@radarpemuda: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan lantang mengkritik kinerja DPR dalam mengawasi kebijakan fiskal dan moneter selama rapat kerja bersama Komisi XI. la mempertanyakan mengapa DPR baru mempersoalkan kesalahan kebijakan ekonomi setelah tekanan berkepanjangan memicu aksi demonstrasi masyarakat. "Kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai. Yang jadi pertanyaan saya, di sini Komisi XI rapatnya dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang kesini, tiba-tiba pertanyaan banyak sekali," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini tidak menampik adanya kesalahan kebijakan fiskal dan moneter di masa lalu yang menyebabkan demonstrasi dan tekanan ekonomi. Ia mencontohkan krisis moneter 1997-1998, di mana Bank Indonesia menaikkan bunga secara signifikan hingga 60%, sementara uang primer juga tumbuh pesat sampai 100%. “Bunga yang tinggi menghancurkan sektor riil, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar,” tuturnya. Ia juga merespons untuk percepatan belanja dan belanja negara agar lebih optimal. Sebab, lambatnya realiasi belanja negara selama ini dianggap yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tergolong rendah. Ini juga menjadi kritik DPR terhadap pengelolaan anggaran dan belanja negara kurang optimal. “Kalau mereka tidak bisa susun kebijakan anggaran (MBG) dalam program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor reguler,” imbuh Purbaya. Sebelumnya DPR melontarkan beragam pertanyaan ke Menkeu Purbaya. Sejumlah anggota dewan menyoroti persoalan anggaran, khususnya di sektor pendidikan, hingga kebutuhan terobosan kebijakan penerimaan negara. Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mempertanyakan optimisme pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa 6%-7%. Menurutnya, apakah target tersebut bisa tercapai saat PHK masih terjadi, pengangguran dan kemiskinan masih terasa, serta daya beli masyarakat lemah. #fyp #fypviralシ゚ #dpr

Radar Pemuda News

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 11 September 2025 12:14:01 GMT