Saya pernah menulis soal kesedihan PPPK yang pelantikannya diundur. Ratusan ribu mereka berdoa dengan lafaz yang sama di akun saya ini. Merinding saya dibuatnya. Doanya dikabulkan, pelantikan mereka dipercepat. Nah, sekarang hati mereka disakiti lagi oleh Kepala BKN. Mari kita lindas, eh salah, digilas, eh salah lagi, kupas soal hati PPPK yang tersakiti sambil seruput kopi tanpa gula, wak! Ucapan itu gampang. Namun, efeknya bisa lebih tajam dari jarum, menusuk ke hati. Banyak orang jatuh gara-gara hal sepele itu. Kini, sebuah kalimat yang keluar dari mulut Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah jadi candu baru di warung kopi, di kantor desa, hingga grup WhatsApp alumni SMA. Katanya, PPPK hanyalah “tenaga siap pakai pengisi kekosongan PNS.” Sekilas terdengar manis, tapi di telinga 1,16 juta PPPK se-Indonesia, kalimat itu rasanya seperti dilempar sandal jepit waktu upacara bendera, memalukan, pedih, sekaligus bikin panas kuping. Mari kita bayangkan, wak! Indonesia punya dua kasta ASN: PNS, si raja permanen dengan singgasana pensiun, dan PPPK, sang kontraktor abadi, yang meski sama-sama menyandang predikat “pegawai negara” tetap dianggap seperti penyewa kos-kosan, kapan saja bisa diusir kalau kontraknya habis. Padahal, menurut Buku Statistik ASN Semester II 2024, ada sekitar 1.167.900 PPPK tercatat resmi. Itu bukan angka kecil. Sembilan puluh persen di antaranya (1.052.199 orang) bertempur di instansi daerah, sisanya (115.701 orang) di pusat. Kalau mereka mogok serentak, bisa-bisa Indonesia kembali ke zaman batu, karena guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian mendadak lenyap dari radar. Namun apa daya, label “ban serep” telanjur dilemparkan. Metafora itu menempel kuat, seolah PPPK adalah karet bundar yang hanya dicari ketika ban utama kempes. Lucunya, realitas justru menunjukkan “ban serep” ini dipakai tiap hari, sementara ban utama (PNS) kadang masih sibuk upacara, seminar, atau sekadar update status di media sosial dengan caption “ASN itu pengabdian.” Di sinilah filsafat pegawai menemukan panggungnya. Pegawai, kata para filsuf kantor, adalah makhluk yang hidup di antara slip gaji dan surat perintah kerja. Mereka bukan robot, melainkan manusia dengan harga diri. Ketika satu ucapan bisa merendahkan, ia seketika berubah menjadi pertempuran epik antara “yang merasa permanen” versus “yang disebut sementara.” Aliansi Dosen PPPK lalu menyerang balik. Mereka menuntut Kepala BKN mundur. Mundur, bukan sekadar mundur hormat seperti kucing berjalan mundur, tapi mundur dengan konsekuensi, kehilangan jabatan, melepas kursi empuk, dan mungkin kehilangan kesempatan selfie dengan pejabat lain. Tuntutan ini jadi headline, dan publik pun terbelah. Ada yang bilang wajar, ada yang bilang lebay, ada pula yang sekadar nimbrung biar terlihat peduli. Namun mari kita jujur, wak. Negara ini memang suka bermain peran. PNS dijadikan simbol stabilitas, PPPK simbol fleksibilitas. Satu abadi, satu kontrak. Satu punya pensiun, satu hanya punya BPJS. Tapi apakah itu berarti satu lebih rendah dari yang lain? Tidak juga. Karena pada akhirnya, guru PPPK tetap mendidik anak-anak bangsa, perawat PPPK tetap menyalakan lampu harapan di ruang IGD, dan penyuluh PPPK tetap menanam padi di hati petani. Kata-kata, memang gampang diucapkan. Tapi efeknya bisa lebih tajam dari keris pusaka. Sebuah pernyataan bisa mengubah seorang pahlawan jadi ban serep, atau sebaliknya, bisa mengangkat “kontraktor abadi” jadi martir yang rela berjuang meski sering diremehkan. Maka wahai pejabat, hati-hati dengan lidahmu. Sebab kadang, yang bikin negara gaduh bukanlah bom nuklir atau demonstrasi jutaan orang, melainkan satu kalimat tergelincir yang bikin satu juta lebih PPPK merasa diparkir di bagasi mobil tua bernama birokrasi. "Menjaga lisan itu memang berat ya, Bang. Banyak terpeleset gara-gara asal bacot" "Benar, wak. Akibat mulut jarang kena kopi." Ups. Foto Ai, hanya ilustrasi #camanewak Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar - @bangros20