@user7282926106738: Rezim terkorup dan tukang ngibul mana mungkin akan mendorong DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait perampasan aset para koruptor. faktanya rezim Joko Widodo berkolaborasi dengan DPR mengkebiri independensi serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yg dulu paling ditakuti oleh para koruptor kakap. sehingga lembaga anti rasuah tersebut kini masuk dalam rumpun eksekutif berada dibawah ketiak pemerintah. jadi berhentilah omong kosong memainkan pencitraan murahan, karena rakyat indonesia tdk semua nya bodoh. sepuluh tahun anda menjabat Presiden bukan waktu yg singkat kenapa tdk anda lakukan sewaktu masih menjabat Presiden? toh UU IKN bisa secepat kilat dibahas oleh DPR sejak Surat Presiden (Supres) dikirim ke DPR pada tanggal 29 September 2021 melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Bappenas Manoarfa, tdk sampai 4 bulan sudah langsung disahkan oleh DPR. begitu juga dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, tdk sampai 6 bulan bisa disahkan DPR bersama pemerintah karena UU Sapujagat tersebut menguntungkan kelompok oligarki hitam. tdk salah OCCRP menobatkan Joko Widodo sebagai pemimpin terkorup dunia, kenyataan nya memang begitu dan fakta terjadi korupsi berjamaah besar besaran dalam pemerintahan Joko Widodo, mulai dari korupsi ratusan miliar, ratusan triliun hingga hampir menyentuh ribuan triliun.

user7282926106738

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 13 September 2025 06:15:58 GMT