dari pola ini dikaitkan dengan Tim Transisi Pemerintahan daerah( Bappeda). “Empat instansi yang disebut-sebut diduga terlibat dalam praktek penyeludupan anggaran adalah Sekda, Bapenda, BKD, dan Bappeda. Mereka inilah yang mengatur skema penyelundupan anggaran tersebut,” ungkap Bagindo. Namun perlu diingat, lanjut Bagindo, pelaku utama yang memberi perintah yang merupakan keinginan dan kepentingan tentu saja tidak bisa terlepas dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Asgianto dan Iwan Tuaji. ” Karena tidak mungkin skema ini bisa berjalan tanpa sepengetahuan dan tanpa Perintah kepala daerah,” tegasnya. Bagindo juga mengingatkan bahwa PALI merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang pada masa awal kepemimpinan justru dikenal sangat hati-hati dalam menggunakan anggaran. Ia mencontohkan, di era awal DOB Kabupaten PALI bahkan ketika PALI belum memiliki kantor bupati, rumah dinas, maupun mobil dinas yang memadai, karena anggaran lebih difokuskan pada pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. “Dulu, sebagai DOB, PALI sangat hati-hati menggunakan anggaran. Fasilitas pribadi pejabat dikesampingkan demi pembangunan kebutuhan masyarakat. Sekarang justru ada indikasi penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar. Ini jelas kemunduran,” katanya. Lanjut dia, DOB PALI merupakan DOB yang paling Pesat perkembangan dan kemajuannya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bahkan mampu menyalip Kabupaten induknya Kabupaten Muara enim Karena itu, Ia mendesak DPRD Kabupaten PALI untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban APBD. Selain itu, pinta dia, aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, hingga KPK diminta untuk mencermati dan menyoroti dugaan praktik penyelundupan anggaran di Kabupaten PALI dimaksud. Kata Bagindo, Setelah dugaan terjadi penyeludupan anggaran pada pengadaan mobil dinas mewah lebih dari Rp 12 Miliar, tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada pos pos anggaran lain “Tidak menutup kemungkinan praktik serupa juga terjadi di pos-pos anggaran lainnya,” ucapnya #viralvideo #kabupatenpali #asgiantoiwantuaji #asgiantobupatipali @gerindra @PRABOWO @presiden prabowo @PRABOWO SUBIANTO @presiden Prabowo Subianto

About