@ou__xk: واحد على واحد | رجعتت . #you #explore #اغاني #اغاني_عراقيه #هواجيس

لست بخير ؟
لست بخير ؟
Open In TikTok:
Region: IQ
Monday 08 September 2025 18:44:53 GMT
26426
2908
30
276

Music

Download

Comments

ms_hor1
مسحور :
فترة وتعدي
2025-09-08 19:02:45
6
d_5rq
حمودي 🇩🇪 :
شسم الغنيه 🤣
2025-09-08 20:33:34
1
_8.fate
فَ➰•. :
اسم الاغنيخ بروح موتاك
2025-09-18 21:51:43
0
m6_mmm
𝑴 :
فترة مراهقه وتعدي
2025-09-10 19:15:29
3
mbnj.bikbb
🪷❤️‍🔥حسين 💙🪷 :
2025-09-21 12:10:35
0
s_o_x70
ديڤا :
✨شكل كلمه طلاسم✨
2025-09-09 22:04:19
5
h_.694
ℍ𝕦𝕤𝕤𝕒𝕚𝕟 . :
اي وين جنت هلا بيك مبدع كلش 🤪
2025-09-13 12:12:59
0
tttmmm003
هايدي✨ :
كثر هيج فيديوات
2025-09-08 18:50:11
0
sq_1e
اوسكار🇮🇹 :
الله وجينه🙏🏻🥰
2025-09-08 19:53:31
1
mt86573
(بزونه شاخطا) :
شي على شي لست بخير اول شي👆👆👆
2025-09-09 15:48:09
0
mi7zg
ليس بخير * :
مبدععع 🖤
2025-09-08 18:47:36
1
aamm_4a
ْ :
واخيراً نشرتتتتتتت 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻
2025-09-08 19:14:00
0
fft.v
مًحًمًدٍ آلشِيوٌعي☭. :
اخيراً
2025-09-08 21:00:20
0
ou__xk
لست بخير ؟ :
ها هلو +اولل
2025-09-08 18:45:48
3
s1_f08
مـؤمـل | Momal :
2025-09-11 18:58:46
2
_1.rllll
بايكريـه✈️. :
كبينه😂😂💃🏻
2025-09-27 14:27:45
0
z_rr121
✞︎𝒽𝓍ℯℯ𝒾𝓃𓁹☬ :
الف
2025-09-08 18:55:32
0
i_zjc
حسين :
تصميمك وبس
2025-09-08 18:54:15
0
user641327097
𐙚.:ﺰهّــࢪأّء :
🖤🖤🖤
2025-09-27 00:53:18
0
1abohussen
ابو حسين :
2025-09-18 20:08:26
0
reda_2009rz
كــناري صـمـآوه :
😂😂
2025-09-12 11:51:48
0
g_t_r8
𝐒𝐀𝐓›𝗡𝗔𝗣𝗜𝗘𝗢𝗡 :
🤘🙂‍↕🤟
2025-09-09 11:54:07
0
بشيرٔ
,ِبشير ,ِناظم₃₁₃🎭💸 :
💙
2025-09-08 19:30:38
0
s1_f08
مـؤمـل | Momal :
ح
2025-09-11 20:09:57
0
s1_f08
مـؤمـل | Momal :
ث
2025-09-11 20:09:53
0
To see more videos from user @ou__xk, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Abaikan Putusan Eksekusi PTUN Jambi, Bupati Tebo ARB Terancam Dikenakan Upaya Paksa TEBOONLINE.ID - Gugatan Lembaga Tipikor Jambi terhadap Bupati Tebo tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, sudah bergulir dengan terbitnya Keputusan yang wajib dilaksanakan oleh Termohon (Bupati Tebo,red). Dalam hal ini, Pemerintah klKabupaten Tebo diwajibkan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi yang telah Inkrah (Kekuatan hukum tetap). Sebagaimana permohonon eksekusi yang dimohon melalui PTUN Jambi kepada termohon (Bupati Tebo) dalam pokok perkara gugatan berdasarkan putusan perkara gugatan berdasar UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh Lembaga Gema Tipikor Jambi.  Pokok perkara yang dimohonkan Lembaga Gema Tipikor adalah permintaan dokumen APBD Tebo TA 2015 - 2021 disertai dokumen Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) di OPD dinas PUPR Kabupaten Tebo. LPPK ini sebagai instrumen penting memastikan akuntabilitas dan transfaransi dalam penyelenggaraan (Pemerintah Daerah,red) program kerja di OPD dimaksud. Faktanya, pemerintah Kabupaten Tebo tidak dapat melaksanakan putusan eksekusi PTUN Jambi yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tersebut. Setelah beberapa kali surat peringatan yang disampaikan, terakhir diberikan batas waktu sampai 3 Juli 2025, namun termohon eksekusi (Bupati Tebo) belum memberikan informasi seluruhnya sesuai dengan putusan komisi informasi No.002/III/KIP-Jbi/PSI/2023 tanggal 12 Mei 2023. Dengan abainya Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, seperti tersirat dalam surat kepala PTUN Jambi, kepada Menpan RB Republik Indonesia, Cq. Deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan, No.6/KPTUN.W5/TUN3.HK/2.7/VII/2025, tertanggal 4 Juli 2025, tentang supervisi dan pengawasan administrasi pemerintah dalam eksekusi putusan PTUN Jambi.  Intinya, dalam surat kepada Kementrian PAN dan RB itu, Bupati Tebo wajib bersegera menjalankan surat penetapan eksekusi No. 24/Pen.Eks/G/KI/2023/PTUN.Jbi tanggal 28 Mei 2025. Yang pada pokoknya memerintah kepada termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan apabila termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan  tersebut, terhadap termohon dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif sedang. Arsip LPPK 'Hilang' Terpisah, Bupati Tebo, Agus Rubiyanto menanggapi surat yang dilayangkan Kepala PTUN Jambi itu, menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Tebo, apabila dijatuhkan sanksi seperti yang dimaksudkan.  Menurutnya, sebelum (Agus - Nazar) dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Tebo, masalah itu sudah berproses. Agus berdalih bahwa untuk permintaan arsip APBD sudah berusaha disiapkan Pemerintah Kabupaten Tebo, melalui Kepala Bagian Hukum Setda Tebo. Tetapi arsip LPPK yang dimintakan sudah tidak dapat ditemukan.
Abaikan Putusan Eksekusi PTUN Jambi, Bupati Tebo ARB Terancam Dikenakan Upaya Paksa TEBOONLINE.ID - Gugatan Lembaga Tipikor Jambi terhadap Bupati Tebo tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, sudah bergulir dengan terbitnya Keputusan yang wajib dilaksanakan oleh Termohon (Bupati Tebo,red). Dalam hal ini, Pemerintah klKabupaten Tebo diwajibkan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi yang telah Inkrah (Kekuatan hukum tetap). Sebagaimana permohonon eksekusi yang dimohon melalui PTUN Jambi kepada termohon (Bupati Tebo) dalam pokok perkara gugatan berdasarkan putusan perkara gugatan berdasar UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh Lembaga Gema Tipikor Jambi. Pokok perkara yang dimohonkan Lembaga Gema Tipikor adalah permintaan dokumen APBD Tebo TA 2015 - 2021 disertai dokumen Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) di OPD dinas PUPR Kabupaten Tebo. LPPK ini sebagai instrumen penting memastikan akuntabilitas dan transfaransi dalam penyelenggaraan (Pemerintah Daerah,red) program kerja di OPD dimaksud. Faktanya, pemerintah Kabupaten Tebo tidak dapat melaksanakan putusan eksekusi PTUN Jambi yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tersebut. Setelah beberapa kali surat peringatan yang disampaikan, terakhir diberikan batas waktu sampai 3 Juli 2025, namun termohon eksekusi (Bupati Tebo) belum memberikan informasi seluruhnya sesuai dengan putusan komisi informasi No.002/III/KIP-Jbi/PSI/2023 tanggal 12 Mei 2023. Dengan abainya Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, seperti tersirat dalam surat kepala PTUN Jambi, kepada Menpan RB Republik Indonesia, Cq. Deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan, No.6/KPTUN.W5/TUN3.HK/2.7/VII/2025, tertanggal 4 Juli 2025, tentang supervisi dan pengawasan administrasi pemerintah dalam eksekusi putusan PTUN Jambi. Intinya, dalam surat kepada Kementrian PAN dan RB itu, Bupati Tebo wajib bersegera menjalankan surat penetapan eksekusi No. 24/Pen.Eks/G/KI/2023/PTUN.Jbi tanggal 28 Mei 2025. Yang pada pokoknya memerintah kepada termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan apabila termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap termohon dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif sedang. Arsip LPPK 'Hilang' Terpisah, Bupati Tebo, Agus Rubiyanto menanggapi surat yang dilayangkan Kepala PTUN Jambi itu, menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Tebo, apabila dijatuhkan sanksi seperti yang dimaksudkan. Menurutnya, sebelum (Agus - Nazar) dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Tebo, masalah itu sudah berproses. Agus berdalih bahwa untuk permintaan arsip APBD sudah berusaha disiapkan Pemerintah Kabupaten Tebo, melalui Kepala Bagian Hukum Setda Tebo. Tetapi arsip LPPK yang dimintakan sudah tidak dapat ditemukan. "Masalah arsip LPPK itu, karena dulu Kepala Dinas sudah berganti, arsip itu entah dimana. Kantornya dulu bergabung, ada yang berubah, akhirnya arsip itu banyak yang hilang," kata Agus. Agus meyakinkan bahwa dia tidak tahu, apakah arsip itu, hilang atau dihilangkan. Dia sendiri tidak mempersoalkan hilangnya arsip dokumen tersebut. Dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tebo jika dijatuhkan sanksi dari Kemenpan RB itu. "Kalau kita tidak masalah, mau arsip itu disita silahkan, nggak ada persoalan bagi kita," tegasnya. Sementara itu, menanggapi pernyataan blBupati Tebo, Agus Rubiyanto tersebut, Ketua lembaga Gerakan masyarakat anti korupsi Jambi (Pemohon,red), DR. MT. Azri mengatakan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kata Azri, kewajiban itu diatur dalam ketentuan pasal 79 Undang - undang No. 30 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada pasal 7 junto pasal 72 ayat 1, pejabat pemerintah wajib memenuhi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.(crew) #pemdatebo #bupatiteboarb #ptunjambi

About